Neno Warisman Dipersekusi : Gambaran Runtuhnya Sendi-Sendi Demokrasi

/ August 26, 2018 / 11:11 AM
Bagikan:

Oleh : Bang Jalih Pitoeng

SUARABERKARYA.COM, PEKAN BARU - Pristiwa heroik kerap terjadi pada pengulangan waktu dimana Agustus merupakan bulan yang sangat bersejarah terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Bangsa yang dengan tumpahan darah dan airmata serta nyawa melayang hanya untuk merebut satu kata yaitu “MERDEKA”.

Proklamasi yang dikumandangkan pada hari Jum’at ditengah haus dan dahaga karena berlangsungnya puasa ramadhan saat itu, telah mampu menancapkan cita-cita proklamasi yang bertujuan menegakan keadilan, menjaga persatuan, mendekatkan musyawarah dalam setiap kebijakan dan keputusan dengan tujuan utama terciptanya keadilan dan kemakmuran rakyat indonesia seutuhnya.

Suasana Penghadangan Neno Warisman, Sabtu, 25 Agustus 2018 (Bandara Sultan Syarif Qasyim II Pekan Baru)

Namun apa nyatanya ? Pekan Baru, Tanah melayu, yang merupakan bagian yang integral dari NKRI dan secara historis diketahui banyak mengorbankan harta, menumpahkan darah para santri dan ulama serta airmata warganya untuk berteriak “ALLAHU AKBAR” guna mencapai cita-cita bersama keluar dari penjajahan yang berlangsung berabad-abad lamanya. Bandara Sultan Syarif Qasyim II kini menjadi saksi dimana runtuhnya nilai-nilai demokrasi.

Banyak para petinggi bangsa ini bahkan para petinggi partai yang mengakhiri pidatonya dengan berseru penuh semangat “MERDEKA”. Sayang esensi merdeka saat ini hampir kehilangan makna. Bahkan dibulan yang sangat bersejarah persekusi itu terjadi. Hj. Neno Warisman adalah satu dari korban persekusi di tanah air tercinta ini.

Ustadzah Hj. Neno Warisman Yang Penuh Kecemasan Dalam Mobil Pada Pristiwa Penghadangan

Seorang ustadzah bertubuh mungil, cantik, manis, sejuk, simpatik dan tak ada sedikitpun gambaran yang menyeramkan pada dirinya. Neno bukanlah residivis apalagi teroris. Tak ada catatan dirjen imigrasi tentang pencekalan dirinya. Kehadiran mantan rockers di era 80an ini atas undangan panitia deklarasi #2019Gantipresiden. Dan catatan terpenting adalah dirinya hadir dalam wilayah hukum NKRI yang sama dan terintegrasi sebagai bagian dari wilayah hukum negara indonesia yang kita cintai bersama.

Sebuah pemikiran yang sesungguhnya tak boleh dibelenggu dengan alasan apapun karena itu adalah hak asasi manusia yang tentunya merupakan sebuah konsesus bertarap internasional yang telah diratifikasi oleh bangsa ini yang konon menjunjung tinggi azas taat hukum dan perumdang-undangan. Sebuah pristiwa yang melahirkan tanda tanya bagi para pakar hukum, akademisi serta para pelajar dan mahasiswa tentang pelajaran hukum dan sejarah.

Pemandangan Langka Pasca Kemerdekaan Yang Berusia 73 Tahun Indonesia

Karena apa yang dipelajari tentang hukum dan demokrasi justru menimbulkan pertanyaan bahkan bisa disebut akan mampu menyesatkan. Sebagian atau kebanyakan orang pasti bertanya. Atas dasar hukum dan aturan yang mana sehingga seseorang tidak bisa keluar dari bandara tanpa memiliki cela dan kesalahan yang diatur dalam perundang-undangan.

Jika karena alasan dihadang sekelompok orang dipagar pembatas bandara, maka sesungguhnya wibawa kepolisian sedang dipertaruhkan. Negara yang dikenal bahkan menjunjung tinggi norma-norma hukum tapi tidak mampu aparat kukumnya melayani, mengayomi dan melindungi warganya. Bahkan kita ketahui bersama bahwa bandara adalah salah satu areal yang tak boleh ada demonstrasi apapun alasannya. Justru itu yang seharusnya dilakukan oleh pihak keamanan guna menerapkan fungsi pelayanan masyarakat. Siapapun dia. Terkecuali bagi pihak-pihak yang diatur dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan.


Penghadangan yang terjadi kemarin, Sabtu 25 Agustus 2018, sejak pukul empat sore, tanah melayu menjadi saksi bisu perlakuan terhadap seorang pendakwah wanita hingga ba’da isya merupakan sebuah tontonan yang sangat memilukan sekaligus memalukan bagi bangsa ini. Sebuah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki dasar ketuhanan dan menjunjung tinggi nila-nilai hukum, demokrasi, kebhinekaan serta mematok NKRI sebagai “Harga Mati” justru mempertontonkan “Matinya Demokrasi” dinegeri tercinta ini.

Pemasangan "Police Line" Oleh Aparat Keamanan

Deklarasi yang bertajuk #2019Gantipresiden adalah pemikiran, sikap dan langkah yang konstitusional bahkan dilindungi oleh UUD 1945 sebagai pondasi yang dipasang sebagai pijakan dalam berbangsa dan bernegara. Keinginan kuat terhadap sebuah perubahan demi perbaikan penyelenggaraan negara dimasa yang akan datang. Ingat...! bukan hari ini...! Tapi nanti 2019 yang akan datang.

Jika pemikiran, pandangan dan harapan itu dihadang, maka dapat dipastikan bahwa suatu saat, mimpi pun akan bisa dilarang. Dimanakah “Kemerdekaan” dan demokrasi. Triliunan rupiah negeri ini menggelontorkan anggaran biaya untuk sebuah gelaran demokrasi yang kita kenal dengan istilah Pemilihan Umum (PEMILU) pada tiap lima tahunan.


Masih dalam bingkai demokrasi yang di “Agung-agungkan” selama ini, Kita, negara dan undang-undang sepakat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, kesamaan hak dalam berdemokrasi. Namun generasi ini disajikan dengan sebuah tontonan yangironi dan penuh tanda tanya. Tontonan bak sebuah produk laboratorium film “Hollywood” yang sangat mencengangkan sekaligus menegangkan.

Kanalisasi yang tersumbat saat ini, bisa jadi sangat mungkin dan tak terhindarkan akan meledak secara High Explosive pada waktu tertentu. Terutama menjelang pemilihan umum yang sudah tinggal menghitung waktu. Gelaran Pemilu dan Pilpres yang kurang lebih tinggal 1.399.680.000 detik lagi menuju 17 April 2019 seharusnya tidak ternodai dengan pristiwa memilukan sekaligus memalukan.

Negoisasi Hingga Malam Hari Yang Berujung Pada Pemulangan 

Sangat elegan jika konsep pemikiran bagi warga masyarakat yang memiliki pemikiran dan keinginan yang berbeda pendapat juga menggelar tema #2019Tetappresiden. Sebagai wujud tumbuhnya kedewasaan berpolitik dalam berdemokrasi. Biarlah masyarakat, rakyat dan umat yang dapat menilai dan mengikuti sekaligus menaruh ekspektasi mereka pada konsep demokrasi yang hakiki dan janganlah takut dengan bayang-bayang sendiri. Kita sangat yakin dan percaya bahwa masyarakat, rakyat dan umat saat ini sudah sangat cerdas dalam menentukan sikap dan pilihan politiknya.

Biarlah rakyat sebagai pemilik kedaulatan terhadap bangsa ini memilih dan menentukan sikapnya dalam mengisi kemerdekaan yang menjadi gerbang pembangunan bangsa indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam arti yang seluas-luasnya. Karena majunya sebuah negara bukan pada pembangunan infrastruktur dan pembangunan fisik semata. Namun lebih kepada pembangunan manusia seutuhnya sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 sebagai pijakannya. (BJP)

Komentar Anda

Terkini: