Ketua Umum DPR RI Jalih Pitoeng : Siap Pimpin GERAKAN 30 AGUSTUS 'Rakyat Berdaulat Negara Bermartabat'

/ August 27, 2019 / 2:48 AM
Bagikan:

SUARABERKARYA.COM, JAKARTA - Bulan Agustus sebagai bulan KEMERDEKAAN bagi bangsa Indonesia merupakan bulan yang mewajibkan seluruh warganya untuk memperingati hari bersejarah dalam mengenang perjuangan para pahlawan bangsa hingga diproklamasikannya kemerdekaan repubik indonesia pada Jum'at tanggal 17 Agustus 1945.

Demikian pula halnya dengan aktivis betawi Bang Jalih Pitoeng selaku penggagas dan pendiri sekaligus ketua umum Dewan Persaudaraan Relawan & Rakyat Indonesia (DPR RI) mengambil moment bersejarah tersebut untuk menggelar acara unjuk rasa di Gedung DPR MPR Jl. Gatot Soebroto Jakarta Pusat dengan tema "GERAKAN 30 AGUSTUS 2019" yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at pula tanggal 30 Agustus 2019 dalam menyerap aspirasi dan keinginan rakyat dalam menuntut keadilan.

Terutama untuk menyuarakan keinginan masyarakat tentang kedaulatan rakyat serta kepulangan Habib Rizieq Syihab dan Residu Pemilu yang belum terselesaikan secara tuntas sekaligus isyu-isyu nasional yang sedang berkembang. Seperti Papua dan rencana pemindahan ibukota negara.

Penyerahan Surat Pemberiatahuan Aksi di Mapolda Metro Jaya, Photo dari Kiri Ke Kanan : Jony Asmara, Tri Erniati, Tika Khalila, Wati Imhar, Akbar Hussein
Ditemui usai menyerahkan Surat Pemberitahuan Aksi di Intelkam Polda Metro Jaya, Jalih Pitoeng mengatakan "Iya betul kami baru saja menyerahkan Surat Pemberitahuan Aksi kepada pihak Polda Metro Jaya" kata Jalih Pitoeng membenarkan tentang Pemberitahuan tersebut, Senin (26/08/2019)

"Kami dari DPR RI akan memimpin agenda aksi akbar tersebut dalam menyampaikan pendapat masyarakat, rakyat dan umat di gedung DPR MPR sebagai hak konstitusional masyarakat" tambah Jalih Pitoeng

"Dan tak ada seorangpun dinegeri ini yang bisa melarang rakyat untuk menyampaikan pendapat atau unjuk rasa di gedung wakil rakyat. Bahkan negara sekalipun tak boleh menghalangi apalagi melarang nya. Jika ada pihak-pihak yang melarang dengan alasan apapun maka bisa dianggap melanggar undang-undang. Karena penyampaian pendapat dimuka umum itu dilindungi oleh undang-undang. Bahkan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penerapan Pancasila yang merupakan amanat dan cita-cita proklamasi" sambung Jalih Pitoeng menegaskan

Ditanya dari mana saja yang akan hadir, aktivis betawi yang dikenal sangat lantang dalam memperjuangkan kebenaran tersebut mengatakan ada beberapa elemen masyarakat yang sudah mengkonfirmasi akan datang guna mendukung agenda besar GERAKAN 30 AGUSTUS 2019.

"Ada beberapa elemen masyarakat yang sudah menelpon saya untuk mengkonfirmasi akan hadir dalam rangka mendukung gerakan rakyat ini. Baik dari kalangan ulama, para cendikiawan, para alumni serta beberapa tokoh nasional yang peduli terhadap keadilan, kemanusiaan, ormas maupun pribadi-pribadi secara personal serta kaum muda intelektual yaitu para mahasiswa" jelas Jalih Pitoeng agak merinci

Menjawab pertanyaan awak media tentang berapa banyak peserta aksi yang akan hadir, aktivis yang kreatif dan inovatif dalam merancang pola gerakan ini tidak mau menjelaskan jumlah pasti.

"Saya tidak bisa memprediksi berapa jumlah peserta aksi yang akan hadir. Akan tetapi dapat dipastikan bahwa saya tidak bisa mencegah saudara-saudari kita yang akan hadir karena itu adalah hak konstitusional mereka sebagai warga negara yang dilindungi oleh undang-undang" ungkap Jalih Pitoeng

Terkait pengawalan aksi tersebut sosok puta betawi yang memasang jargon "Rakyat Berdaulat Negara Martabat" ini menyerahkan sepenuhnya kepada TNI dan Polri sebagaimana tugas pokok dan fungsinya.

"Insya Allah untuk keamanan kita serahkan kepada pihak kepolisian dan TNI. Selanjutnya semua itu saya sebagai penggagas dan penanggung jawab aksi menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah SWT sebagai hamba Allah yang beriman dan bertaqwa" kata aktivis betawi secara sistematis dan religius.

Bersama Tim GARDA NKRI Dalam Persiapan Aksi "GERAKAN 30 AGUSTUS 2019"
"Saya siap ditembak diatas podium jika unjuk rasa ini dianggap melanggar UUD 1945 dan Pancasila. Dan saya berharap para pihak khususnya pihak pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian tidak berlindung atas nama hukum yang memihak" pinta Jalih Pitoeng penuh harap

Didesak apa yang dimaksud dengan istilah "Hukum Yang Memihak" yang dipopuler oleh Jalih Pitoeng, dirinya juga menceritakan kisah kakeknya yang ikut berjuang dalam merebut kemerdekaan pada masa penjajahan Belanda.

"Kata engkong saya dulu ada Sinyo Belanda yang memperkosa gadis desa. Hukum yang digunakan adalah hukum Belanda yang hingga saat ini juga sebagian masih dipakai oleh kita yaitu praduga tak bersalah. Namun sebaliknya kakek kita yang ingin menyampaikan pesan kepada para pejuang kemerdekaan yang ditulis dipelepah daun pandan justru ditangkap oleh Belanda dan antek-antek Belanda. Tapi itu kan dulu sebelum zaman KEMERDEKAAN" Kenang Jalih Pitoeng

"Kalo sekarang ya  enggak lah. Wong kita udah merdeka koq masa masih mau menggunakan cara-cara Belanda saat kita belum merdeka. Jika itu dilakukan dan kita dilarang, itu sama aja artinya bahwa kita belum merdeka sebagai warga negara indonesia. Lalu pertanyaannya adalah untuk siapa KEMERDEKAAN ini dulu direbut dengan tumpahan darah dan air mata ulama, santri dan para pahlawan perjuangan demi KEMERDEKAAN sebagaimana amanat proklamasi yang disimpulkan dalam Pancasila serta dijabarkan dalam UUD 1945 sebagai pijakan dalam berbangsa dan bernegara" pungkas Jalih Pitoeng (Red)
Komentar Anda

Terkini:

 
© 2018 - All Rights Reserved