Haruskah Negara Menangkap dan Menahan Jalih Pitoeng

/ March 19, 2020 / 4:03 PM
Bagikan:
Aktivis Betawi Bang Jalih Pitoeng (BJP)

SUARABERKARYA.COM, JAKARTA - Ditengah mendunianya wabah virus corona yang saat ini melanda seluruh belahan dunia, tak terasa seiring waktu berjalan aktivis kelahiran tanah betawi Jalih Pitoeng sudah hampir memasuki 7 bulan masa penahanan dirinya hingga hari ini. Kamis, (19/03/2020)

Tim Redaksi mencoba merangkum lembaran catatan tentang dirinya sejak di Polda Metro Jaya hingga ke Lapas Pemuda Kota Tangerang yang kami terima saat mengunjunginya, Selasa (17/03/2020)

"Jari Jemari Dari Balik Jeruji"

Oleh : Jalih Pitoeng

Negara berkewajiban melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Adalah sebuah penggalan kalimat yang mengandung makna yang sangat ekpektatif dalam pembukaan kitab suci bangsa yang berketuhanan dan berfalsafah pancasila yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah adalah sebuah lembaga sebagai pelaksana undang-undang dalam menjalankan amanat proklamasi guna tercapainya tujuan dan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia.

Ketika semua orang menggaungkan sekaligus mengagung-agungkan hukum sebagai panglima dan pancasila sebagai ideologi negara, justru aku tersentak kaget.

Heran...!!! Kecewa, bahkan marah namun tak berdaya. Persis saat aku menonton televisi yang menyiarkan langsung pemberitaan tentang ditusuknya Jenderal (Purn) Wiranto selaku Menkopolhukam kala itu yang disiarkan secara langsung.

Lima pria berbadan tegap berkulit hitam menghampiriku seraya berkata "Selamat Siang dengan Pak Muhidin Jalih alias Jalih Pitoeng ya...?!" tanya mereka.

Spontan aku menjawabnya "Iya benar. Ada apa ya...?!" tanyaku kembali.

"Mari ikut kami...!!!" kata salah satu dari mereka ditengah kerumunan orang dipinggir jalan gerbang rumahku.

Aku tetap bertahan untuk tidak mau diajak oleh mereka. Walau mereka telah mengapit tubuhku dikiri dan kanan dengan wajah-wajah yang tak bersahabat.

Moment singkat itupun kucuri untuk meraba pinggang mereka yang kucurigai. Ternyata benar dugaanku bahwa ada senjata terselip dipinggangnya. Setengah detik itupun hatiku berkata "Wah...gua ditangkap nih. Tapi apa salah gua, kasus apa, kapan dan dimana" menjadi modal tanyaku kala itu.

Akhirnya aku melihat ada beberapa mobil yang terparkir dengan cara terpisah sebagai langkah pengepungan terhadap diriku.

Namun aku tetap bersikeras untuk menahan langkah sebagaimana kehendak mereka untuk menggiringku ke arah mobil yang mereka tuju.

Kupaksakan bertanya meminta kejelasan pada mereka dengan nada berani serta menunjukan bahwa aku bukan penjahat.

"Maaf bapak-bapak ini siapa dan darimana?" tanyaku pada mereka dengan tegas

Akhirnya mereka melepaskan pegangan tanganku yang sejak 20 menit sebelumnya seakan tak akan mereka lepaskan.

Salah satu diantara mereka yang tak kukenal, akhirnya bersuara "Kami dari Polda Metro Jaya. Ini Surat Perintah Penangkapannya" seraya membuka map dan menunjukannya padaku.

"Baik. Jika sudah jelas ga masalah. Tapi apa salah saya? tanyaku kembali pada mereka.

"Nanti kita jelaskan dikantor pak" jawab mereka spontan.

"Apakah saya akan di tahan, atas kasus apa saya ditangkap? tanyaku mengejar

"Nanti kami jelaskan. Kita naik aja ke mobil dulu" jawab mereka mendesak.

"Baik. Jangan ada yang menyentuh saya. Saya  orang yang taat hukum dan bertanggung jawab" pintaku tegas

Merekapun menjaga jarak setelah kudengar ada perintah dari seseorang yang mungkin kepala tim penangkapanku saat itu.

Akhirnya aku menaiki mobil yang mereka inginkan bersama beberapa orang yang mengapitku di jok kiri dan kanan serta belakang. Dalam perjalanan menuju Polda Metro Jaya kudengar percakapan telpon salah satu orang yang mengatakan bahwa Jalih Pitoeng telah kami tangkap.

Ditengah perjalanan dengan pengawalan satu mobil dibelakang dan satu didepan sebagai pembuka jalan, hatiku terus bertanya apa salahku sehingga aku ditangkap dengan cara seperti ini.

Menjelang Ashar, tibalah kami di Mapolda Metro Jaya. Tempat yang tak asing bagiku karena sebelumnya aku sering mengawal dan menemani orang yang kucintai Eggi Sudjana dalam berbagai kesempatan hingga saat dirinya masuk penjara.

Setelah masuk ruang KAMNEG ternyata sudah ada Januar Akbar sedang diperiksa oleh penyidik. Akupun diajak masuk ke suatu ruangan yang berdampingan dengan ruang pemeriksaan tersebut.

Seorang petugas tampan berhadapan kursi denganku. Seraya berkata "Bang Pitoeng, bisa kooperatif ya? pintanya padaku seraya menunjukan sebuah alat yang terakhir kudengar adalah penyetrum.

"Maaf, sebagai tersangka saya juga punya hak untuk mengelak dan membantah. Penyidikan ini adalah sebuah proses pemberkasan guna melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam persidangan. Tapi bukan penyiksaan" kataku tegas

Sambil mengerutkan kening, polisi yang akhirnya kukenal bernama Elia itupun mengamini permintaanku.

"Baik berarti Bang Pitoeng sangat faham tentang proses penyidikan ini" sambil mengajak berdiri dan menuju ruang penyidikan.

Beruntung Alhamdulillah aku dipertemukan dengan penyidik yang memiliki pemahaman yang tinggi serta memiliki nurani sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalitas.

Dari kurang lebih 34 pertanyaan pembuka, inti dan penutup dapat kusimpulkan bahwa aku dituduh ikut berbuat makar dengan dugaan akan melakukan kerusuhan menjelang pelantikan presiden tanggal 20 Oktober 2019.

Penyidik berkacamata yang kemudia kukenal Jhon Sinaga sangat kooperatif dan profesional dalam melakukan penyidikan terhadap diriku. Salah satu contoh nya adalah aku mencoret 3 halaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dalam hal itu ada tuduhan seakan aku ikut dalam bagian yang akan melakukan kerusuhan ditengah-tengah acara "Parade Tauhid" di seputaran Monas atau tepatnya sering disebut Patung Kuda.

Karena bagaimana mungkin aku mau melakukan kerusuhan terhadap acara para alim ulama, umat dan rakyat yang sangat kucintai. Sehingga kuminta agar 3 halaman tersebut ditiadakan.

Jika selama ini aku sering ikut bahkan memimpin aksi unjuk rasa damai bersama para ulama dan aktivis, menurutku itu adalah hak konstitusional masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang bahkan UUD 1945.

Ketua Umum DPR RI Jalih Pitoeng saat memberikan keterangan pers usai memimpin aksi damai di DPR MPR Jum'at, 20 September 2019

Sehingga sebagai penggagas sekaligus ketua umum DPR RI (Dewan Persaudaraan Relawan dan Rakyat Indonesia) yang dibangun untuk membangkitkan semangat perjuangan rakyat pasca pristiwa berdarah tragedi kemanusiaan 21-22 Mei 2019 yang seakan indonesia dalam suasana yang mencekam, sering aku menyampaikan diberbagai kesempatan dalam orasi pada aksi unjuk rasa yang ku inisiasi dan pimpin agar rakyat dan umat yang kala itu fakum untuk bangkit kembali menyuarakan kebenaran.

"Menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional masyarakat. Saya yakin dan percaya bahwa pihak kepolisian akan menghormati dan menjamin keamanan aksi ini sebagai kewajibannya. Karena polisi sangat faham akan hal itu. Dan negara sudah menghabiskan anggaran milyaran bahkan ratusan milyar untuk mendidik mereka di PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian). Sehingga tak ada seorangpun yang boleh melarang apalagi menghalang-halangi aksi unjuk rasa seperti ini. Justru jika ada yang menghalang-halangi itu adalah tindakan yang inkonstitusional".

Sehingga menurutku melakukan unjuk rasa adalah bukan hanya hak masyarakat, justru aku melihatnya sebagai sebuah kewajiban mulia bagi anak bangsa ketika melihat ketidak adilan terjadi dinegeri ini. Baik masalah korupsi sebagai tindakan yang menjijikan karena merupakan "PENGHIANATAN" terhadap cita-cita kemerdekaan yang telah direbut dengan ribuan kubik darah dan airmata para alim ulama, santri, umat dan rakyat serta para pahlawan yang gugur sebagai suhada. Tinta emas telah mencatat 17 Agustus sebagai hari Kemerdekaan bangsa Indonesia.

Aksi Damai "Gerakan Rakyat Menolak" didepan gedung DPR MPR, Jum'at, 20 September 2019 (Foto : Istimewa)

Termasuk juga aksi-aksi unjuk rasa yang menuntut keadilan melalui penegakan hukum yang jujur. Terlebih tentang adanya dugaan pelanggaran HAM. Artinya telah terjadi disorientasi proklamasi jika pengamalan dan penerapan pancasila dan UUD 1945 yang kita lakukan justru melekatkan kita pada predikat sebagai TAHANAN.

Selama menjadi tahanan Polda Metro Jaya aku selalu berusaha menjadi tahanan yang mengalah dan patuh terhadap kebijakan walau sesungguhnya jiwaku berontak sambil berpikir apa sesungguhnya esensi dari kesalahan yang kulakukan.

Digabungkan dengan belasan tersangka lain dalam perkaraku, akhirnya sedikit demi sedikit aku bisa memahami bahwa pihak kepolisian dengan sengaja berusaha untuk menangkap dan menahanku.

Aku bertemu dengan orang-orang yang tak kenal sebelumnya kecuali Januar Akbar yang sering ikut bersamaku dalam berbagai aksi unjuk rasa damai. Seorang lagi yang kemudian menyusul adalah M. Damar.

Selebihnya dari 21 orang yang dirilis oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 18 Oktober 2019 menjelang pelantikan presiden, aku tak pernah mengenal sebelumnya.

Judul Yang Tendensius Nyaris Memvonis

Media arus utama pun membroadcast nya dengan sangat tendensius melalui judul berita dan tema-tema yang disasar kepada masyarakat. Seakan Indonesia akan kacau karena tuduhan atas agenda pelantikan presiden.

Bahkan ada salah satu media online yang memberitakan bahwa Jalih Pitoeng adalah pendana rencana kerusuhan dalam penggagalan pelantikan presiden. Seakan mereka layaknya seorang hakim yang memvonis terdakwa. Padahal saat itu aku baru 8 hari ditangkap dan berstatus masih tersangka.

Jalih Pitoeng dkk Saat ditahan di Polda Metro Jaya

Akupun tetap diam tak berdaya. Hari-hari duka kujalani bersama dalam ruang sempit dengan usaha sekuat tenaga, pikiran dan jiwa untuk menerima takdirku. Ada hidayah yang unik bagi seorang tahanan yang mengidam-idamkan dipulangkan, justru aku tertarik untuk melakukan pengujian di pengadilan.

Akhirnya aku menemukan petunjuk dari yang maha kuasa. Kudapat informasi dan cerita berharga dari beberapa tersangka yang mengalami penyiksaan dalam proses penyidikan. Namun sekali lagi aku hanya bisa terdiam tak berdaya. Karena kusadari bahwa sebagai tahanan aku tak bisa berbuat apa-apa. Karena itu adalah kewajiban lembaga-lembaga lain seperti KOMNASHAM, OMBUSMEN, KOMPOLNAS dan lain sebagainya serta Komisi III DPR RI jika mereka semua merasa sebagai wakil rakyat sejati bukan hanya asal dapat kursi.

Setelah hampir 120 hari menjadi tahanan Polda Metro Jaya, akhirnya akupun bersuara lantang melalui sebuah forum pengajian malam Jum'at di Aula Polda Metro Jaya. Kusampaikan malam itu bahwa aku dan kawan-kawan harus segera dikeluarkan atas nama undang-undang.

"Saudara-saudara para tersangka dan calon terdakwa yang saya cintai. Ini adalah malam Jum'at terakhir buat kita. Karena saya dan 15 tahanan lainnya harus dikeluarkan dari sini. Karena atas nama undang-undang negara tidak boleh menahan kami lebih dari 120 hari jika kami tidak terbukti bersalah" kataku ditengah jamaah usai pembacaan surat Yasin malam itu.

"Jika dianggap cukup bukti bahwa kami bersalah, maka pihak penyidik dalam hal ini Polda Metro Jaya harus mengirim kami ke Kejaksaan untuk proses persidangan" ungkapku dengan tegas.

Karenanya seminggu setelah itu tepatnya hari kamis pagi 23 Januari 2020 kami sejumlah 15 orang tersangka pria dan 1 tersangka wanita kasus kami dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan yang kemudian dititipkan di Lapas Pemuda Kelas 2 A Kota Tangerang.

Pelimpahan berkas perkara dan pemindahan kamipun berjalan sangat dramatis. Dengan menggunakan 2 unit Baracuda dan dikawal oleh hampir belasan mobil melakukan pengawalan layaknya kami terduga terorris.

Pitra Romadoni Nasution, SH., MH saat membacakan Eksepsi Jalih Pitoeng

Seiring waktu, persidanganpun berjalan di Pengadilan Negeri Kota Tangerang. Tepatnya hari Jum'at 14 Februari perkara kami disidangkan. Pada sidang perdana itulah akhirnya aku mengetahui bahwa aku diseret untuk dikaikan dengan saudara terdakwa Yudi Ferdian, Okto dkk dengan perkara bernomor 253. Sementara Dr. Ir. Abdul Basith, M.Sc dan Laode CS terdakwa dengan nomor perkara 254. Laksamana Pertama (Purn) Drs. Sony Santoso, SH., MH menjadi terdakwa tunggal dalam perkara bernomor 252.

Dari pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum itulah aku baru tahu mengapa aku ditangkap dan ditahan atas pengembangan ditangkapnya Januar Akbar sehari sebelumnya di Mapolda Metro Jaya.

Upaya-upaya hukumpun dilakukan melalui penasehat hukum untuk melakukan eksepsi. Walau sempat ditunda, akhirnya majlis hakim pun menolak eksepsi yang dilakukan oleh seluruh terdakwa. Baik sebagian maupun seluruhnya pada putusan sela yang dibacakan oleh ketua majlis hakim pada hari Kamis 12 Maret 2020 di Pengadilan Negeri Tangerang.

Menanti jadwal sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi pelapor dalam hal ini pihak kepolisian yang diagendakan pada hari Jum'at 20 Maret 2020 yang akan datang, ramai pula berita diseluruh belahan dunia tentang merebaknya wabah Virus Corona.

Jalih Pitoeng dan Ir. Mulyono Santoso bersama Yudha Adhi Oetomo, SH., MH usai Pembacaan Putusan Sela Majlis Hakim

Akan sengitkah proses persidangan menjelang kesaksian dan pembuktian pasca ditolaknya eksepsi, hanya waktulah sebagai jawabannya.

Akan terbukti bersalah kah Jalih Pitoeng dalam pengujian peradilan dalam persidangan, kita tunggu bagaimana hasilnya.

Jika unjuk rasa damai dan konstitusional yang kulakukan dianggap sebuah kesalahan dan pelanggaran undang-undang tentunya akan ada ribuan bahkan puluhan juta rakyat Indonesia yang harus ditangkap dan ditahan karena mereka juga menyuarakan kebenaran.

Semua ini perlu diuji dalam 3 nomor perkara yang saat ini masih berproses di pengadilan. Negara atas nama undang-undang tidak boleh menahan orang yang tidak bersalah. Demikian pula hakim sebagai pemutus perkara dari institusi peradilan tidak akan menghukum terdakwa yang tidak melakukan suatu perbuatan.

Semoga keadilan di negeri yang kita cintai ini akan dapat ditegakan setegak-tegaknya. Demi terwujudnya cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa ini yaitu menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Amin...!!!

Tangerang, 17 Maret 2020


#BJP_Bang Jalih Pitoeng

Sumber :
Jari Jemari Dari Balik Jeruji
Komentar Anda

Terkini: