Eggi Sudjana : Esensi Ajaran Islam

/ April 9, 2020 / 9:09 AM
Bagikan:

Dr. H. Eggi Sudjana, SH., M.Si

KISMIS (Kajian ISlam KaMIS - 09 April 2020)

"ESENSI AJARAN ISLAM"

Oleh : DR. Eggi Sudjana, SH., M.Si

Bahwa BES Theory sudah menjelaskan berdasarkan OST-JUBEDIL nya bagaimana dapat tegaknya ESENSI AJARAN ISLAM yaitu dimulai dari kuatnya AQIDAH, kemudian berjalannya/tegaknya SYARIAT ISLAM dan selanjutnya terkondisilah AKHLAKUL KARIMAHNYA, proses itu kemudian lebih jelas dan gamblang bila tiap-tiap ayat Al Quran yang BES kutip pada kajian kalbu hari rabu kemarin dibaca dengan serius (Q.S 7 ayat 204) melalui pendekatan OST-JUBEDIL tersebut sehingga orisinalitas penegakan ajaran Islam/berjalannya syariat Islam tentu dengan bimbingan langsung melalui wahyu Allah yang sudah amat jelas tanpa memerlukan penjelasan lain dari berbagai sumber karena ayat-ayat Al Qur'an tersebut yang BES kutip bukanlah ayat-ayat yang menimbulkan multitafsir, apalagi dapat dilihat pelaksanaan konkritnya melalui sejarah hidup Rasulullah MUHAMMAD SAW, sebagai THE WALKKING QUR'AN atau Qur'an yang berjalan.

Hal ini jangan disalahpahami atau dijadikan titik perdebatan bahwa BES tidak perlu penjelasan sumber-sumber lainnya tersebut, tetapi BES cukup dengan teori OST JUBEDIL nya sendiri sudah amat sangat jelas, hanya perlu dilaksanakan saja.

Hanya saja BES juga menyadari bagi yang meminati KISMIS ini perlu disadari untuk melaksanakan penegakan syariat Islam, mestilah ajaras Islam itu sendiri yang difungsikan atau dengan kata lain terjadi proses Islam fungsional, yaitu kondisional objektifnya umat Islam mestilah dalam keadaan merdeka, punya kekuatan dan atau berkuasa bahkan berdaulat menjadi pemimpin di Negeri yang  mayoritas beragama Islam seperti Indonesia ini adalah MUTLAK sulit untuk ditawar oleh karena tanpa proses penegakan Islam fungsional tersebut tidaklah mungkin terlaksananya/tegaknya hukum-hukum Islam, terutama dalam dimensi hukum pidana dan tata negaranya, kalau yang bersifat hukum perdata, individual dan muamalat secarfa syariat untuk bersifat seperti perbankan itu semua tidak ada masalah, hanya penyempurnaan dan lain sebagainya saja. Akan tetapi yang BES maksud disini adalah pendekatan hukum pidana dan tata negara yang bahkan kita masih mengadopsi hukum buatan Belanda penjajah negara yang kita cintai.

Bahwa, sesungguhnya kondisional objektif untuk penegakan syariat/hukum Islam di Indonesia sangatlah kondusif atau sangat memungkinkan untuk dapat tegaknya hukum Islam tersebut, yaitu dengan pendekatan secara BES Theory mulai dari FILOSOFIS, HISTORIS, SOSIOLOGIS, dan YURIDIS nya dapat dikaji secara mendetail maupun singkat (dalam KISMIS ini singkat, dapat lebih detail pada kesempatan lain) yaitu secara FILOSOFIS, nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum ada Indonesia atau disebut Republik Indonesia, nilai yang berlaku adalah Animisme dan Politeisme kemudian berubah melalui proses waktu yang panjang hingga memakan ratusan bahkan ribuan tahun menjadi teokrasi atau dapat disebut Tauhidillah dengan kata lain berlakunya ajaran Tauhid.

Hal ini, dapat diterangkan secara OBYEKTIF melalui HISTORIS nya bangsa Indonesia, semua rakyat tahu bagi yang punya pengetahuannya bahwa perjalanan sampai dengan terbentuknya Republik Indonesia sangat didominasi oleh tokoh-tokoh pendiri republik ini semuanya beragama Islam.

Hal tersebut dapat diceritakan melalui historisnya yakni pernah berlaku sistem kerajaan atau raja-rajanya saat itu menjalankan ajaran Islam hingga disebut kerajaan Islam juga terus berkembang secara historis munculnya walisongo (9 wali) yang legendaris di Indonesia.

Selanjutnya, muncul pula tokoh-tokoh pahlawan revolusi mewujudkan Indonesia merdeka bisa dilihat bagaimana sejarahnya pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Hasanudin, Cuk Nya Dien, Tengku Umar, hingga tahun-tahun kemerdekaan seperti Muhammad Natsir (ketua umum MASYUMI), H. Agus Salim, KH Hasyim Asy’ari, KH Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Safruddin Prawiranegara, Prawoto, Muhammad Rum, dan tidak lupa Bung Hatta dan Ir Soekarno. Mereka sudah jelas merupakan tokoh-tokoh yang beragama Islam. Kemudian, secara SOSIOLOGIS apabila dilihat melalui perkembangan demografi rakyat Indonesia mayoritas beragama Islam.

Sehingga tata nilai yang hidup dan berkembang di Republik Indonesia yang kita cintai Bersama ini sampai detik ini bulan April 2020 adalah nilai-nilai atau berupa syariat Islam, KECUALI dalam hal HUKUM PIDANA dan TATA NEGARA . Oleh karena itu, tidak dapat dibantah secara ilmiah, oleh pendekatan apapun untuk mengatakan INDONESIA ADALAH NEGARA TAUHID.

Hal ini dapat dibuktikan secara konkret melalui BES Theory : OST-JUBEDIL yaitu pendekatan yuridisnya dengan 3 pendekatan penting :

1. Bahwa, dasar negara Republik Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa hal ini termaktub didalam sila Pertama Pancasila dana Pasal 29 ayat 1.

2. Bahwa, Ketuhanan Yang Maha Esa yang dmaksud dalam poin pertama tersebut telah amat jelas disebutkan dalam Mukadimah UUD 45 pada alinea ke-3 "Atas berkat rahmat ALLAH Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".

Hal ini sangatlah jelas merupakan KONSEKWENSI LOGIS dari hubungan antara MUKADIMAH UUD 45 tersebut dengan batang tubuh yaitu pasal 29 ayat 1 UUD 45 menjelaskan secara hubungan hukumnya atau dengan kata lain secara yuridis bahwa yang dimakusd dengan Tuhan yang MAHA ESA yaitu adalah ALLAH yang Maha Kuasa.

Sementara itu, semua umat rakyat Indonesia yang beragama Islam tahu bahwa Allah memiliki hukum yang bernama Hukum Islam. Dengan demikian, seharusnya hukum Islam dapat berlaku di Republik Indonesia. Di sisi lain, penjelasan yuridis formal dengan jelas dan gambling tersebut tentu ditolak, dibantah, dan diperangi dengan segala caranya oleh orang-orang kafir, munafiq, fasiq, dzalim atau sekuler yang ada di Indonesia. Jadi, dengan pendekatan itu, harus OST-JUBEDIL cara pandangnya SIAPAKAH yang benar-benar serius MENENTANG UUD45 ?

3. Bahwa, pembuatan dan penegakan hukum di Republik Indonesia menurut keterangan konstruksi hukum atau secara yuridisnya berdasarkan UUD 45 tepatnya pasal 5 ayat 1 JO pasal 20 dan 21 UUD45 yang sangat jelas telah disebutkan yaitu Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk hukum di Indonesia dengan pesetujuan dewan perwakilan rakyat (DPR). Pasal 5 ayat 1 tersebut telah diamandemenkan yang mana hanya menjadi kewenangan Presiden, tetapi setelah amandemen DPR memiliki kewenagan dalam pasal 20 dan pasal 21.

UUD 45 Pasal 5 ayat 1 :
“Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”

UUD 45 Pasal 20 ayat 1 :
“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”

UUD 45 Pasal 20 ayat 1 :
“Anggota-anggota Dewan Perwakilan rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.”

Selanjutnya, setelah dimengerti dengan sebaiknya Pancasila SILA PERTAMA  dan pasal 29 ayat 1 JO pasal 5 ayat 1 JO pasal 20 ayat 1 JO pasal 21 dari UUD 45 tersebut, amatlah SANGAT JELAS  bahwa PRESIDEN dan DPR lah merupakan pihak penentu yang membuat dan menegakan hukum di Indonesia.

Oleh karena itu dapat dipikirkan secara serius, yaitu apabila Presiden dan DPR nya memiliki atau mempunyai keimanan dan ketaqwaan yang sangat patut dibanggakan atau dengan kata lain tinggi atau benar-benar taat pada ALLAH dan Rasul-NYA MUHAMMAD SAW, maka dapat dipastikan hukum Islam dengan mudah dapat berlaku di Indonesia (Q.S Al-Hajj (22) : ayat 41) yang artinya :

"Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”

PENEKANAN AYAT  tersebut dapat dilihat mulai dari kalimat "Jika kami berikan kedudukan di bumi” hal ini menunjukkan Islam fungsional yaitu dengan berlakunya hukum Islam oleh PRESIDEN dan DPR.

Logika OST-JUBEDIL nya secara TERBALIK yaitu apabila yang menjabat sebagai Presiden dan DPR RI nya tidak dapat dibanggakan Iman dan Taqwanya kepada ALLAH dan Rasul-NYA MUHAMMAD SAW,  memiliki keimanan yang LEMAH bahkan dapat dikatakan SECARA SUBTANSI nya TIDAK BERIMAN, maka dapat DIPASTIKAN TIDAK akan tegak hukum Islam di Republik Indonesia.

Oleh karena itu, untuk seluruh Rakyat Indonesia yang beragama Islam agar senantiasa mentaati perintah Allah dalam QS Al Maidah(5) : 51,52,54 JO QS At Taubah(9) : 23, 24, 105, 111 JO QS At Tahrim(66) : ayat 9 . JO .Q.S. At Taubah(9) : 14 dan 73.

Dalam pemilu dan Pilpres nya
Lalu, pertanyaan seriusnya adalah bagaimana dengan 7 Presiden yang telah lalu hingga sekarang bila ditinjau keimanan dan ketaqwaannya kepada ALLAH dan Rasul-NYA MUHAMMAD SAW, karena mereka semua itu beragama Islam tapi apakah Islamnya fungsional? Apabila Islamnya fungsional, mengapa sudah 74 tahun 8 bulan hingga hari ini belum juga tegak ajaran Islam dalam dimensi hukum pidana dan tata negaranya tersebut?

Sudikiranya untuk dapat diikuti kajian Islam ini besok Insya Allah yaitu JIMAT (Kajian Jum'at) tanggal 10 April 2020, semoga bermanfaat!

Salam Ta'ziem,
BES = Eggi Sudjana
Komentar Anda

Terkini: