Eggi Sudjana : Konsekuensi Hukum Dari Republik Indonesia Sebagai Negara Tauhid

/ April 10, 2020 / 7:07 AM
Bagikan:


JIMAT (Kajian Jum'at - 10 April 2020)

Oleh : DR. H. EGGI SUDJANA, SH., M.Si

"Konsekuensi Hukum Dari Republik Indonesia Sebagai Negara Tauhid"

Bahwa dalam kajian lalu, sudah amat sangat jelas dan gamblang bahwa secara BES Theory : OST-JUBEDIL negara Indonesia adalah negara tauhid.

Maksudnya, dengan mendasari dalam berbangsa dan bernegara di RI ini tidaklah boleh atau dengan kata lain dilarang keras segala bentuk peraturan dan perundang undangan yang ada, atau dtimbulkan atau dibuat kemudian tumbuh dan berkembang yang bertentangan dan/ melawan dan/tidak sejalan dengan syariat islam. Hal ini didasari menurut sila pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Ynag Maha Esa.

Kemudian, dalam batang tubuh UUD 1945 ada Pasal 29 ayat 1, bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 29 ayat 2 nya dari UUD45 negara menjamin WNI untuk menjalankan Agama yang diyakini nya.

Oleh karena itu, sangat berkonsekuensi logis secara hukum atau yuridis, bahwa Presiden RI dan DPR RI untuk menjalankan amanat dan perintah dari Pancasila khususnya sila pertama tersebut dan UUD 1945 sebagaimana yang telah disebutkan dan juga diatur dalam pasal 5 ayat 1 JO pasal 20 ayat 1 dan pasal 21 UUD 45. Dengan logika hukum secara Pancasila dan UUD 45 tersebut, harusnya dapat dimengerti juga dipahami bahkan harus disadari yaitu ALLAH lah yang mendasari negara Republik Indonesia ini.

Konsekuensi yuridisnya harus menjadikan Indonesia negara tauhid, hal inilah poin terpenting dalam pemahaman konstitusi di negara Republik Indonesia yang kita cintai Bersama yaitu menempatkan ALLAH sebagai dasar negara republic Indonesia, itulah sebabnya dalam KISMIS kemarin BES mengatakan amat bergantung pada Presiden dan DPR sebagai pemangku amanat dari Pancasila dan UUD 45 untuk diterapkan/dijalankan dalam mengatur berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan kata lain, konsekuensi yuridisnya, syariat Islam lah yang diterapkan di Negara Republik Indonesia ini.

Bukan KUHP buatan Belanda negara penjajah itu (QS. Al Ahzab(33) : 36 JO QS Al An’am(6) : 70-71 JO QS Al Baqarah(2) : 113 JO QS An Nisa(4) : 113 JO QS Al Maidah(5) : 35, 38, 40, 41, 44, 45, -47, 48, 49, 54, 55, 56, 57 JO QS Ali Imran(3) : 160-164 JO QS At Tahrim(66) : 67-68  JO QS. Al An’am(6) : 56-57 JO QS Al Hajj (22) : 52-55).

Bahwa Konstruksi hukum berdasarkan Pancasila dan UUD45 yang sudah dijelaskan sebelumnya tersebut haruslah menjadi perhatian serius terutama bagi Presiden RI dan DPR RI dalam menjabat kedudukannya, oleh karena mereka disumpah dengan sumpahnya atas nama demi ALLAH sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 9 UUD 45.

“Demi ALLAH, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Bahwa sumpah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 UUD 45 tersebut bukanlah mainan apalagi dengan mudah dilanggar dan diabaikan begitu saja karena itu bersumpah atas nama ALLAH  sehingga mengandung konsekuensi hukum yang berat baik di dunia maupun akhirat.

Diantara konsekuensi di dunia nya ialah Presiden dapat di impeach karena inkar janji sekaligus menamai dirinya sebagai orang yang munafiq, sebagai orang yang berstatus munafiq maka hukumnya keras sebagaimana diatur atau diperintahkan dalam QS At Tahrim ayat 9  :

"Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali.”

Bahwa  dengan perintah ALLAH kepada Nabi Muhammad tersebut, tidak bisa tidak mestilah kita sebagai pengikut atau yang berkomitmen untuk berakidah kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw maka konsekuensi hukumnya bagi kita wajib memerangi orang munafiq tersebut, kecuali kita sendiri merupakan orang yang munafiq. Oleh karena itu, pertanyaan seriusnya bagi anggota DPR dan juga pimpinan-pimpinan partai politik yang mengaku beragama islam baik di PDI, Gerindra, PKS, PAN, PKB, Golkar, PPP, Demokrat, dan Nasdem.

Tentunya yang mengaku beragama Islam dan pimpinan partai tersebut, apakah mau untuk mengikuti perintah ALLAH ? apabila enggan maka bisa tergolong sebagai orang munafiq. Jadi intinya, kita semua harus bertanggung jawab terhadap ALLAH dan juga bertanggung jawab secara hukum tata negara bagi yang memiliki integritas, kapasitas, dan otoritas sebagaimana yang diatur oleh Allah dalam QS Al Hajj(22) : 41 yang artinya :

”(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”

Selanjutnya, perlu juga diketahui dan disadari Bersama oleh kita orang-orang yang mengaku beriman kepada-NYA bahwa ALLAH lah yang berhak membuat hukum.

Dengan kata lain, hukum-hukum yang ada dan akan diberlakukan di RI tidak boleh bertentangan dengan kehendak ALLAH karena ALLAH lah pembuat hukum yang sesungguhnya. Hal ini dapat dilihat dalam QS Al Anam(6) : 57 sebagai berikut;

"Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik".

Bahwa dengan ketegasan sebagaimana disebut dalam Al Quran itu tentu berkonsekuensi logis secara yuridis orang-orang yang menentang ALLAH atau tidak mau mengikuti perintah ALLAH tersebut masuk ke dalam kategori orang-orang yang kafir, dzalim, fasiq, munafiq bahkan murtad sebagaimana yang pernah diterangkan oleh BES dalam kajian-kajian sebelumnya dengan dasar Q.S . 5 : 44, 45, 47, 51, 52, 54.

Bahwa satu hal yang penting lagi yaitu penjelasannya baik secara filosofis maupun yuridis dalam hal memahami ALLAH  yang berhak membuat dan menetapkan hukum yaitu filosofisnya dalam filsafat ilmu hukum yang intinya adalah hukum itu dibuat demi keselamatan manusia siapaun saja dan apapun agamanya.

Kemudian hukum itu outputnya adalah keadilan bagi siapa saja dan apapun agamanya. Oleh karena itu, secara filsafat hukum nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu kejujuran, kebenaran, dan keadilan sebagaimana yang sudah BES terangkan dalam OST-JUBEDIL. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut adalah bersifat mutlak tidak relative karena nilai-nilai tersebut berlaku universal seluruh dunia dan nilai-nilai tersebut adalah mutlak pula merupakan nilai-nilai yang diciptakan atau dibuat oleh ALLAH untuk mengatur sistem kehidupan seluruh manusia demi keselamatan, kesejahteraan, dan keadilannya. Jadi nilai-nilai yang sudah terangkum dalam wujud peraturan perundang-undangan lah yang dapat disebut sebagai hukum.

Selanjutnya tinjauan secara yuridis bahwa perspektif hukum Tata Negara Indonesia yaitu mengacu kepada apa yang sudah BES jelaskan yaitu menempatkan ALLAH  sebagai dasar negara RI ini yang selanjutnya berkonsekuensi secara yuridis sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya. sekali lagi, seluruh manusia menurut pandangan Al Quran telah menempatkan ALLAH SUBHANNAHU WA TA ALA sebagai raja dan tuhannya seluruh manusia yang disebut di dalam QS 114 : 1-5.

Katakanlah:
"Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia, Raja manusia, Sembahan manusia”

Oleh karena itu pertanyaan seriusnya secara OST-JUBEDIL apabila penjelasan secara intelektual ilmiah tersebut masih saja ada orang yang tidak memahami pendekatan filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis tersebut maka patut dipertanyakan IMAN dan AKAL SEHATNYA..?????

Salam Takziem,
BES (Eggi Sudjana)
Komentar Anda

Terkini: