Jalih Pitoeng sesalkan tindakan Luhut yang akan laporkan Said Didu

/ April 6, 2020 / 9:12 AM
Bagikan:
Djudju Purwantoro 
SUARABERKARYA.COM, JAKARTA– Ditengah wabah Corona yang menyerang Indonesia, ternyata kini juga mewabah serangan lapor melapor terhadap tokoh-tokoh kritis di negeri ini. Sebagaimana dilansir dibeberapa media yang diketahui tentang adanya ancaman dari juru bicara Menko Luhut Binsar Panjaitan, Jodi Mahardi, agar Said Didu minta maaf dalam (2 x 24 jam) sehubungan unggahan Video melalui akun MSD. Jika tidak, maka akan dituntut melalui jalur hukum sesuai perundang- undangan yang berlaku, pada hari Jum’at (03/04/2020) yang lalu.

Bukan hanya Said Didu. Faisal Basri pun dikabarkan akan dilaporkan atas statment nya di akun tweeter yang mengatakan bahwa "Luhut lebih berbahaya dibanding virus corona"

Video berdurasi 22.44 menit, di akun Said Didu diunggah 27 Maret 2020, dipermasalahkan pihak Luhut, karena ungkapan “Luhut hanya pikirkan uang, uang, dan uang”.

Dalam video tersebut, Said Didu antara lain mengkritisi pemerintah perihal masih terus saja melakukan program monumental persiapan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), sementara saat ini negara masih dalam keadaan darurat penanganan wabah Covid-19.

Keberatan Jodi Mahardi lainnya adalah karena Said juga mengatakan Luhut ngotot menekan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak mengganggu dana untuk pembangunan IKN baru, karena dapat menambah beban utang negara.

Tayangan vdeo itu, Said Didu juga menyebut dan berharap Luhut Binsar Panjaitan ingat kembali pada Sapta Marga karena sebagai purnawirawan TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Advokat Djudju Purwantoro, Sekjend IKAMI (Ikatan Advokat Muslim Indonesia) dalam beberapa media juga mengatakan bahwa pasal 28F UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

“Juga dalam pasal 19, Deklarasi Umum HAM 1948, yang memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi,” kata Djudju, Minggu (05/04/2020).

“Apa yang diungkapkan oleh Said Didu tersebut, adalah justru merupakan kritik positif, konstruktif kepada pemerintah demi kepentingan umum. Kritikan ini bertujuan agar pemerintah tidak melulu memikirkan uang untuk pembiayaan- pembiayaan lain yang kurang prioritas. Dalam kondisi darurat wabah Corona saat ini, ujaran tersebut tentu tidak dimaksudkan untuk menyebarkan hoax atau memfitnah kepada seorang bernama Luhut. Seyogiyanya harus dibedakan antara kritik demi kepentingan publik (harus dilindungi), penghinan/fitnah, dan ujaran kebencian (hate speech),” paparnya.

Jika Said Didu akan dilaporkan sesuai Pasal 317 KUHP, menjadi salah alamat (tidak ada unsur pudana), karena ujarannya tidak dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau penghinaan dan atau/ pemberitahuan palsu, fitnah kepada Luhut Binsar Panjaitan. Publikasi tersebut adalah lebih dimaksudkan demi kepentingan, kebaikan publik yang lebih luas.

“Demikian halnya jika akan dilaporkan dengan pasal 318 KUHP, tidak relevan karena Said Didu tidak betniat atau melakukan sangkaan palsu kepada orang lain, karena telah melakukan tindak pidana, dengan menyebut hanya pikirkan uang, uang, uang,” jelasnya.

Dalam UU ITE No. 19/2016 ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian melalui medsos diatur pasal 27 ayat 3, sedangkan ujaran kebencian, permusuhan terkait berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar golongan SARA diatur pasal 28 ayat 2 UU ITE

“Dengan demikian juga sangat tidak relevan jika Said Didu akan dilaporkan berdasarkan pasal 28 ayat 2 UU ITE, dengan sanksi hukuman (in casu) sesuai pasal 45A ayat (2), yakni karena informasi yang disebarkan melalui medsos, tidak dimaksudkan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan (provokasi) ataupun penghinaan kepada pihak lain berdasarkan SARA,” tuturnya.

Sementara Aktivis Jalih Pitoeng yang sempat menghubungi tim redaksi suaraberkarya.com pagi tadi dalam menyikapi hal tersebut menyampaikan rasa keperihatinannya.

"Jika ada tokoh-tokoh yang peduli terhadap jalannya pemerintahan lalu dilaporkan ke pihak kepolisian atas kritikan yang bersifat korektif dan konstruktif, lalu harus berapa ribu orang lagi yang harus dilaporkan" ungkap Jalih Pitoeng, Senin (06/04/2020)

"Jika tidak mau dikritik ya jangan jadi pejabat publik. Mestinya kritikan tersebut dijawab dengan tindakan yang evaluatif" pinta aktivis yang juga dikenal kritis

"Menyampaikan pendapat, masukan bahkan kritikan kepada pemerintah bukan hanya sebuah hak. Tapi menjadi sebuah kewajiban sebagai peran aktif warga negara dalam mengawal pembangunan bangsa ini" pungkas Jalih Pitoeng

Djudju Purwantoro juga menyampaikan bahwa rakyat harus mengetahui, bahwa ujaran demi kepentingan publik tidak bisa dipidana. (SB)
Komentar Anda

Terkini: