Sri Bintang Pamungkas : Makar di Jaman Soeharto, Masih ada HAM!

/ April 19, 2020 / 12:08 PM
Bagikan:
Sri Bintang Pamungkas (SBP) & Bang Jalih Pitoeng (BJP)

MAFIA PERADILAN DI JAKARTA TIMUR (1): Ada Komnas HAM di Jaman Soeharto

Oleh : Sri-Bintang Pamungkas

Pada waktu diadili pada 1995-1996 gara-gara Peristiwa Jerman, SBP merasa bahwa proses pengadilan pada waktu jaman Soeharto itu sangat baik dibanding cara-cara sekarang, walaupun pada masa itu sudah ada apa yang disebut dengan Mafia Peradilan.

Mafia Peradilan adalah manipulasi pada semua tingkat hukum acara dari tingkat Penyidik, Kejaksaan sampai dengan Pengadilan di tingkat Kasasi. Yang menonjol pada masa Soeharto itu adalah campur tangan kekuasaan.

Pasca Soeharto adalah permainan uang, khususnya campur tangan uang dari para Taipan. Mafia Peradilan di jaman sekarang lebih brutal! Karena terjadi korupsi yang luar biasa dari para penegak hukum, baik korupsi yang menyangkut duit maupun yang menyangkut semua hukum acara, sehingga terjadi Pelanggaran HAM, Etika Hukum dan Kepastian Hukum. Hukum menjadi kotor dan rusak bin biadab!
Dan ini terjadi di semua institusi Hukum, dari Bareskrim, Polda, Propam, Komisi Kepolisian, sampai Rutan, Lapas dan lain-lain. Sebutlah!

Bahkan sangat mungkin menyangkut Komnas HAM, Ombudsman, Komisi Yudisial, sampai Dewan Pengawas Mahkamah Agung yang saya sebut "tidak bekerja", melainkan Makan Gaji Buta! Sulit dibayangkan hal seperti ini terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia.

Di jaman Soeharto dulu, awalnya saya dituduh "makar" dengan Pasal 104 dan 107 KUHP. Tapi ada proses penyelidikan diawali dengan pemanggilan sebagai saksi oleh Bareskrim. Sangat berbeda sekali dengan saat ini. Para aktivis yang menyuarakan kebenaran dan dianggap bersebrangan dengan pemerintah langsung ditangkap dan ditahan.

Sebut saja kasus yang menyeret-nyeret aktivis seperti Jalih Pitoeng dkk yang awalnya juga dituduh makar. Padahal dia hanya menginginkan ditegakkannya hukum dan keadilan serta HAM atas meninggalnya para tunas bangsa yang meregang nyawa pada pristiwa berdarah tragedi kemanusiaan di Bawaslu 21-22 Mei 2019 lalu.

SBP pun tidak pernah ditahan. Pemeriksaan pun hanya sampai jam kerja, tidak lebih dari jam 17.00. Kemudian terbukti tidak ada makar. Akhirnya Surat Dakwaan menyebutkan "menghina presiden", sesuai Pasal 134 dan 136 bis. Berkas perkara setebal 6 cm pun diberikan, meskipun terlambat sehingga pembacaan Surat Dakwaan pun ditunda. Saksi-saksi pun diperiksa, bahkan 10 orang didatangkan dari Jerman plus Ahli-ahli. Komnas HAM mengirim peninjau sampai tiga orang untuk menyaksikan, bahwa proses peradilan berjalan dengan baik dan benar.

Meskipun begitu, masih saja terjadi kecurangan dan rekayasa demi Rezim. Oleh Hakim dan Jaksa, ketika menerima Pengakuan Tertulis seorang Saksi dari Jerman yang dijadikan Bukti Utama untuk menjebloskan SBP ke penjara dua tahun dan 10 bulan!. Bukti Tertulis dari Jerman tersebut ternyata dipalsukan tandatangannya, di atas Meterai Indonesia!

SBP menyadari adanya Novum itu sesudah menjalani hukuman penjara dari Mei 1997 sampai Mei 1998, yaitu sesudah Soeharto jatuh. Baru tahun 2000 SBP mengajukan Peninjauan Kembali.

Proses Peninjauan Kembalinya luar biasa, mirip dengan persidangan biasa, sehingga saksi-saksi, termasuk yang dari Jerman pun dihadirkan kembali. Proses persidangan memakan waktu hampir tiga bulan. Dan berakhir ketika seorang Dokter Ahli Forensik dari Universitas Indonesia mengungkapkan, bahwa Tanda Tangan pada Bukti Utama di atas jelas Palsu adanya, dan yang terpenting itu Pengakuan Tertulis tidak didasari dengan Sumpah.

Baru 6 (enam) tahun kemudian, atau 8 (delapan) tahun sesudah Soeharto lengser, Mahkanah Agung berani menerbitkan Putusan: SBP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menghina Presiden RI. Salah satu pertimbangannya adalah "Telah muncul keadaan baru, di mana sekarang ada kemerdekaan akademis". Gombal kan?!

Entah bagaimana, si Jaksa akhirnya kena serangan jantung dan lumpuh. Sedang si Hakim tidak tentu rimbanya. Allah Maha Besar!

Jakarta, 19 April 2020
@SBP
Komentar Anda

Terkini: