Surat Terbuka dari Seorang Terdakwa

/ April 9, 2020 / 11:16 AM
Bagikan:
Dr. Insanial Burhamzah, SE usai mengikuti Persidangan

SUARABERKARYA.COM, JAKARTA - Penangkapan dan penahanan serta persidangan perkara di Pengadilan negeri kota Tangerang terkait dugaan perencanaan penggagalan pelantikan presiden 20 Oktober 2019 lalu yang saat ini ditunda persidangannya karena merebaknya wabah Corona Virus Covid-19 yang melanda Indonesia, membuat salah satu terdakwa Insanial Burhamzah bersuara lewat surar terbuka.


Surat Terbuka untuk :
1. Presiden RI.
2. Ketua DPR RI
3. Ketua MPR RI
4. Ketua Mahkamah Agung RI.
5. Menhan RI.
6. Menkum HAM RI.
7. Jaksa Agung RI.
8. KaPOLRI
9. Ketua Komnas HAM
10. OHCHR (Office of Hight Commismion of Human Right) of UN

Dari kami di Sel Lapas, Tangerang.

Tulisan ini terinspirasi oleh Surat Terbuka kepada Najwa Shihab dari Ya'qud Ananda Gudban, seorang narapidana koruptor. Yang  didakwa menerima suap awalnya sebesar Rp 15 juta. Kemudian ada tambahan dakwaan Rp 5 juta. Selanjutnya dakwaan bertambah lagi, jadi total menjadi Rp 150 juta. Dam narasi suratnya dia menggambarkan penderitaan selama di Sel tahanan yang penuh dengan nuansa pelanggaran HAM.

Walaupun kasus kami berbeda dengan kasus Ya'qud Ananda Gudban, namun, banyak persamaan yang kami rasakan atas "Abuse of Power" yang melanggar HAM (Hak-Hak Azasi Manusia) di negeri ini. Apalagi, kasus kami lebih kental nuansa Politiknya.

Bapak / Ibu Yth.

Kami adalah Korban penangkapan yang keluar dari prosedur KUHAP. Kami di dakwa melakukan pembuatan "Bom Ikan" guna mengacaukan pelantikan Presiden RI pada tanggal 20 Oktober 2019 lalu ?.

Sudah hampir 7 bulan sejak penangkapan Bapak Dr. Ir. Abdul Basith dan Sugiono beserta 14 orang lainnya. Saya sendiri sudah memasuki bulan kelima. Namun persidangan sangat alot untuk beradu data dengan Polisi selaku saksi pelapor yang ternyata tidak didukung oleh alat Bukti, guna memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sehingga, kami bisa confident menghadapinya sebab, penasehat hukum (PH) kami cukup piawai dan jeli melihat permasalahan kasus kami dan bahkan PH kami mampu mengungkap fakta  adanya indikasi kuat terjadinya abuse of power yang bernuansa represif dan malangggar HAM (Hak-Hak Azasi Manusia) berat. Sehingga, membuat posisi saksi pelapor kehilangan argumentasi dan mematahkan dakwaan yang ada.

Oleh karenanya, kami berharap majelis hakim dapat menempatkan diri sebagai  "ratu adil" yang tidak rapuh oleh tekanan intervensi politik, yang dapat merusak tatanan hukum dan konstitusi yang seharusnya kita tegakkan bersama.

Karena, ratusan juta rakyat Indonesia bersama masyarakat Internasional akan menjadi saksi hidup dan menjadi warisan sejarah hukum di negeri ini. Sebab, suka atau tidak suka kita sudah menjadi "Borderless World Society" di era revolusi digital saat ini. Kita tidak mungkin menghindar dan kembali ke titik awal sebelum teknologi informasi berkembang seperti saat ini. Sehingga, kita semua seakan berada dirumah-kaca dimata  masyarakat dunia.

Saya yakin pihak Kepolisian dan Kejaksaan sudah mengetahui identitas kami semua. Kami semua memiliki latarbelakang berbeda, namun rekam jejak digital kami bersih dari kaitan kejahatan apapun. Bahkan sebagian dari kami telah memberikan dedikasi kepada bangsa dan negara ini. Seperti halnya Laksamana Pertama TNI AL. (Purn) Drs. SONI Santoso, SH., MH beliu telah mengabdikan diri pada TNI AL selama lebih 30 tahun dan pernah ikut menyelesaiakan pemulihan keamanan akibat kekacauan di Aceh dan sejumlah prestasi lainnya, demi tegaknya marwah NKRI. Apakah orang seperti beliau layak di perlakukan seperti penjahat, hanya karena sebuah opini yang berbeda ?

Demikian pula DR. IR. Abdul Basith, beliau adalah seorang dosen senior di IPB (Institut Pertanian Bogor) sebuah perguruan papan atas di negeri ini, selama lebih dari 30 tahun. Tanpa ada catatan krimimal apapun dalam lembaran sejarah hidupnya. Justru puluhan tahun beliau dedikasikan diri sebagai "guru" bagi anak bangsa dan ikut membangun kebersamaan dan cinta akan "Pancasila".

Demikian pula Ir. Mulyono Santoso, adalah alumni ITB (Institut Teknologi Bandung). Yang berkarir di Kemendibud sejak zaman pak Harto. Dan sewaktu mahasiswa adalah aktivis Mahasiswa ITB.

Saya sendiri yang sejak 2005 lalu mengabdikan diri sebagai Dewan Pimpinan Paripurna DEKOPIN (Dewan Koperasi Indonesia) dibawah pimpinan Bapal Adi Sasono (Mantan Menkop & UKM). Dan pada tahun 2018 lalu dipilih sebagai Vice President ACO (Asean Cooperative Organization).

Dimana saya selaku penggagas perubahan keuangan Koperasi yang mendorong dilakukannya ClosedLoop Ekonomi Asean, dimulai perkuatan ketahanan pangan Asean. Dan di Indonesia sebelum saya ditangkap kami sudah memula gerakan swasembada pangan nasional tanpa membebani APBN. Tetapi melalui "Securitization Chain Of Coop2Coop Trade" yang menggunakan teknologi "Blockchain".

Konsep ini justru untuk mengatasi Depresi Ekonomi Global, yang dipercepat oleh adanya  Pandemic Covid-19. Justru saya ditangkap di Kuala Lumpur, pada tanggal 26 November 2019  ketika saya berada di Airport Kuala Lumpur untuk menjadi pembicara pada sebuah pertemuan yang di selenggarakan oleh ANGKASA (Angkatan Koperasi Malaysia) yang bekerja sama dengan ACO dan ICA (International Cooperative Alliance) pada tanggal 27-29 November 2019 di Johor, Malaysia.

Nah, apakah kami-kami adalah "penjahat" yang harus menerima perlakukan yang disiksa dan di-hinakan sebagaimana yang kami alami saat ini ?

Kami memang bukan tokoh elit politik yang sering muncul di media manapun. Namun, kami bukan orang-orang dengan kasus Korupsi, atau kejahatan lainnya yang merugikan negara atau yang merugikan masyarakat umunnya.

Justru, kami memiliki reputasi, kapabilitas dan integritas yang bersih. Jejak digital kami jelas dan bisa dilacak di dunia maya. Dan selama ini kami befikir, berkata dan bertindak atas dasar logika sehat dengan memprioritaskan kepentingan negara dan bangsa diatas kepentingan kelompok, golongan dan individu. Sebab, perjuangan moral kami berbasis nilai-nilai kejujuran, kemanusiaan yang berkeadilan dan kedamaiaan yang berskala  universal.

KAMI MENOLAK "ABUSE of POWER

Ketika saya masih kanak-kanak di Makasar, di mana saya dibesarkan oleh keluarga bugis yang menekankan kultur "sipakau" kewajiban menghormati orang tua dan "pada idi' pada elo' sipatuo sipatokkong" yang menekankan nilai keberasamaan dan mengedepankan sifat  saling tolong menolong serta kejujuran. Namun, saat ini terkikis oleh maraknya Abuse of Power (Penyalahgunaan kekuasan) di berbagai tingkatan aparatur negara.

Akhirnya warisan moral yang kita butuhkan itu, kini, telah hilang tenggelam kedalam kehidupan bangsa yang disorientasi dan ter-distorsi oleh kepentingan sempit kelompok dan golongan diatas kepentingan bangsa sendiri yang seharusnya  lebih diutamakan. Semua itu, akibat syndrome Abuse of Power yang menggejala hampir di semua sektor dan elemen san level.

Pada kasus kami ini, rekan-rekan kami memberi kesaksian tentang  penyiksaan pisik diri mereka, seperti yang dialami oleh DR. IR. Abdul Basith, M. Damar, Okto dan 5 orang Laode bersaudara. Mereka dianiaya di siksa secara pisik oleh aparat kepolisian di Polda metro jaya. Mereka  dipukul muka dan badannya sambil tangan di ikat dan kepala dibungkus plastik hitam, mereka dupukul secara beramai-ramai oleh sejumlah aparat. Lidah dan bahkan kemaluan mereka di strum. Sehingga, ada yang cacat permanen. Penyiksaan dengan  kekerasan pisik ini bukan saja melanggar "azas praduga tak bersalah dan pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, kami tidak akan segan-segan mengangkat kasus ini untuk dibawa ke Mahkamah Internasional, jika ke-adilan di negeri ini tidak mereka dapatkan.

Abuse of Power telah menjadi pemicu pelanggaran HAM berat di negeri ini. Padahal konstitusi kita masih utuh, dan telah  menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan hak-hak kemanusiaannya berdasarkan keyakinan pikiran, hati dan jiwa. Agar  keberagaman kita  bisa  berkembang. Tetapi  saat ini, juga ada upaya memberangus hak suara damai dengan berbagai  cara. Di kalangan tertentu ada kecenderungan yang merisaukan kami, yakni mengukur kedalaman keyakinan Ideologi diri sendiri lewat penolakan keyakinan Ideologi orang lain. Merasa lebih Pancasila dari pihak lain. Sehingga tidak malu-malu menggunakan tagar #SayaPancasila,  Namun, mereka membangun garis  pemisah dan memecah belah antara warga Islam negeri ini. Sebagaimana perpecahan antara NU, Banser, FPI dan Muhammadyah telah mengakibatkan kekerasan yang sering terjadi di berbagai tempat, khususnya di daerah. Padahal Keyakinan sebuah agama yang kami ketahui seharusnya mempersatukan kita.

Itulah sebabnya kami sering berupaya melakukan dialog dan diskusi antar  agama, golongan menghadapi kepemimpinan nasional guna terbangun Aliansi  Keberadaban indonesia, dengan para tokoh bangsa negeri ini. Sebab, melalui dialog yang terbuka, kita  bisa menjadikannya sebagai
"jembatan" atas perbedaan pandangan antara anak bangsa negeri ini. Sehingga, kita tidak perlu khawatir atas heterogonisme atau kebhinekaan yang sangat  dinamis dalam masyarakat kita sendiri. Tanpa ada nomenklatur "Radikal" terhadap anak bangsa sendiri.

Apalagi saat ini kita sedang menghadapi perang melawan Covid 19, yang  sedang menjadi Pandemic global, yang secara meyakinkan telah mendorong "Depresi Ekonomi" global. Sehingga, kita bukan hanya menghadapi  bahaya terinfeksi oleh  pandemic Covid-19. Tetapi, justru ada ancaman yang  lebih berbahaya pasca Pandemic Covid-19, yakni kelangkaan pangan.

Maka, mesin pembunuh berikutnya adalah kelangkaan pangan yang bermuara pada "Kelaparan" global. Apalagi, tidak satupun negara yang bisa memastikan kapan pandemic covid-19 dapat dikendalikan dan berakhir. Dan hal ini hanya bisa kita atasi dengan kekuatan kita melalui kokohnya "kebersamaan bangsa"

Walaupun kita harus jujur bahwa refleksi dinamika sosial mayarakat pasca Pilpres, ternyata masih menyisahkan ketegangan, yang sulit untuk mengatasi    ketidakpercayaan yang bertumpuk selama ini. Tetapi, jawabannya bukan kita harus tenggelam dalam skeptis, justru kita seharusnya maju dengan  keberanian untuk mengungkap dan menegakkan kebenaran.  Sebab, banyak isu nasional yang  harus dibahas oleh semua pihak dan semua pihak harus siap melangkah maju tanpa mengedepankan kepentingan sempit diatas kepentingan negara dan bangsa yang lebih besar.

Oleh karena itu, kita harus bertindak atas dasar sikap  saling  menghormati. Namun, yang terpenting  bagi kami adalah harus jelas dan transparan bagi  semua  pihak yang  berkepentingan. Apalagi dalam soal HAM, kita telah mencapai titik yang memprihatinkan. Ini bukan sekedar terkait kepentingan Nasional semata, tetapi kita telah  berhubungan san suka atau tidak suka kita terpantau oleh masyarakat Internasional guna bersama melakukan pencegahan terhadap Abuse of Power yang bisa  menyebabkan negeri ini  terjerumus ke dalam jalur sangat berbahaya dan menghancurkan tatanan nasional. Hal itu perlu kita cegah jika kita tidak mau kepunahan NKRI lebih cepat dari ramalan Ghosh Fleet bahwa NKRI punah pada 2030, benar-benar menjadi kenyataan?.

Jawaban yang pasti adalah tidak bisa kita tolerir lagi berbagai bentuk  kekerasan, maka "Abuse of Power" harus di hentikan segera. Sebab, dampaknya adalah sebuah jalan buntu. Sebab, bukanlah sebuah tanda keberanian atau hebatnya sebuah kekuasaan kalau menembak dan melakukan kekerasan pada anak bangsa. Itu bukanlah cara untuk mengklaim moralitas, namun itu merupakan cara untuk melenyapkannya.

Kini waktunya untuk Indonesia memusatkan perhatian kepada apa yang bisa kita bangun. Penguasa Indonesia harus mengembangkan kemampuan untuk memerintah, dengan institusi yang melayani kebutuhan rakyatnya. Guna memainkan peran  yang  memenuhi aspirasi rakyat, dan untuk mempersatukan rakyat Indonesia, dan mengakhiri kekerasan, menghormati konstitusi dan mengakui  hak  eksistensi HAM dan perbedaan pendapat. Agar, kita semua dapat  menjalankan konstitusi secara konsisten  mengatur eksistensi kita bersama. Kami tidak menerima keabsahan  dari  mereka yang berniat melenyapkan  HAM ke dalam laut, maka kami juga tidak  menerima keabsahan dari penerusan  "Abuse of Power".

Kita tidak bisa memaksakan sebuah kebersamaan. Tetapi secara sepihak membiarkan abuse of power terus berkembang secara linier di negeri ini.   Waktunya sudah tiba bagi  kita  untuk  bertindak berdasarkan kebenaran yang akui secara universal. Bukan memaksakan sebaliknya.

Terlalu banyak air mata sudah diteteskan. Terlalu banyak darah sudah ditumpahkan. "Kita semua memiliki tanggung jawab untuk berjuang menciptakan sebuah masa dimana anak bangsa ini bisa menyaksikan generasinya tumbuh tanpa ketakutan; masa dimana Indonesia yang lahir dari keberagaman suku dan agama besar merupakan tempat  perdamaian yang diinginkan PANCASILA; masa dimana Indonesia bisa menjadi tempat tinggal aman dan langgeng bagi warganegaranya dan merupakan sebuah tempat untuk kita bersama  hidup secara damai  sebagaimana yang di lukiskan dalam PANCASILA dan yang di cita-citakan oleh UU-45

DAKWAAN DAN KESAKSIAN

Kasus "Bom Ikan" yang mengorbankan 17 orang terasangka, memasuki sidang yang ke empat, yakni mendengarkan pemeriksaan Saksi pertama atas nama Brivan Esa Putra. Setelah diantara kami ada yang lebih 7 bulan ditahan.

Brivan Esa Putra, seorang polisi aktif yang melaporkan kasus ini. Diperhadapkan sebagai saksi kunci dalam kasus ini.

Dakwaan dan pernyataan saksi menurut PH (penasehat hukum) telah mengalami deviasi, distorsi, dan disorientasi terhadap KUHAP. Mulai dari proses penangkapan DR. Ir. Basith dan Sugiono pada tanggal 28 Septempber 2019 lalu, yang tidak memenuhi prosedur KUHAP, sebab alat bukti yang di ajukan berupa selongsong gas air mata dan foto orang yang memegang botol yang ada sumbunya. Semua bukan pelanggaran hukum.

Menurut PH (Penasehat Hukum) tersangka, bahwa  selongsong gas air mata yang ditemukan di Mobil DR. Ir. Basith adalah bukan barang terlarang dan oleh karenanya tidak melanggar hukum bagi yang membawanya. Demikian pula foto orang yang membawa botol yang ada sumbunya lebih mirip bom molotov di HP pak DR. Ir. Basith, jauh dibanding bentuk Bom Ikan yang dituduhkan. Dan tidak ada uji forensik kebenaran foto tersebut. Dan jika foto itupun benar, tidak memiliki relevansi hukum untuk yang menyimpannya.

Selain itu menurut PH, pihak polisi tidak boleh merampas HP dan menangkap seseorang yang tanpa surat penangkapan. Dan surat penangkapan hanya bisa dilakukan apabila didukung alat bukti yang valid. dan jaksa tidak dapat menghadirkan orang yang berada dalam foto tsb.

Sejak sidang pertama, pihak PH telah meminta kepada Jaksa penuntut umum (JPU) untuk membagikan copy materi dakwaan yang lengkap. Namun, sampai sidang ke empat materi dakwaan yang di minta oleh PH belum diberikan oleh pihak JPU.

Akhirnya fenomena "Abuse of Power" (penyalahgunaan kekuasaan) aparat pada kasus Bom Ikan semakin terlihat ada tendensi dan atensi politik yang melatarbelakanginya.

Yang menjadi pertanyaan kenapa fenomena atensi dan tendensi politik bisa muncul kepermukaan, dan kenapa sejumlah Jenderal purnawirawan TNI yang menjadi epicentrum atensinya ?

Dalam dakwaan kasus Bom Ikan ini, yang menjadi epicentrum atensinya  adalah sejumlah pertemuan di rumah Mayjend TNI AD. (Purn) Sunarko (mantan Danjen Kopassus), yang berlokasi di daerah Ciputat, yang dianggap menjadi titik  sentralnya. Yang sempat dihadiri oleh Laksamana TNI AL (Purn) Slamet Subyanto (Mantan KaSAL) dan sejum tokoh pergeragakan nasional.

Padahal saksi Brivan Esa Putra tidak pernah menyebut dan melaporkan pertemuan di rumah Mayjend Sunarko. Ada kemungkinan pertemuan di rumah Mayjend Sunarko adalah hasil pengembangan kasus oleh pihak penyidik, demi pengamanan Pelantikan Presiden pada tanggal 20 Oktober 2019 lalu, sehingga mentersangkakan 17 orang yang sampai saat ini masih mendekam di Lapas tengerang. Namun, hal itu adalah pengembangan. Karena, kenapa nomor tuntutan pada dakwaan adalah sama ?

Dan yang tidak kalah menarik perhatian kita semua adalah diseret-seretnya seorang anak bangsa yang menuntut ditegakannya keadilan dan HAM. Seorang aktivis kelahiran betawi Jalih Pitoeng yang dikenal kritis dan lantang dalam menyuarakan kebenaran ini juga ditangkap dan ditahan tanpa melalui pemanggilan terlebih dahulu.

Dia adalah salah satu dari sekian banyak anak bangsa yang peduli terhadap perjalanan dan penyelenggaraan bangsa ini dibawah kepemimpinan presiden Joko Widodo. Tuntutan yang diminta dalam orasinya pada setiap memimpin unjuk rasa damai dibeberapa kesempatan adalah sebuah tuntutan yang wajar dan konstitusional demi ditegakannya hukum dalam mencapai keadilan.

Terutama tentang "Pristiwa berdarah tragedi kemanusiaan" yang membuat 9 tunas bangsa meregang nyawa pada aksi unjuk rasa damai menolak pemilu curang didepan kantor BAWASLU yang kemudian berubah menjadi sebuah kerusuhan 21-22 Mei 2019 dan belum ada penjelasan secara terang benderang tentang pengungkapan tragedi yang memilukan itu hingga saat ini.

Demikian pula saudara Januar Akbar dan saudara M. Damar yang kerap mengikuti aksi-aksi unjuk rasa damai yang dipimpin oleh Jalih Pitoeng juga ditangkap dan ditahan serta diperkarakan hanya karena hadir dalam silaturahmi para aktivis dan relawan yang membahas tentang persoalan bangsa.

Apakah menyampaikan pendapat dimuka unum, unjuk rasa damai yang konstitusional dianggap sesuatu yang melanggar hukum?. Inilah salah satu yang menurut saya adalah bagian dari abuse of power. Mana mungkin orang yang begitu patuh dan mencintai ulama bisa dituduh sebagai orang yang turut serta merencanakan sebuah kerusuhan pada acara akbar umar islam yang dikenal "Parade Tauhid" dibilangan Patung Kuda Silang Monas Jakarta. Bahkan Jalih Pitoeng hadir dan berorasi dengan membawa pesan tentang Pancasila dan UUD 1945.

Jalih Pitoeng didakwa dalam satu perkara dengan sdr. Yudi Ferian dkk. Yang dirinya sendiri tidak mengenal sama sekali dengan terdakwa Yudi Ferdian. Terdakwa yang diduga sebagsi pembuat dan pelempar bom molotov yang perkaranya juga disidangkan di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Tapi pihak kepolisian menangkap dan menahan Jalih Pitoeng, Januar Akbar dan M. Damar karena diduga hadir dalam silaturahmi antar aktivis dan relawan dikediaman mantan Danjen Kopasus Mayjend (Purn) Soenarko.

Padahal issue pembahasan di kediaman Mayjend Soenarko adalah terkait terpuruknya ekonomi bangsa dan pelanggaran HAM menjelang Pilpres akibat meninggalnya secara mendadak 700 KPPS yang tanpa ada konfirmasi dan upaya autopsi dan tewas terbantainya sejumlah orang oleh aparat pada tanggal 21-22 Mei 2019 lalu. Nah, ! Apakah jika membahas issue pelanggaran HAM dirumah Mayjend TNI AD (purn) Sunarko adalah melanggar hukum ?. Padahal semua tahu bahwa reputasi Mayjend TNI AD (purn) Sunarko yang pernah menjadi DANJEN Kopassus, sebuah satuan elit terdepan di Indonesia.

Tentu tidak dapat disangkal bahwa puluhan tahun sebelumnya beliau  telah membangun reputasi karir militernya dengan mempertaruhkan nyawa untuk bangsa dan negara ini.

Lantas kenapa jika kami hadir dan bertandang di kediaman beliau untuk diskusi mengenai keprihatinan kami terhadap berbagai indikasi pelanggaran HAM di negeri ini, tapi anehnya terkesan di nilai "Haram" untuk di ungkap sampai saat ini. Sebagaimana tuduhan yang mengatakan bahwa, pertemuan itu justru men-diskreditkan kami dengan tuduhan sebagai "pemufakatan jahat" terhadap NKRI ?. Bukannya pertemuan kami itu justru sebagai upaya untuk mengungkapkan berbagai kejahatan pelanggaran HAM berat di negeri ini ?
 Jadi, jangan sampai kasus ini menjadi "Maling teriak Maling"

Tidak ada alat bukti atau relevansi yang ditemukan, sehingga tersangka lain, selain pak. DR. Ir. Basith dan Sugiono harus di tahan dan di kriminalisasi. Bahkan, hampir semua proses penangkapan ke 17 orang itu tidak melalui prosedur KUHAP.

Jika alasan adanya dugaan akan mengganggu pelantikan Presiden Jokowi pada tanggal 20 Oktober 2019 lalu, lantas kenapa sdr Insanial Burhamzah harus di tangkap di Kuala Lumpur pada tanggal 26  November 2019. Setelah pelantikan Presiden. Padahal kehadiran Insanial Burhamzah ke Kuala Lumpur atas Undangan Seminar dari ICA (International Cooperatives Alliance) sebagai salah satu Pembicara, yang akan dilaksanakan tanggal 27 November 2019 di Johor.

"KAMI MENUNTUT DIBENTUK "TIM PENCARI FAKTA"

Sesungguhnya, menjelang seabad, Proklamasi Kemerdekaan, seharusnya menjadi momentum bagi seluruh Bangsa Indonesia untuk merenungi perjalanan kehidupan bangsa.

Hal penting yang perlu kita direnungkan adalah capaian, masalah dan tantangan, serta masa depannya. Termasuk juga, apakah proses perjalanan bangsa ini sudah sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, di tengah abuse of power.

Sebab, ada keprihatinan yang harus menjadi perhatian utama kita terhadap kehidupan bangsa belakangan ini yang ternyata kian rusak dengan kuatnya arus liberalisme.

Terutama melalui penerapan praktek demokrasi liberal, ekonomi pasar bebas, dan pembiaran merajalelanya budaya bebas, telah membawa masalah serius bagi kehidupan bangsa dewasa ini.

Arus liberalisme yang dibiarkan tumbuh di Indonesia, bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang menekankan kebersamaan, permusyawaratan, dan keadilan di atas prinsip kebertuhanan yang berorientasi pada kemanusiaan.

"Sebagai akibatnya, dalam bidang politik, banyak anak bangsa bersaing merebut posisi politik dengan menghalalkan segala cara dalam budaya politik pragmatis dan oportunistik,".

Padahal "Nation State Building" yang masih utopia perjuangan sampai saat, membutuhkan kebersamaan sejati, sebagai Social capital kita, guna kita dapat menciptakan rasa kesetiakawanan sosial dan mendorong kegotongroyongan.

Namun, suara yang mengoreksi Abuse of Power, justru nyaris tidak didengar dan terbaikan.

Oleh karenanya, kami bersama semua elemen masyarakat tidak mengambil posisi "diam" dan menjadi "pengecut" menghadapi abuse of power yang berdampak pada pelanggaran HAM di negeri ini. Kami tidak rela kedaulatan NKRI rentan dan mengancam existensi NKRI oleh pandemic Covid-19 yang memicu Depresi Ekonomi global saat ini.

Oleh karenanya kami menuntut dibentuknya "TIM Pencari Fakta" terhadap pelanggaran HAM yang menimpa kami dan rekan-rekan kami selama dalam pemeriksaan dan selama di tahan.

Kita semua sudah melihat dan merasakan adanya fenomena bahwa negara ini berada dalam ancaman perpecahan dan bahkan terancam punah. Padahal, sesungguhnya masih banyak orang yang baik di negeri ini, tetapi sayangnya mereka terkena syndrom dikesampingkan. Karena "berbeda pandangan" terhadap abuse of power yang meyebabkan kejahatan terstruktur sistemetis dan massive terus menggerogoti existensi kedaulatan NKRI.

Jika kita melihat rentannya daya tahan ekonomi  Indonesia dalam beberapa dekade sejak 1998 lalu. Maka banyak prediksi yang memasukkan Indonesia kedalam kelompok negara yang rentan untuk punah pasca krisis hebat ini.

Indonesia, mungkin masih bisa di selamatkan, hanya  jika kita memiliki kepemimpinan nasional yang ber-integritas tinggi dan memiliki kapabilitas cukup mengelola pemerintahan negara. Tentu konsekwensinya,  pemerintah harus memiliki  kepercayaan dan mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat bangsa ini. Guna, setiap kebijakan yang di ambil dapat menjadi gerakan nasional yang didukung oleh mayoritas bangsa ini pula.

Namun, sangat sulit bagi pemerintahan yang telah  kehilangan kepercayaan rakyat, untuk mewujudkan kebersamaan nasional. Dan lebih parah lagi jika, mengambil langkah represif, kriminalisasi dan cara-cara pemaksaan sepihak lainnya. Yang justru akan mendorong proses dialektika antipatif yang semakin memecah belah persatuan bangsa ini.

Oleh karenanya, kita butuh kepeminpinan nasional  yang dipercaya, artinya, bukan kepemimpinan yang naik dari skandal pelanggaran HAM. Hal itu kita butuhkan guna kita bisa membangun kebersamaan bangsa yang saat ini kita butuhkan, agar kita tetap exist sebagai bangsa.

PENUTUP

Surat terbuka sdr. Ya'qud Ananda Gudban, telah memperkaya inspirasi kami, dan sekaligus menggelitik saya untuk membuat tulisan yang sejenis, walaupun dari persepsi yang berbeda.

Tentu saya tidak perlu mengulang fakta kegetiran hati tentang apa yang telah dialami oleh seorang Ya'qud Ananda Gudban, selama dalam tahanan, yang penuh dengan praktek abuse of power yang kontradiktif terhadap idealisme penegakan HAM.

Praktek Abuse of Power, bukan hanya ditemukan pada aparat hukum semata, tetapi sudah menjadi "kultur" penguasa untuk menjadi "alat" kekuasaan yang di praktekkan di semua level dan hampir di semua instansi penerintahan.

Namun, praktek abuse of power yang telah menabrak rambu-rambu hak-hak azasi manusia selama ini, wajib dikedepankan untuk di TINDAK tegas, sesuai hukum dalam konstitusi NKRI. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah mau menunjukkan itikad baiknya melalui pembentukan pencari fakta yang melibatkan International Observer of Human Right. Agar kepercayaan publik negeri ini dapat di pulihkan. Hal ini kita perlukan, demi, merajut kembali kebersamaan bangsa menghadapi multi dimensional krisis global

Salam,
Insanial Burhamzah

Tembusan Kepada Yth Rekan-Rekan eperjuangan kami  di Lapas Pemuda Kelas IIA, Kota Tangerang;

1. Bapak Laksamana Muda. TNI AL. (Purn) DRS. Sony Santoso, SH., MH

2. Bapak DR. Ir. Abdul Basith

3. Bapak Ir. Mulyono

4. Bapak M. Damar, S.Pol.

5. Bapak Muhiddin Jalih Pitoeng.

6. Bapak Januar Akbar

7. Bapak Ir. Riawan

8. Bapak Okto Siswantoro

9. Ibu Yudi Sheshan

10. Laode cs (Sugiono, Sam, Nadih, Jaflan dan Aluani),
Komentar Anda

Terkini: