IKAMI : Hukum Kebebasan Berpendapat Telah Tergerus Jika Kasus Said Didu Dilanjutkan

/ May 3, 2020 / 11:44 PM
Bagikan:
M. Said Didu/Djuju Purwantoro

SUARABERKARYA.COM, JAKARTA - Sehubungan dengan akan diperiksanya M.Said Didu (MSD) oleh Bareskrim Polri pada senin, 4 Mei 2020, karena adanya laporan polisi oleh Luhut Binsar Panjaitan (LBP) terdaftar dengan nomor LP/B/0187/IV/2020/Bareskrim, tanggal 8 April 2020, maka, Advokat Djudju Purwantoro, Sekjend IKAMI (Ikatan Advokat Muslim Indonesia) menyampaikan opini legalnya, sebagai berikut;

1. Bahwa video yang diunggah di Youtube berjudul ‘MSD: LUHUT HANYA PIKIRKAN UANG, UANG, DAN UANG’. Pelaporan terhadap Said Didu terdaftar dengan nomor LP/B/0187/IV/2020/Bareskrim, tanggal 8 April 2020.

2. Bahwa MSD dilaporkan dengan Pasal 45 ayat 3, Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Pasal 14 ayat 1 dan 2, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

3. Pada intinya substansi Pasal 14,15 KUHP antara lain: “Barang siapa menyiarkan berita bohong, tidak pasti dengan sengaja dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat,

4. Pasal 27 ayat (3) UU no.19/2016, tentang ITE adalah: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

5. Ancaman pidana, Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

6. Bahwa video yang diunggah di Youtube berjudul ‘MSD’, ungkapannya antara lain : LUHUT HANYA PIKIRKAN UANG, UANG, DAN UANG’.

7. Bahwa mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, sudah dinyatakan sebagai delik aduan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Putusan tersebut mengenai penegasan bahwa pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan.

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan No. 013-022/PUU-IV/2015, memutuskan pasal yang mengatur penghinaan pejabat harus dimaknai sebagai ‘delik aduan’ (klacht delict). Dengan demikian, pelaporan atas dugaan delik penghinaan oleh MSD kepada LBP sesuai pasal 310 dan 311 KUHP, diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Oleh karenanya, laporan ‘a quo’ harus dilakukan atas dasar pengaduan secara langsung oleh pejabat yang bersangkutan, sehingga tidak bisa dikuasakan kepada pihak manapun, dalam hal ini Laporan Polisi oleh LBP dikuasakan kepada (pengacaranya).

9. Bahwa apa yang diungkapkan MSD dalam vidio ‘a quo’, adalah suatu bentuk ‘Kritik demi kepentingan umum’ , karena ujarannya tidak dimaksudkan untuk menyerang kehormatan, penghinaan dan atau/fitnah kepada LB secara personal, sehingga tidak serta merta dikategorikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik. Justru seyogiyanya ‘kritik konstruktif demi kepentingan umum’ semestinya dilindungi.

10. Bahwa kebebasan berpendapat dan atau menyampaikan kritik merupakan hak azasi, harus dilindungi sesuai konstitusi UUD 1945, pasal 28F. Dengan demikian kritik positif dan konstruktif oleh MSD sebagai anggota rakyat sipil, semestinya dijadikan pemacu oleh rezim untuk introspeksi dan perhatian serius guna pembenahan kebijakan dalam menjalankan program pembangunannya.

11. Bahwa jika laporan polisi LBP tetap dieksekusi oleh aparat kepolisian, maka bisa sebagai indikasi tergerusnya hukum kebebasan berpendapat (freedom of speech) dalam era reformasi di iklim demokrasi Indonesia.

Sementara itu banyak fakta laporan polisi dari pihak oposisi, atas berbagai kriminalisasi oleh para pihak yang diduga dekat dengan rezim, sangat lambat prosesnya dan tebang pilih. Hukum harus ditegakkan sama kepada setiap orang, sehingga ‘due process of law’ tidak macet, sesuai asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. (SB)
Komentar Anda

Terkini: