IKAMI : Perppu Corona disahkan Bangsa bisa Binasa

/ May 12, 2020 / 1:59 PM
Bagikan:
Djuju Purwantoro

SUARABERKARYA.COM. JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah pada Senin, 4 Mei 2020, telah menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 yang akan diputuskan dan disahkan dalam rapat pleno DPR, Selasa, (12/05/2020)

Rapat paripurna DPR tersebut, rencananya akan diadakan (secara daring), selasa 12 Mei 2020 hari ini.

Banyak kalangan tokoh nasional dan kaum intelektual menyoroti, bahwa Perppu-19 ini berpotensi bisa mengobrak abrik sistim hukum ketatanegaraan di negri ini. Sehingga mencoreng rasa keadilan masyarakat.

Bahkan menurut ungkapan Prof.Margarito Kamis; Perpu Corona tersebut dinilai “membinasakan bangsa”, karena menurutnya, ada dimensi busuk Perpu ini. Perpu tidak didekasikan untuk rakyat kecil. Terlihat samar-samar ini Perpu korporasi, yang membinasakan.

Beberapa klausul Perppu Covid-19 yang cenderung kontroversial, bertentangan dengan UUD 1945, berpotensi mereduksi kewenangan dan peran DPR, misalnya
Pasal 2 ayat (1) huruf A angka 1,2, dan 3, Perpu itu dinilai bertentangan dengan Pasal 23 dan pasal 23A Undang-undang Dasar 1945. Pasal dalam Perpu tersebut memberikan kewenangan bebas kepada pemerintah, sehinga batas defisit anggaran bisa di atas 3 persen, terhadap UU APBN sampai tahun 2022, tanpa aturan batas maksimalnya.

Ketentuan tersebut, jelas- jelas memberikan kewenangan penuh (out of control). Ini bisa berpotensi ugal-ugalan oleh eksekutif, dalam penyusunan dan penggunaan APBN tanpa kesepakatan DPR.

Seyogiyanya, DPR adalah refleksi kedaulatan rakyat. Jadi persetujuan DPR menjadi suatu keharusan yang tidak bisa dinafikkan begitu saja.

Klausul lain, pada pasal 12 (2), dalam hal Perubahan dan penetapan APBN cukup oleh Perpres saja, jadi tanpa melibatkan peran DPR, padahal ketentuan UUD45 Pasal 23 (2, 3), pembahasan dan penetapannya setiap tahun, seharusnya bersama dan mendapat persetujuan DPR.

Jadi, ketentuan bahwa DPR jika tidak setuju RAPBN yang diajukan pemerintah, maka pemerintah harus menggunakan UU APBN tahun sebelumnya,... menjadi tidak berlaku.

Kemudian pasal 27 ayat (1, 2 dan 3), rangkumannya antara lain ;

(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis, bukan merupakan kerugian negara.

(2) tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada 'itikad baik' dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Lalu, apakah yang menjadi dasar pembenar? jika pemerintah dalam melaksanakan tugas didasarkan pada 'itikad baik' dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, apakah tidak dapat dituntut secara hukum?

jadi apa yang dimaksud itikad baik, koq tidak bisa dituntut pidana? Padahal dalam pidana dikenal azas legalitas sesuai pasal 1 (ayat 1) KUHP; tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana, yang mendahuluinya”.

Itikad baik kan biasanya lebih dikenal dalam hukum perdata (personal recht). Azas hukum, tidak ada 'impunity' siapapun yg terindikasi dan terbukti melakukan perbuatan pidana, atau merugikan keuangan negara (korupsi) apapun dasar pembenarnya, yaa harusnya dipidana sesuai KUHP, UU KPK dan peraturan perUU pidana khusus lainnya (lex specialis).

Istilah Prof.Refly Harun, "Jangan sampai ada penumpang gelap", atau  'free rider' yang memanfaatkan impunitas dalam Perppu ini untuk mencari keuntungan."

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU-VII/2009, dinyatakan penerbitan Perppu diperlukan kondisi-kondisi antara lain ;

Adanya, kebutuhan mendesak menyelesaikan masalah hukum, terjadi kekosongan hukum, dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi, dengan cara membuat undang-undang secara prosedur.

Payung hukum penangggulangan pandemi Covid-19, atau keadaan darurat, cukup mengacu kepada ketentuan pokok UU No.4/1984 tentang wabah penyakit menular, UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan, dan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Oleh karenanya, tidak ada alasan hukum kuat dan tidak ada urgensi nya pengesahan Perppu Covid-19.

Jakarta, 11 Mei 2020

Djudju Purwantoro, SH., MH

Sekjend IKAMI (Ikatan Advokat Muslim Indonesia)
Ketu Umum Ormas : Gerbang Amar
Komentar Anda

Terkini: