Jalih Pitoeng Kecewa Sidang ditunda karena Jaksa tak bisa hadirkan Saksi

/ May 6, 2020 / 2:24 PM
Bagikan:
Bang Jalih Pitoeng (BJP)

SUARABERKARYA.COM, TANGERANG - Sidang online perkara nomor 253 tentang bom molotov yang sempat dihebohkan oleh media main stream saat menjelang pelantikan presiden akhirnya ditunda akibat jaksa penuntut umum tidak bisa menghadirkan saksi dari pihak kepolisian, Rabu, (06/05/2020)

"Baik saudara-saudara, karena jaksa tidak bisa menghadirkan saksi maka sidang kita tunda hari rabu depan. Tok...tok...tok...!!!" kata ketua majlis hakim seraya mengetuk palu pertanda sidang ditutup, Rabu, (06/05/2020)

Suasana Sidang Online di PN Kota Tangerang

Sidang yang rencananya akan mendengarkan keterangan saksi didepan majlis persidangan dalam perkara bernomor 253 tentang perbuatan makar   yang menjerat para terdakwa dengan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 yang kemudian berubah menjadi pemufakatan jahat berdasarkan KUHP pasal 169 ditunda dengan alasan yang klasik yaitu ketidak hadiran saksi.

Salah satu terdakwa yang diseret-seret dalam perkara tersebut atas terdakwa Yudi Ferdian dkk, aktivis yang kerap lantang menyuarakan kebenaran, penegakan hukum dan HAM Jalih Pitoeng sangat kecewa dengan adanya penundaan yang irasional.

"Jaksa selaku pihak penuntut mestinya lebih siap dalam segala hal. Terutama berkaitan dengan kewajibannya menghadirkan saksi dalam sebuah persidangan" ungkap Jalih Pitoeng

"Bagaimana mungkin pihak penuntut tidak siap dalam menghadirkan saksi, sedangkan mereka telah melakukan dakwaan terhadap kami para terdakwa" lanjut Jalih Pitoeng

"Apa yang mau kita examinasi didalam persidangan ini jika menghadirkan saksi saja begitu sulit" tegas Jalih Pitoeng

Sejak sebulan ditahan di Polda Metro Jaya, aktivis yang kritis dan pernah mengawali aksi unjuk rasa di KPU RI pada 3 September 2018 terkait UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu ini menjadi tertarik untuk menguji perkara yang menjerat dirinya.

Bang Jalih Pitoeng (BJP) saat Aksi Protes di KPU RI hingga BAWASLU RI

Menurut Jalih Pitoeng, UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu memiliki kerawanan terhadap terjadinya penyalah gunaan wewenang (Abuse of Power) dimana presiden dan wakil presiden yang mengikuti kontestasi Pilpres tidak diwajibkan mengundurkan diri atau cuti. Sehingga wajar jika proses kampanye, pilpres 2019 hingga akhir perjalanan pilpres menjadi sebuah kenyataan pahit sebagaimana kita saksikan bersama melahirkan berbagai unjuk rasa.

"Apakah penundaan ini merupakan kesengajaan dari pihak kejaksaan, atau memang tidak kesiapan para saksi-saksi untuk menyampaikan pristiwa yang sesungguhnya" keluh Jalih Pitoeng

"Saya dan Januar Akbar ini adalah terdakwa yang sangat dipaksakan untuk diseret-seret dalam perkara ini. Sehingga saya sangat menunggu proses pengujian dalam persidangan guna mengungkap kebenaran demi mencari keadilan" pungkas Jalih Pitoeng
Komentar Anda

Terkini: