Saksi Ahli Pidana Supardji : Penegakan Hukum Harus Berdasarkan Aturan Hukum

/ May 29, 2020 / 9:00 PM
Bagikan:
Tim Penasehat Hukum Terdakwa Pitra Romadoni Nasution, Abdullah Alkatiri dkk 

SUARABERKARYA.COM, TANGERANG - Walaupun agak tertunda menjelang shalat Jum'at, Sidang yang menggelar 3 perkara terkait bom rakitan dan bom molotov dengan tuduhan perencanaan penggagalan pelantikan presiden Oktober lalu, akhirnya digelar usai sholat Jum'at di Pengadilan Negeri Kota Tangerang, Jum'at (29/05/2020)

Sidang ke 17 atas perkara nomor 252 dengan terdakwa tunggal Laksamana Pertama TNI (Purn) Drs. Soni Santoso, SH., MH dan perkara 253 atas terdakwa Yudi Ferdian dkk serta perkara bernomor 254 atas terdakwa Dr. Ir. Abdul Basith. M.Sc dan Laode. CS yang digelar secara online ditengah pandemi covid-19 dengan agenda mendengarkan pendapat saksi ahli pidana.

Saksi ahli pidana Prof. Dr. Supardji, SH., MH memberi keterangan melalui teleconference atas permintaan para penasehat hukum terdakwa untuk didengar pendapatnya tentang hukum pidana dipersidangan.

Ahli pidana yang juga dosen pengajar di universitas Al Azhar Jakarta ini, menjawab seluruh pertanyaan para jaksa penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa dengan cerdas dan bijaksana sesuai dengan keahliannya dibidang hukum pidana.

Tampilan Monitor Suasana Sidang Online

Sebagaimana sebelumnya, sidang pada Rabu, 27 Mei 2020 yang menghadirkan saksi ahli bahan peledak dan ahli pidana dari pihak jaksa penuntut umum, saksi ahli pidana yang memiliki pengalaman kurang lebih 190 kali sebagai saksi ahli didalam persidangan berbagai perkara pidana ini menuturkan bahwa penegakan hukum harus berdasarkan aturan hukum.

"Saudara ahli, bagaimana pendapat saudara ahli tentang laporan polisi yang tanggal dan waktunya tidak sesuai. Apakah itu sah" tanya Alkatiri salah satu penasehat hukum terdakwa

"Ya tidak sah" jawab ahli

"Lalu bagaimana dengan persidangannya" kejar Alkatiri

"Persidangan dan proses hukumnyapun tidak sah" jawab Supardji lagi

"Karena proses penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan atau aturan hukum yang berlaku" tambah Supardji menjelaskan

"Baik kita lanjutkan. Saudara ahli, bagaimana pendapat saudara, apakah BAP atau fakta persidangan yang akan dijadikan sebagai bukti hukum untuk mengambil keputusan dalam persidangan" tanya Alkatiri melanjutkan

"Menurut pendapat saya yang digunakan sebagai bukti hukum adalah fakta persidangan bukan BAP" jawab ahli lagi

"Jadi bukan BAP ya" ungkap Alkatiri menegaskan

"Saudara ahli, bagaimana menurut saudara ahli tentang penyidikan dengan menggunakan kekerasan dan penyiksaan. Misalnya mulut dilakban dan kepala dibungkus dengan kantong kresek. Bagaimana menurut saudara ahli apakah itu sah" Alkatiri melanjutkan pertanyaannya

"Tidak sah. Karena penyidikan untuk menggali keterangan dari seorang tersangka tidak boleh dengan kekerasan" jawab ahli menerangkan

Tak jauh berbeda dengan Alkatiri sebelumnya, Pitra Romadoni Nasution yang merupakan penasehat hukum dari Jalih Pitoeng, Ir. Mulyono Santoso da Januar Akbar juga melontarkan berbagai pertanyaan seputar keabsahan BAP, pertemuan, perkumpulan dan unjuk rasa.

"Saudara ahli, jika seorang saksi dan saksi ahli sudah mencabut kesaksiannya didalam BAP pada saat persidangan, apakah kesaksian tersebut sah dan masih berlaku" tanya Pitra Romadoni

"Tidak sah. Dan BAP tersebut tidak bisa lagi digunakan sebagai bukti hukum" jawab ahli

"Saudara ahli, terkait dengan dakwaan yang tecantum dalam pasal 169 KUHP tentang pemufakatan jahat yang dilakukan oleh suatu perkumpulan. Apakah orang yang datang bertamu dan hanya baru sekali bisa disebut turut serta dalam perkumpulan dimaksud dan dianggap melakukan tindakan pemufakatan jahat" tanya Pitra kembali

"Tidak. Karena yang dimaksud perkumpulan yang melakukan pemukatan jahat adalah suatu perkumpulan yang memiliki anggota dan berkesinambungan" jawab saksi menjelaskan

"Saudara ahli, ketika seseorang berkumpul dan membicarakan masalah perkembangan bangsa. Apakah itu disebut perkumpulan dan dilarang" tanya Pitra lagi

"Tidak dilarang. Yang dilarang itu contohnya PKI itu dilarang" jawab ahli

"Saudara ahli, apakah unjuk rasa menyampaikan pendapat dimuka umum itu merupakan sebuah tindakan pidana" Pitra kembali bertanya

"Unjuk rasa bukan tindakan pidana dan tidak dilarang. Bahkan didalam negara demokratis seperti Indonesia unjuk rasa dalam menyampaikan kritikan sebagai fungsi kontrol atau chek and balance itu sangat diperlukan" jawab ahli

"Baik. Terimakasih yang mulia" ucap Pitra menutup pertanyaannya

Diakhir penutupan sidang, ketua majlis hakim selalu bertanya kepada para terdakwa tentang keterangan saksi maupun pendapat saksi ahli.

"Mengenai keterangan saksi ahli tadi, pak Soni, bagaimana menurut pak Soni" tanya ketua majlis

"Alhamdulillah yang mulia. Saya bersyukur dan bangga dengan keterangan dan pendapat saudara ahli yang telah menyampaikan pendapat  dan keterangannya dengan benar. Dan terimakasih telah memberikan pencerahan pada kami semua. Sekali lagi terimakasih yang mulia" jawab jenderal purnawirawan angkatan laut tersebut dengan nada tegas sebagai ungkapan rasa bahagianya

"Yang lainnya bagaimana, setuju dan sepakat semua ya" tanya hakim pada seluruh terdakwa

"Setuju yang mulia" para terdakwa serentak menjawab

Akhirnya sidang ditutup sore tadi dan akan dilanjutkan pada hari Rabu, 3 Juni 2020 dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa. (SB)
Komentar Anda

Terkini: