Sri Bintang Pamungkas : Hukum dan Hakim-Hakim (3) Shiraathal Mustaqiim

/ May 28, 2020 / 4:10 PM
Bagikan:
Sri Bintang Pamungkas

HUKUM DAN HAKIM-HAKIM KITA (3): Shiraathal Mustaqiim.

Sri-Bintang Pamungkas

Seandainya Mahkamah Agung dan jajarannya sebagai Pemegang Kekuasaan Yudikatif Tertinggi itu merdeka, bebas dari Kekuasaan Legislatif dan lebih khusus dari Kekuasaan Eksekutif, niscaya Republik Indonesia menjadi Negara Maju dan Besar.

Negara-negara Barat, sekalipun cara hidupnya berbeda dari Negara-negara Timur, tetapi mereka mengenal Hukum lebih dahulu dari kita. Mereka pun sudah sejak awal berusaha keras menegakkan Keadilan dan Kebenaran dengan sungguh-sungguh. Tentu jangan hal ini dikaitkan dengan  perlakuan mereka terhadap Negara-negara jajahan di mana mereka bicara tentang Kekuasaan, bukan Hukum.

Tetapi dalam Hukum, lihatlah bagaimana mereka, Negara-negara maju itu, membangun Gedung-gedung Pengadilan. Begitu megahnya Gedung-gedung itu dengan pilar-pilarnya yang besar dan tinggi yang menjadi simbol ditegakkannya Keadilan, Kebenaran, Hak-hak Dasar Manusia dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sedang di Republik ini, kita, khususnya Jimly Asshiddiqie, hanya bisa meniru berdirinya Pilar-pilar itu. Itu pun hanya di Gedung Komisi Konstitusi yang penghuninya tidak pula terlepas dari Kasus Korupsi.

Seharusnya Ali Wardana, Menteri Keuangan di jaman Soeharto, tidak menaikkan gaji para anggota Kementerian Keuangan sampai tiga kali lipat. Melainkan kenaikan gaji itu diperuntukkan para Hakim kita sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman. Itu syarat yang penting, tapi tidak cukup, melainkan kwalitas, integritas dan Pengabdian Total kepada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa serta Loyalitas kepada Rakyat, Bangsa dan Negara dari para Hakim pun harus menyertainya pula.

Maka niscaya Indonesia akan menjadi Negara Besar yang Adil dan Makmur, Sejahtera lahir dan batin, Aman, Damai, Tenteram dan Sentosa.

Tugas dan Tanggungjawab seorang Hakim memang tidak sederhana dan mudah. Tidak saja dalam tugas dan tanggungjawabnya yang mulia itu mereka membawa rakyat dan bangsa di mana pun di Dunia kepada Keadilan dan Kebenaran menuju kepada Kesejahteraan lahir dan batin, sebagaimana diperjuangkan oleh umat segala Agama, tapi juga sekaligus, para Hakim itu berjuang dengan segala risiko bagi dirinya meniti Titian Shiraathal Mustaqiim. Tidak ada risiko yang harus ditanggung seberat tugas dan tanggungjawab yang dibebankan oleh Yang Maha Kuasa kepada jabatan apa pun di Dunia ini, selain jabatan Hakim.

Khusus bagi umat Islam, lebih khusus lagi di Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam dan terbesar di dunia, yang diwajibkan menyeru kepada Keadilan, dengan demikian Hakim adalah Wakil Tuhan di Dunia. Oleh sebab itu, di dalam Putusannya, Hakim selalu mengawalinya dengan kalimat: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Tentu kata-kata itu bukan sekedar ketikan asal- ketik dari seorang Panitera Pengadilan. Melainkan kata-kata yang harus dipertaruhkan setiap kali di tengah jalan Titian Shiraathal Mustaqiim tadi. Oleh sebab itu, penghargaan yang tinggi, setinggi-tingginya, harus diberikan kepada para Hakim, terlebih-lebih kepada Hakim-hakim Agung. Bahkan, para Hakim Agung itu berkedudukan lebih tinggi daripada Presiden dan MPR. Terserah kepada Rakyat, Bangsa dan Negara ini bagaimana memberikan Penghargaan tersebut.

Kedudukan yang tinggi itu tentu terkait dengan bidang Hukum. Itulah hebatnya Pasal Sapu Jagat yang telah diciptakan oleh para Ahli Hukum kita di jaman UUD 1949 dan UUD 1950 yang saya sebut dalam tulisan sebelum ini. Presiden dan Pimpinan MPR pun diadili di tingkat pertama dan terakhir oleh Mahkamah Agung.

Bahkan, seorang Presiden kalau melakukan kesalahan, Ketua Mahkamah Agung seharusnya memperingatkannya, agar kesalahan tersebut segera dikoreksi. Tidak perlu ada persidangan tètèk-bengèk, segera saja diperingatkan! Sebab, kalau kesalahan itu berlanjut, maka mudharatnya akan besar bagi Rakyat, Bangsa dan Negsra. Bahkan sesuatu pasal dalam undang-undang, yang dalam prakteknya menimbulkan peristiwa pelanggaran atas Keadilan, apalagi bertentangan dengan Konstitusi, maka Mahkamah Agung bisa menurunkan Fatwanya.

Fatwa itu bisa diterbitkan, baik melalui Sidang ataupun Tanpa Sidang. Oleh karena itu, di dalam UUD 1949 dan UUD 1950 dibentuk Majelis Pertimbangan Konstitusi yang berada di dalam lingkungan Mahkamah Agung. Yaitu, khusus untuk menangani Kasus-kasus adanya Pasal Perundang-undangan yang melanggar Keadilan atau melanggar Konstitusi. Karena itu adanya Mahkamah Konstitusi di luar Mahkamah Agung adalah sesuatu yang berlebihan (redundant), yang mengakibatkan Kekuasaan Yudikatif terbelah.

Bahkan seorang Hakim  di Pengadilan Negeri pun wajib menyampaikan pendapatnya, baik diminta maupun tidak diminta, untuk mencegah sesuatu peristiwa di wilayah hukumnya, pelanggaran oleh pejabat dan penegak hukum, tanpa perlu sidang. Kalau tidak segera diluruskan, pelanggaran itu dikhawatirkan bisa terulang, dan berakibat buruk bagi rasa Keadilan masyarakat. Seorang Hakim, yaitu Ketua Pengadilan, pun bisa menolak perkara yang dari sisi Keadilan tidak patut untuk disidangkan.

Sekarang pun Mahkamah Agung, dengan Kewenangannya sebagai Pemegang Kekuasaan Yudikatif Tertinggi, bisa membuat Ketetapan, atau apa pun naimanya, untuk menyelesaikan beberapa persoalan Hukum yang mendesak dan merusak hakekat dari Rasa Keadilan dan yang menyengsarakan Rakyat, bahkan nasib dan hari depan Bangsa dan Negara.

Ambillah salahsatu contoh kecil saja: Mahkamah Agung bisa memerintahkan Rektor Universitas Gajah Mada untuk menjelaskan kebenaran ataupun ketidakbenaran Kesarjanaan Jokowi.
Apakah benar Jokowi adalah Sarjana Kehutanan lulusan UGM yang termasyhur itu. Suatu pertanyaan yang amat sangat mudah, yang bisa mengungkap kebenaran, yang selama beberapa tahun ini mengusik perasaan keadilan masyarakat, dan bisa membongkar kemungkinan pelanggaran Hukum pidana tingkat tinggi, yang merupakan tugas dan tanggungjawab dari Mahkamah Agung di mana pun di Dunia. Kecuali, kalau Jokowi adalah man on the street, dan bukan seorang presiden.

Banyak sekali perkara lain yang bisa dilakukan Mahkamah Agung, khususnya dalam rangka "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia"  serta dalam rangka kewajiban "memelihara fakir miskin dan anak-anak telantar", khususnya dalam situasi Pandemik Virus Corona ini, memerintahkan Pemerintah, atas nama Negara, membantu keuangan rakyat yang terdampak kemelaratan untuk bisa mengenyam "penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Pilihan Mahkamah Agung beserta para Hakim dalam Jajarannya memang sangat terbatas: Tampil Perkasa dan Terhormat sebagaimana the Supreme Court di mana pun di Dunia maju; kehilangan jabatan karena dianggap melawan Rezim Otoriter; dan berhasil atau terpeleset dari Titian Shiraathal Mustaqiim dan menjadi Kayu Bakar Neraka Jahim.

Jakarta, 28 Mei 2020
@SBP
Komentar Anda

Terkini: