Hadiri Persidangan Jalih Pitoeng, Sri Bintang Pamungkas : Penahanan Adalah Pelanggaran HAM

/ June 12, 2020 / 11:31 PM
Bagikan:
Dr. Sri Bintang Pamungkas

"SIDANG JALIH PITOENG DAN KAWAN-KAWAN"

Oleh : Dr. Sri Bintang Pamungkas

Kesulitan JPU untuk menyiapkan Surat Tuntutan hari ini, selain bisa dimengerti, juga harus dihargai. Kesulitan itu terjadi dari sebab ke 17 Terdakwa mencabut isi BAP dalam persidangan sebelumnya.

Kesulitan itu justru menunjukkan ke hati-hatian JPU, antara menuntut berat atau justru membebaskan seluruh Terdakwa. JPU sendiri mengaku, sesuai SOP, belum mendapat petunjuk atasan.

Sri Bintang Pamungkas bersama rekan-rekan usai hadiri persidangan ke 22 perkara Jalih Pitoeng dkk, Jum'at 12 Juni 2020 di Pengadilan Negeri Kota Tangerang

Yang mengherankan justru sikap Majelis Hakim yang mau memaksakan agar Vonis bisa dijatuhkan pada tanggal 25 atau 26 Juni. Rupanya Majelis Hakim akan mempercepat Vonis, sebelum para Terdakwa habis masa tahanannya pada tanggal 3 Juli. Tentu sikap Majelis Hakim ini tidak terpuji.

Sikap Majelis Hakim itu juga merugikan Terdakwa serta Prinsip Hukum demi Keadilan dan Kebenaran berdasarkan Ketuhanan YME. Kalau Vonis terjadi sesudah para Terdakwa bebas dari masa tahanan, maka Banding bisa dilakukan Terdakwa dengan jauh lebih mudah.

Sri Bintang Pamungkas saat hadir di tengah persidangan

Sedang kalau Vonis terjadi sebelum masa tahanan habis, maka Banding terpaksa dilakukan Terdakwa di dalam tahanan, sekaligus menyelesaikan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Pada saat yang sama lamanya penahanan lanjutan sudah berpindah ke tangannya Hakim Pengadilan Tinggi.

Karena itu, Penasehat Hukum harus berjuang extra untuk tidak mengikuti agenda Majelis Hakim yang main buru-buru dengan paksa. Biarkan Sidang berjalan seperti biasa saja. Seminggu sekali! Masih ada Sidang Tuntutan yang tertunda, Sidang Pembelaan/Pleidoi, Sidang Replik dan Sidang Duplik. Paling tidak ada waktu 3 minggu lagi sebelum Vonis.

Hati-hati.! Bisa saja sikap Majelis Hakim ini adalah Pesanan dari Rezim. Penahanan adalah pelanggaran HAM. Seorang tersangka/terdakwa bisa disidik, diperiksa bahkan diadili tanpa harus ditahan.

Jakarta, 12 Juni 2020

@SBP
Komentar Anda

Terkini: