Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan kesalahan Jalih Pitoeng hingga 21 kali masa persidangan

/ June 12, 2020 / 11:50 PM
Bagikan:
Jalih Pitoeng dkk saat Pelimpahan Berkas Perkara dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, 23 Januari 2020

SUARABERKARYA.COM, TANGERANG - Persidangan ke 22 atas perkara dengan tuduhan perencanaan kerusuhan dan penggagalan pelantikan presiden pada  Oktober 2019 lalu yang menyeret-nyeret Aktivis Jalih Pitoeng, Januar Akbar dan Damar dalam perkara bernomor 253 yang sejatimya digelar dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum sebagaimana telah diagendakan sebelumnya, akhirnya ditunda karena jaksa penuntut umum belum siap untuk membacakan tuntutan dalam persidangan, Jum'at (12/06/2020)

Penundaan ini sangat dimungkinkan sebagai sikap kehati-hatian jaksa penuntut umum untuk melakukan tuntutan. Terlebih pengungkapan pada fakta persidangan. Dimana Jalih Pitoeng, Januar Akbar dan Damar, jaksa penuntut umum tidak menemukan bukti kesalahan atau pelanggaran pidana yang dilakukan oleh ketiga terdakwa tersebut.

Bang Jalih Pitoeng usai memimpin Aksi Damai "Rakyat Menuntut Keadilan" di depan gedung DPR MPR RI, Jum'at 20 September 2019

Jalih Pitoeng saat menghubungi redaksi menyampaikan kekecewaannya tentang penundaan ini.

"Ini pristiwa persidangan yang unik menurut saya. Karena idealnya jaksa penuntut umum sudah mempersiapkan segala tuntutannya" kata Jalih Pitoeng, Jum'at (12/06/2020)

"Bagaimana mungkin agenda yang telah disepakati oleh semua pihak baik majlis hakim, jaksa penuntut umum dan para penasehat terdakwa bisa batal dilaksanakan. Atau ini adalah sikap kehati-hatian dari pihak jaksa penuntut umum" lanjut Jalih Pitoeng

Masih menurut Jalih Pitoeng bahwa ketidaksiapan jaksa penuntut umum dalam membacakan tuntutannya mungkin akibat semua keterangan terdakwa yang mencabut BAP dan fakta persidangan yang tidak bisa membuktikan kesalahan dirinya. Bahkan dalam seluruh persidangan semua terdakwa tidak ada yang mengenal Jalih Pitoeng, Januar Akbar dan Damar. Baik saat ditanya oleh majlis hakim, jaksa maupun penasehat hukum.

"Dari fakta persidangan secara terang benderang bahwa dari seluruh terdakwa tidak ada yang mengenal saya, Januar Akbar dan Damar" terang Jalih Pitoeng

"Demikian pula keterangan para saksi, saksi ahli hingga saksi penyidik tidak ada unsur yang menguatkan bahwa saya, Januar Akbar dan Damar melakukan tindakan pidana. Sehingga kami bertiga seperti penonton jalannya suatu persidangan" sambung Jalih Pitoeng

Ribuan massa peserta aksi tertib dan kondusif saat mengikuti aksi di depan gedung DPR MPR RI, Jum'at 20 September 2019

"Saya, Akbar dan Damar ini kan hanya melakukan unjuk rasa damai dan konstitusional. Bahkan setiap aksi-aksi yang saya prakarsai semua telah memenuhi aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Terutama UUD 1945 tentang penyampaian pendapat dimuka umum dan UU No. 9 tahun 1998 tentang unjuk rasa. Bahkan dalam aksi terakhir pada tanggal 20 September 2019 yang menghadirkan ribuan massa yang terdiri dari rakyat, umat dan emak-emak serta sebagian adik-adik mahasiswa, semua berjalan lancar, aman dan kondusif serta dikawal langsung oleh Kapolres Jakarta Pusat pak Harry Kurniawan hingga usai sholat magrib saat itu" kenang Jalih Pitoeng mengingatkan

"Jadi, saya menduga bahwa ini adalah sebuah rekayasa bagaimana kami bisa ditangkap dan ditahan. Karena saya sering melakukan unjuk rasa damai dalam menuntut keadilan, penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM" imbuh Jalih Pitoeng

Barisan emak-emak militan tertib mengikuti aksi unjuk rasa damai yang dipimpin Bang Jalih Pitoeng (BJP) di depan gedung DPR MPR RI, Jum'at 20 September 2019

"Ekstrimnya, jika boleh saya mengatakan bahwa ini adalah sebuah pembungkaman suara rakyat terhadap perjuangan atas nama kebenaran dan keadilan. Karena kami bertiga ditangkap hanya berdasarkan asumsi tanpa bukti kesalahan yang kami lalukan" ungkap Jalih Pitoeng menyesalkan

Ditanya apakah dirinya dijadikan korban politik, aktivis betawi yang dikenal kritis ini mengatakan bisa jadi.

"Bisa jadi saya adalah korban politik. Atau politisasi hukum. Tapi itulah pengorbanan dalam perjuangan. Perjuangan itu memang memiliki resiko. Termasuk pengorbanan. Namun tidak semua orang mau dan siap berkorban untuk menanggung resiko dalam setiap perjuangan" lanjut Jalih Pitoeng

"Namun sebagai warga negara yang taat hukum, saya menghormati ini semua. Itulah yang sering saya sampaikan dalam persidangan bahwa saya jadi tertarik untuk melakukan examinasi dalam perkara ini. Sedetikpun saya tidak terima dijatuhkan hukuman. Karena saya meyakini bahwa saya tidak bersalah" pungkas Jalih Pitoeng dengan tegas

Pemberitaan yang sangat tendensius terhadap BJP oleh media mainstream saat konferensi pers di Polda Metro Jaya saat menjelang pelantikan presiden, Jum'ar 18 Oktober 2019

Sebelumnya ketua majlis hakim juga mengungkapkan kekecewaannya atas penundaan pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum.

"Mohon jangan main-main ya dalam persoalan ini. Kalau alasan kedibukan lain, kami juga tidak tidur bersama kawan-kawan semua disini" ungkap ketua Majlis hakim

"Bagaimana kita kita mau mengambil keputusan jika saudara menunda lagi waktunya" sambung ketua majlis hakim"

Ada perdebatan antara jaksa penuntut umum dengan tim penasehat hukum terdakwa pada awal persidangan.

Namun akhirnya ketua majlis hakim memutuskan bahwa sidang akan dilanjutkan Selasa pagi, 16 Juni 2020 dengan agenda yang sama pembacaan tuntutan.

"Baik ya saudara-saudara semua. Sidang kita tunda hari Selasa. Demikian sidang kita tututp. Tok. Tok. Tok" pungkas Majlis hakim seraya memukul palu pertanda sidang ditutup. (SB)
Komentar Anda

Terkini: