Jalih Pitoeng : Pancasila harus diterapkan bukan dilakukan Pembahasan

/ June 25, 2020 / 8:12 PM
Bagikan:
Ratusan Kader PDIP unjuk rasa didepan Mapolres Jakarta Timur, Kamis 25 Juni 2020

SUARABERKARYA.COM, JAKARTA - Belum 24 jam Aksi Unjuk Rasa menolak RUU HIP digelar di depan gedung DPR MPR RI dengan adanya insiden spontanitas pembakaran bendera PKI dan PDIP sebagai ekspresi kemarahan massa, siang tadi ratusan kader PDIP mendatangi Mapolres Jakarta Timur, Kamis (25/06/2020)

Kedatangan mereka dimaksudkan meminta ketegasan aparat hukum terhadap pristiwa pembakaran bendera tersebut.

Dalam hitungan jam para petinggi PDIP merespon secara responsif atas pristiwa tersebut. Bahkan dilansir dimedia bahwa Cahyo Kumolo berharap agar pengurus PDIP harus mendatangi Polres-Polres untuk melaporkan pembakaran tersebut.

Dialog jarak jauh yang dipandu oleh pembawa berita tv one pada kabar petang baru saja Ketua PA 212 Selamet Maarif dan salah satu petinggi PDIP Aria Bima juga sempat bersitegang mengenai RUU HIP yang kemaren di tolak melalui berbagai unjuk rasa dimasing masing daerah.

Mereka masing-masing menyampaikan pendapatnya secara argumentatif mengenai insiden pembakaran bendera PKI dan PDIP saat unjuk rasa menolak RUU HIP di DPR MPR RI Senayan kemarin.

Aria Bima berpendapat bahwa pristiwa dan perbuatan tersebut harus dibawa keranah hukum. Sementara Selamet Maarrif juga mencoba membuka memori lama partai berlambang kepala Banteng tersebut.

Sementara sebelumnya Prof. Dr. Muzakir mengungkapkan kepada tv one bahwa tindakan pembakaran tersebut adalah salah satu ekspresi kekecewaan yang reaktif secara spontanitas.

Diketahui selain di Jakarta, dimana ribuan massa membeludak yang hadir didepan gedung DPR MPR, Jawa Barat pun menggeliat melakukan unjuk rasa menolak RUU HIP yang diduga mengutak atik pancasila tersebut.

Tepatnya di depan Gedung Sate kantor Pemerintahan Gubernur Jawa Barat, juga hadir ratusan masyarakat melakukan unjuk rasa penolakan yang sama.

Kini akhirnya rakyat dipertontonkan tentang pristiwa yang boleh kita sebut meng utak atik pancasila yang sudah final selama ini sebagai pijakan dasar berbangsa dan bernegara.

Salah satu aktivis yang giat menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam penegakan hukum secara implemetatif berdasarkan pancasila terutama tentang pelanggaran HAM, Jalih Pitoeng saat menghubungi redaksi sore tadi menyampaikan keperihatinan dan kekecewaan sekaligus kemarahannya.

"Ini kan sesungguhnya sebuah persoalan yang sudah selesai. Dimana sejak sehari bangsa indonesia merdeka tepatnya 18 Agustus 1945 pancasila telah menjadi pijakan dalam berbangsa dan bernegara" kata Jalih Pitoeng, Kamis (25/06/2020)

"Saat ini yang terpenting adalah bagaimana menerapkan pancasila secara hakiki dan implementatif. Bukan saatnya lagi mengutak ngutik" pinta Jalih Pitoeng

"Banyak orang yang mengaku pancasilais. Partai Wong Cilik. Tapi pada kenyataannya rakyat hanya menjadi objek. Bahkan sering dijadikan komuditas politik menjelang pemilihan umum. Baik pilkada, pemilu hingga pilpres" sambung Jalih Pitoeng

"Rakyat tentu pasti marah ketika ada seseorang atau sekelompok orang bahkan partai politik sekalipun jika terindikasi atau patut diduga ada yang mencoba-coba untuk mengubah haluan pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Besok saya dengar akan ada apel akbar di Banten sebagai upaya selamatkan pancasila dan NKRI" pungkas Jalih Pitoeng

Selamet Ma'arif juga sempat menyindir kepada petinggi PDIP Aria Bima diakhir dialog kabar petang.

"Dulu partai anda paling sering demo. BBM naik demo. Listrik naik demo. Lalu sekarang kemana?" tanya Selamet Ma'arif seraya mengakhiri pembicaraan. (SB)
Komentar Anda

Terkini: