Kembali ke Pancasila atau Bangsa Indonesia Punah!

/ June 22, 2020 / 5:11 PM
Bagikan:
Mulyono Santoso, Selamet Soebianto, Syamsu Djalal bersama beberapa Ulama usai Diskusi Kebangsaan tentang Penerapan Pancasila

SUARABERKARYA.COM, JAKARTA - Gejolak sosial politik dimasyarakat tentang penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) ternyata juga tak luput dari perhatian para tahanan politik terdakwa atas tuduhan melakukan perencanaan penggagalan agenda nasional pelantikan presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 lalu.

Penolakan yang terus berkembang dan membesar serta merebak ke berbagai daerah seperti Solo Raya dan beberapa daerah lain yang telah melakukan deklarasi serta unjuk rasa penolakan tentang adanya usulan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

Unjuk Rasa ribuan umat islam di Solo Raya Tolak RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila)

Kesadaran politik masyarakat saat ini makin menguat. Bahkan beredar kabar adanya Tanda Pagar atau tagar #TangkapMegaBubarkanPDIP oleh para netizen kini menjadi trending topik dimedia sosial sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya penolakan pembahasan RUU HIP tersebut oleh DPR.

Fenomena tersebut juga menjadi perhatian khusus bagi terdakwa yang dituntut hukuman 2 tahun penjara berserta 16 terdakwa lainnya oleh jaksa penuntut umum pada sidang ke 23 dalam perkara 253 Jum'at 19 Juni 2020 di Pengadilan Negeri Kota Tangerang.

Jalih Pitoeng, salah satu terdakwa yang dituntut 2 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum pada masa persidangan yang ke 23 di Pengadilan Negeri Kota Tangerang pada Jum'at 19 Juni 2020 lalu, mengutarakan rasa syukur sekaligus apresiasi nya kepada para ulama, rakyat, umat dan organisasi masyarakat yang menolak pembahasan RUU HIP tersebut.

"Alhamdulillah, kita sangat bersyukur masih ada anak bangsa yang masih peduli sekaligus mencintai bangsa ini dalam mempertahankan eksistensi pancasila dan NKRI" kata Jalih Pitoeng, Senin (22/06/2020)

Unjuk Rasa Menolak Dugaan Pemilu Curang di BAWASLU

Tahanan penghuni Lapas Pemuda Kelas 2 A kota Tangerang inipun mengapresiasi adanya upaya penolakan RUU HIP tersebut yang menjadikan isyu tersebut sebagai tema diskusi kopi pagi dibalik jeruji besi.

"Kita sangat mengapresiasi perjuangan para ulama, ormas, khususnya ormas-ormas islam dan ormas kepemudaan serta rakyat dan umat yang melakukan unjuk rasa penolakan RUU HIP seperti di Solo Raya dan beberapa daerah lainnya" sambung Jalih Pitoeng

"Karena siapapun dinegeri ini tidak boleh ada yang mengutak-atik pancasila. Karena pancasila adalah sebuah konsensus para alim ulama, cendikiawan dan para pahlawan kemerdekaan yang kita kenal dengan sebutan para pendiri bangsa dalam mengelola dan menjalankan sistem ketatanegaraan bangsa indonesia menjelang hari kemerdekaan indonesia pada tahun 1945" tegas Jalih Pitoeng

Jalih Pitoeng saat memimpin unjuk Rasa Damai dengan mengusung tema "Rakyat Menuntut Keadilan" atas penegakan hukum dan pelanggaran HAM didepan gedung DPR MPR RI, Jum'at 20 September 2019

Aktivis yang dikenal sangat lantang menyuarakan kebenaran dalam menuntut penegakan hukum dan pelanggaran HAM yang ditangkap dan ditahan bersama 16 terdakwa lainnya juga menyampaikan penyesalan atas penangkapan dan penahanan dirinya, Januar Akbar dan Damar yang kerap selalu mendampinginya dalam beberapa aksi unjuk rasa damai dan konstitusional di depan gedung DPR MPR RI pada September 2019 lalu.

"Kenapa kita ditangkap...?! padahal apa yang saya sampaikan dalam berbagai orasi disetiap unjuk rasa tidak ada yang melanggar UUD 1945 sebagai batang tubuh dari penjabaran pancasila" sesal Jalih Pitoeng

"Sehingga saya sangat marah dan menolak ketika dituduh ingin melakukan dan atau ikut melakukan perencanaan kerusuhan pada aksi unjuk rasa damai yang bertajuk 'Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI' yang sebelumnya diketahui dengan sebutan 'Parade Tauhid' pada tanggal 28 September 2019 lalu di Patung Kuda" kenang Jalih Pitoeng

"Bagaimana mungkin saya yang sangat mencintai para habaib, ulama serta kiayi berniat merencanakan kerusuhan di acara yang mulia tersebut" sesal Jalih Pitoeng

"Bahkan dalam acara gelaran PA 212 kala itu saya justru menyampaikan orasi untuk mengajak ribuan jamaah yang hadir serta seluruh anak bangsa untuk mempertahankan eksistensi pancasila secara implementatif" jelas Jalih Pitoeng

Diketahui bahwa dalam orasinya Jalih Pitoeng mengatakan bahwa Pancasila adalah anak kandung umat islam. Sehingga sangat tidak mungkin umat islam itu anti pancasila.

"Kalimat tauhid adalah salah satu manipestasi dari syariat islam. Dan negara menjamin. Saya ulangi, negara menjamin warganya dalam menjalankan syariat agamanya. Itu dituangkan dalam pasal 29 UUD 1945. Jadi yang melarang pengibaran bendera tauhid justru mereka adalah orang-orang yang anti pancasila" ungkap Jalih Pitoeng mengulang kalimat dalam orasinya pada acara parade tauhid kala itu

Terkait gencarnya penolakan RUU HIP, Jalih Pitoeng juga sangat mendukung siapapun para pihak yang mempertahankan eksistensi pancasila.

"Secara pribadi saya sangat bersyukur, bangga dan mendukung semua pihak yang tetap terus berjuang melanjutkan apa yang telah kami perjuangkan hingga kini kami ditangkap, ditahan dan dipenjara" ungkap Jalih Pitoeng

Unjuk Rasa bersama Mahasiswa menolak RUU KPK di DPR MPR RI

"Karena apa yang kami perjuangkan selama ini adalah bagian dari penerapan dan pengamalan pancasila secara hakiki. Yaitu tentang penegakan hukum atas pelanggaran HAM agar terciptanya rasa keadilan yang merupakan bagian dari nilai-nilai luhur pancasila yang sering digaung-gaungkan dan diagung-agungkan selama ini" sambung Jalih Pitoeng

Selain ulama, umat dan rakyat serta mahasiswa, dirinya juga mengapresiasi keberanian para emak-emak militan yang juga ikut melibatkan diri dalam gerakan aksi damai dalam berbagai kesempatan.

"Saya salut dan bangga terhadap perjuangan emak-emak diseluruh tanah air yang gigih dan berani dalam memperjuangkan kebenaran bersama-sama dengan kami" ungkap Jalih Pitoeng

"Semoga fenomena yang langka ini menjadi cambuk bagi adik-adik kita mahasiswa untuk menunaikan kewajiban moral mereka sebagai generasi penerus bangsa yang bisa diharapkan" harap Jalih Pitoeng

"Karena hanya di era kepemimpinan Jokowi ini baru ada gerakan emak-emak yang secara sporadis diseluruh tanah air terbangun kesadaran politiknya seakan menggantikan peran adik-adik kita para mahasiswa turun kejalan berperan aktif mengikuti aksi-aksi unjuk rasa" pungkas Jalih Pitoeng

Mulyono Santoso bersama Try Soetrisno di Kesultanan Kasepuhan Cirebon dalam acara Diskusi Kebangsaan tentang Pancasila

Selain Jalih Pitoeng, aktivis 3 zaman yang juga ditangkap dan ditahan bersama Jalih Pitoeng serta 16 terdakwa lainnya, Mulyono Santoso pun sangat bersemangat membahas mengenai pancasila dalam diskusi kopi pagi dalam jeruji.

"Sesuai sejarah perjuangan bangsa pancasila ini lahir dari para agamawan, cendekiawan, Hizbullah cikal bakal TNI, para  kerajaan, kesultanan dan para pemangku ada serta kaum-kaum profesional dan pemuda dan mahasiswa yang kemudian kita sebut sebagai para pahlawan pendiri bangsa" kata Mulyono Santoso mengingatkan sejarah pancasila

"Pancasila ini lahir atas dasar Adat Istiadat yang menjadi Tradisi. Dari kumpulan tradisi ini yang kemudian menjadi Norma atau disebut Etika. Kemudian kumpulan Norma ini menjadi Kaidah atau disebut Estetika. Dan selanjutnya dari semua kumpulan kaidah-kaidah tersebut disebut Azas atau Moralitas bangsa. Itulah pancasila. Rentetan perkembangan itulah disebut Sain Ilahiah sebagai pemberian dari yang maha kuasa Allah SWT. Dan itu merupakan sebuah rahmat bagi bangsa ini. Oleh karena itu, pancasila adalah sebagai ruh bangsa indonesia yang tidak mungkin bisa dirubah dengan faham apapun" ungkap Mulyono Santoso menjelaskan

"Maka dari itu, pancasila seharusnya dijadikan dasar dalam menyusun tatalaksana berbangsa dan bernegara yang dituangkan dalam batang tubuh UUD 1945 sebagai acuannya" pinta Mulyono Santoso

Mulyono Santoso bersama Ida Bagus Tjokorda saat menghadiri Diskusi Kebangsaan tentang Pancasila

Salah satu pendiri  MKPN (Majelis Kebangsaan Pancasila Jiwa Nusantara) yang sempat dituduh akan merubah pancasila inipun membantah tuduhan tersebut pada fakta persidangan didalam perkara yang menjerat dirinya.

"Ga mungkinlah saya mau merubah pancasila. Kita saja sudah bertahun tahun berjuang bagaimana memberikan pemahaman tentang pancasila secara hakiki untuk dapat diterapkan didalam berbangsa dan bernegara" sambung Mulyono Santoso

Dirinya juga sangat menyesalkan bahwa saat ini banyak generasi muda yang tidak atau belum faham sejarah dan makna pancasila.

"Saya sangat perihatin dan menyesalkan jika ada generasi muda kita yang tidak atau belum faham sejarah dan makna pancasila" sesal Mulyono Santoso

Diskusi Kebangsaan tentang Pancasila bersama Pangkostrad Edy Rahmayadi

"Padahal kita MKPN sudah melakukan diskusi-diskusi dan seminar kebangsaan mengenani pentingnya kita untuk kembali kepada pancasila. Mulai agamawan, ilmuan, para raja dan sultan serta budayawan hingga ke kalangan militer, kaum buruh, petani, nelayan serta pelajar dan mahasiswa. Singkatnya seluruh elemen masyarakat" kenang Mulyono Santoso

Mulyono Santoso juga menuturkan bahwa MKPN hanya bergerak pada wilayah kebangsaan dalam rangka mempererat tali silaturahmi antar anak bangsa yang terindikasi mengalami kepunahan.

Mengenai tanggapan nya tentang gejolak penolakan dari berbagai elemen masyarakat terhadap pembahasan RUU HIP di parlemen oleh DPR, dirinya juga tidak bisa berharap banyak.

"Secara pribadi saya pesimis atas upaya-upaya para anggota dewan bisa mempertahankan eksistensi pancasila. Karena mereka para anggota dewan lebih mewakili partainya ketimbang kepentingan rakyat yang telah memilihnya" sambung Mulyono Santoso menyesalkan

Sosok aktivis berumur senja yang sudah mensosialisasikan pancasila bersama Laksamana TNI (Purn) Selamet Soebianto keberbagai daerah dan kampus-kampus dari Aceh hingga ke tanah Papua ini berharap agar pancasila harus dijadikan azas dalam berbangsa dan bernegara.

"Karena sesungguhnya pancasila itu lahir lebih dulu sebagai pedoman dan pijakan utama dalam berbangsa dan bernegara. Bahkan sebelum adanya negara bahwa pancasila sudah ada dan melekat sebagai jatidiri bangsa indonesia" imbuh Mulyono Santoso

"Sehingga pancasila adalah benar-benar milik warga bangsa. Yang sudah barang tentu pancasila juga menjadi milik warga negara" tambah Mulyono Santoso menjelaskan

"Kalau warga negara, siapapun yang memenuhi syarat untuk menjadi warga negara, bisa menjadi warga negara. Tapi warga bangsa adalah warga asli dari para suku asli pribumi yang sudah sejak turun temurun sebagai warga bangsa termasuk para warga kesultanan dan kerajaan yang telah menyatakan diri bersatu sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan memegang semboyan Bhineka Tunggal Ika" lanjut Mulyono Santoso menerangkan

"Dan perlu diingat, bahwa kita ini bangsa nya dulu lahir baru membentuk negara. Berbeda dengan negara-negara lain didunia. Mereka lebih cenderung negaranya dulu yang lahir baru bangsanya. Oleh karena itu demokrasi tidak sesuai diterapkan dalam sebuah negara yang berazaskan pancasila" pinta Mulyono Santoso menegaskan

Mulyono Santoso menuturkan bahwa seharusnya didalam mengelola negara yang berazaskan pancasila ini melibatkan para unsur pendiri bangsa yaitu kaum, ilmuan dan cendekiawan serta para raja-raja dan para sultan serta para pemangku adat termasuk para profesional yang ada didalam setiap daerah baik dari kerajaan-kerajaan maupun kesultanan sebagai perwakilan.

"Seharusnya mereka para agamawan, ilmuan dan TNI, Raja dan Sultan pemangku ada serta kaum profesional itu harus berperan dalam sistem berbangsa dan bernegara. Karena yang terjadi selama ini, mereka-mereka berfungsi namun tidak berperan. Karena peran mereka telah diambil alih oleh partai-partai politik" kata Mulyono Santoso menyesalkan

"Sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa indonesia tidak pernah mencatat adanya partai terlibat dalam perjuangan dalam merebut kemerdekaan indonesia" imbuh Mulyono mengingatkan

Terkait perkembangan sistem demokrasi yang diagung-agungkan di indonesia, Mulyono Santoso berpendapat bahwa itu merupakan sebuah kekeliruan sejarah dalam memaknai pancasila sebagai azas dalam mengelola bangsa dan negara sebagaimana cita-cita luhur para pendiri bangsa.

"Karena partai hanya menjadi alat demokrasi untuk mencari kekuasaan. Sehingga dengan menggunakan sistem demokrasi tersebut tidak mungkin kita bisa menghasilkan seorang pemimpin. Tapi hanya melahirkan seorang penguasa" sesal Mulyono Santoso

"Terlebih lagi, demokrasi itu sangat tidak sesuai dengan sistim adat istiadat bangsa indonesia. Dimana demokrasi adalah hasil pemikiran manusia (Filusuf) sebagaimana yang dikembangkan di Yunani (Demos Kratos) sejak seribu tahun sebelum masehi yang didasari oleh sebuah faham persaingan. Berbeda dengan pancasila yang berlandaskan pada wahyu ilahi yang didasari sifat rahman rohim atau kasih sayang yang dapat membangun jiwa tolong menolong, bermusyawah dan bergotong royong sebagai ciri bangsa indonesia" sambung Mulyono memaparkan

"Demokrasi adalah sebuah sistem yang berorientasi pada kalah menang dan untung rugi. Sebut saja pilkada, pileg bahkan pilpres sebagaimana kita ketahui bersama. Berbeda dengan pancasila. Pancasila adalah satu sistem yang mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menegaka benar dan salah" pungkas Mulyono Santoso

Insanial Burhamzah 

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Jalih Pitoeng dan Mulyono  Santoso dalam diskusi kopi pagi dibalik jeruji, salah satu terdakwa yang juga ditahan bersamanya, Insanial Burhamzah mengutarakan perkembangan sistem demokrasi di dunia.

"Demokrasi yang selama ini diagung-agungkan dalam sistem pemerintahan, ternyata didalam negara adidaya seperti Amerika saja belum bisa menjamin keberhasilan dalam membangun sebuah negara" kata Insanial

"Bahkan dalam sebuah pidato resmi di universitas Al Azhar Kairo - Mesir, Barack Obama mengatakan bahwa Amerika sendiri sebagai kiblat negara penganut demokrasi tidak memiliki pretensi bahwa sebuah negara yang menganut sistem demokrasi bisa menjamin akan menghasilkan pemimpin yang bersih " kata Insanial mengutip pidato presiden Amerika kala itu

Terkait dengan pancasila yang saat ini heboh diperbincangkan karena masuk dalam pembahasan RUU HIP di DPR, sosok penggiat koperasi di Indonesia dan berbagai negara ini juga menyampaikan bahwa indonesia harus kembali kepada pancasila secara hakiki.

"Pancasila belum pernah diimplementasikan secara konsisten dalam berbangsa dan bernegara. Hal itu bisa dilihat secara historis bahwa pada tahun 1955 justru indonesia membuka kran masuknya partai politik didalam sistem bernegara. Dimana saat itu pemerintahan Soekarno memberi akses PKI (Partai Komunis Indonesia) untuk berperan. Sementara Ateisme dan Komunisme sangat bertolak belakang dengan pancasila. Terutama pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa" terang Insanial menjelaskan

Insanial Burhamzah bersama Rumah Koperasi Indonesia dalam mengembangkan strategi ketahanan pangan melaui Varietas baru

Salah satu pimpinan koperasi se ASEAN, Asean Cooperative Organisation (ACO) ini sangat miris melihat sistem ekonomi korporasi di Indonesia. Sehingga dirinya gigih berjuang guna mengembangkan ekonomi koperasi sebagai sebuah pengamalan ekonomi pancasila.

"Sehingga kita berharap pancasila dtempatkan kembali sebagai falsafah bangsa indonesia. Maka sistem politik dan ekonomi di indonesia tidak boleh keluar dari nilai-nilai luhur pancasila" harap Insanial

"Maka pancasila tidak bisa diperas-peras menjadi Trisila apalagi Ekasila. Jadi, pancasila harus utuh diterapkan dibumi pertiwi indonesia. Pungkas Insanial. (SB)
Komentar Anda

Terkini: