Penasehat Hukum 17 Terdakwa Nyatakan Tetap Pada Pledoinya Terhadap Replik JPU

/ June 30, 2020 / 5:30 PM
Bagikan:
Tim Penasehat Hukum Terdakwa saat pembacaan Duplik di PN Kota Tangerang, Selasa 30 Juni 2020

SUARABERKARYA.COM, TANGERANG - Persidangan ke 25 atas perkara dugaan makar dan penggagalan pelantikan presiden Jokowi Oktober 2019 lalu dengan agenda pembacaan tanggapan (Duplik) atas tanggapan Replik jaksa penuntut umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) yang dibacakan oleh penasehat hukum terdakwa digelar di Pengadilan Negeri Kota Tangerang, Selasa (30/06/2020)

Salah satu anggota tim penasehat hukum Pitra Romadoni Nasution dan rekan bagi terdakwa Ir. Mulyono Santoso, Jalih Pitoeng dan Januar Akbar, Hapis Purba, SH menyampaikan dalam Duplik atau tanggapan atas tanggapan jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan (Pledoi) mengenai keterangan saksi pelapor Briptu Brivan Esa Putra.

"Bahwa sebagaimana keterangan saksi pelapor Briptu Brivan Esa Putra sebagaimana diterangkan dalam persidangan yang menyatakan 'Saksi tidak pernah membuat Laporan Polisi Nomor LP/894/IX/2019/PMJ/Dit.Reskrimum hari Sabtu tanggal 28 September 2019" kata Purba dalam Dupliknya, Selasa (30/06/2020)

Purba juga mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Briptu Brivan Esa Putra bahwa saksi tidak pernah melaporkan terdakwa Ir. Mulyono Santoso, Muhidin Jalih alias Jalih Pitoeng dan Januar Akbar. Sehingga Purba menyebut dalam analisis yuridisnya bahwa perkara ini menjadi Cacat Yuridis.

Didalam Pembacaan Dubliknya Purba juga menyampaikan beberapa keterangan saksi. Baik saksi pelapor, saksi ahli bahasa maupun saksi ahli pidana.

"Berdasarkan keterangan saksi ahli bahwa seorang saksi hanya boleh memberikan keterangan hanya dalam satu perkara. Sehingga jika seorang memberikan keterangan untuk lebih dari satu perkara atau nomor perkara maka keterangan tersebut dinyatakan tidak sah" kata Purba membacakan Dupliknya

Terkait dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang dibacakan pada Jum'at 19 Juni 2020 tentang dakwaan, Purba juga membacakan beberapa butir keterangan saksi ahli bahasa Dr. Erlan Syaifudin, S.S., MH dalam fakta persidangan.

"Bahwa orang yang melakukan turut serta dalam perkumpulan yang tidak melakukan kejahatan tidak dapat dianggap/tidak termasuk kesepakatan jahat" kata Purba mengutip keterangan saksi ahli

"Bahwa kalau orang-orang berkumpul dengan tidak ada maksud membuat kejahatan, maka tidak masuk dalam kategori Pasal 169 KUHP ayat 1 tersebut" sambung Purba mengutip keterangan saksi ahli bahasa tersebut

"Dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli hukum pidana DR. Supardji, SH., MH" lanjut Purba menjelaskan

Purba juga menegaskan bahwa dirinya dan tim selaku penasehat hukum dari terdakwa Jalih Pitoeng, Mulyono Santoso dan Januar Akbar akan tetap pada pembelaannya sebagaimana telah disampaikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) pada  Jum'at 26 Juni 2020.

"Bahwa berdasarkan seluruh uraian yuridis tersebut diatas, maka kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa Ir. Mulyono Santoso, Muhidin Jalih dan Januar Akbar menyatakan tetap pada pembelaan sebagaimana telah kami bacakan pada sidang tanggal 26 Juni 2020 dan kami memohon kepada Majelis Hakim berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa memutus perkara ini dengan baik, benar dan seadil-adilnya" pungkas Purba seraya menutup Dupliknya

Sebagaimana yang disampaikan oleh Hapis Purba, semua penasehat hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaan (Pledoi) yang telah dibacakan pada Jum'at 26 Juni 2020 minggu lalu.

Sidang ke 26 akan dilanjutkan pada Kamis tanggal 2 Juli 2020 dengan agenda pembacaan putusan hakim atau vonis. (SB)
Komentar Anda

Terkini: