Spiral Kekerasan dan Komunisme Indonesia

/ June 30, 2020 / 10:50 AM
Bagikan:
Insanial dkk saat mengikuti sidang online di Lapas Pemuda Kelas 2 A Kota Tangerang, Jum'at 26 Juni 2020

"SPIRAL KEKERASAN DAN KOMUNISME INDONESIA"

Oleh : Insanial Burhamzah

PENDAHULUAN

Artikel ini terilhami dari sebuah kegetiran dari 17 orang oposisi yang memperjuangkan kebenaran serta keadilan yang saat ini ditangkap, dipenjara hingga didakwa serta sebelumnya mengalami tindakan kekerasan didalam proses penyidikan. Bahkan didalam fakta persidangan jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan kesalahan mereka.

Sejak abad ke 17 sampai pasca kemerdekan orde lama dan orde baru, Indonesia menjadi sorotan dunia, terhadap berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM. Indonesia yang lahir dari rangkaian proses sejarah panjang suatu peradaban umat manusia. Mula-mula bangsa Indonesia mengalami suatu praktek kolonialisme, ketidakadilan dalam segala dimensi kehidupan sebagai realitas keseharian. Sehingga, sejumlah upaya perlawanan bersenjata sampai dengan berorganisasi dan diplomasi dalam periode waktu berabad lamanya.

Pada masa orde lama terjadi berbagai kekarasan berdarah, namun fakta yang paling nyata adalah ketika tahun 1955 PANCASILA mengalami disorientasi akibat sistem politik Indonesia membolehkan Partai Politik sebagai kendaraan politik meuju kekuasaan, menggantikan sila ke empat dari Pancasila: "Kerakyatan Yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarakatan dan perwakilan" sehingga memberi akses pada PKI (Partai Komunis Indonesia)  sebagai Partai Politik. Namun, dengan berbagai tipu muslihatnya PKI menggunakan berbagai cara untuk mengambil alih kekuasaan. Sehingga tidak terhindarkan sejumlah kudeta, antara lain kasus Gerakan 30 September PKI (G30S PKI) tahun 1965, yang membantai dengan sadis 7 orang jenderal TNI., yang melahirkan konflik berdarah di beberapa daerah.

Pada era orde baru, Indonesia juga memiliki beban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara terhadap orang atau sekelompok orang karena dianggap mengganggu atau membahayakan pemerintah ketika itu. Orang atau sekolompok orang tersebut pada umumnya adalah orang yang melakukan protes atas ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat setempat atau Indonesia secara menyeluruh, namun kemudian berujung pada perampasan HAM yang dilakukan oleh aparat. Sehingga lahirnya "era reformasi" pada tahun 1998 dengan harapan ada perubahan iklim kekerasan menjadi penegakan HAM.

Era reformasi, yang mengandalkan demokrasi justru mengalami jalan buntu ketika demokrasi ternyata gagal membawa negeri ini menuju cita-cita adil makmur sebagaimana yang di amantkan oleh Pancasila dan UUD 45. Money politik, korupsi dan penyalahgunaan kekuassan semakin tidak terkendali. Sebagian besar Bupati, Gubernur dan anggota DPR RI dan DPRD menjadi tersangka kasus penyalahgunaan kekuasaan. Dan akhirnya pelanggaran HAM pun tidak dapat terkendali demi merebut dan mempertahankan kekuasaan.

KEKERASAN DI ZAMAN PENJAJAHAN

Kekerasan dan perampas HAM pelakunya bisa siapa saja, bisa dilakukan oleh kaum penjajah, aparat negara, individu perseorangan, sekelompok orang, atau bahkan dilakukan oleh korporasi.

Situasi bangsa Indonesia dimasa penjajahan jika merujuk kepada pandangan teoritis yang dikemukakan oleh Dom Helder Camara merupakan sumber utama kekerasan yaitu ketidakadilan sosial. Spiral Kekerasan yang dikemukakan oleh Dom Helder Camara menjelaskan bekerjanya tiga bentuk kekerasan yang bersifat personal, institusional, dan struktural. Ketiga bentuk kekerasan itu saling terkait antara satu dengan kekerasan yang lain, dimana munculnya kekerasan yang satu akan menyebabkan munculnya kekerasan berikutnya.

Ketidakadilan yang bersumber dari praktek penjajahan merupakan sumber awal dari kekerasan selanjutnya -- baik perseorangan maupun kelompok -- yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan sosial. Ketidakadilan yang dialami oleh bangsa Indonesia merupakan upaya kaum penjajah dalam mempertahankan praktek penjajahan di bumi Indonesia.

Selanjutnya tercipta struktur kekerasan yang mendorong terbentuknya suatu kondisi hidup di bawah standar layak untuk hidup atau sub-human. Suasana tersebut kemudian melahirkan perlawanan bersenjata di berbagai daerah, sehingga lahirlah pahlawan - pahlawan semacam Teuku Umar, Imam Bonjol, Cut Nyak Dien, Pangeran Diponegoro, Sultan Agung, Patimura, dan banyak lainnya.

Perlawanan tersebut dilakukan dengan mengorganisir potensi rakyat untuk melakukan perlawanan atas praktek ketidakadilan yang dilakukan oleh kaum penjajah. Ketidakadilan yang dilakukan oleh kaum penjajah sebagai sumber utama kekerasan telah menimbulkan kekerasan baru, yaitu perlawanan rakyat terhadap praktek ketidakadilan, terutama perlawanan yang dilakukan melalui perjuangan bersenjata. Hal ini menjadikan kaum penjajah semakin represif, sebagai reaksi balik untuk memadamkan perlawanan, maka kekerasaan selanjutnya menjadi tidak terelakkan. Kaum penjajah pun melakukan berbagai bentuk kekerasan, penangkapan, pembunuhan sehingga bangsa Indonesia berada dalam suatu kondisi sub-human.

Kondisi sub-human yang dialami bangsa Indonesia telah menciptakan struktur relasi superior - inferior yang melahirkan berbagai penderitaan lahir dan batin, tekanan, alienasi, dan segala bentuk dehumanisasi. Teori kekerasan Dom Helder Camara ini membenarkan postulat violence beget violence (kekerasan menimbulkan kekerasan lainnya). Setiap perlawanan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pejuang bangsa Indonesia pada akhirnya menjadikan kaum penjajah lebih represif dan semakin jauh dari nilai-nilai perikemanusiaan.

Situasi tersebut kemudian disadari oleh beberapa kaum pergerakan, termasuk yang berasal dari negeri Belanda. Gambaran tentang situasi yang dialami oleh bangsa Indonesia terdeskripsikan dalam beberapa risalah semacam Max Havelaar yang ditulis oleh E.D. Dekker dengan nama samaran Multatuli, atau esai yang ditulis oleh Van Deventer tentang Eereschlud atau hutang budi yang kemudian mendorong lahirnya politik etis dari pemerintah Belanda sehingga pada tahap selanjutnya W.FR. Idenburg selaku Gubernur Jenderal di Hindia (Indonesia) mencanangkan pendidikan, perpindahan pendudukan dan pengairan.

Kebijakan politik etis dalam perjalanan selanjutnya telah menimbulkan kesadaran baru untuk melakukan perjuangan yang tidak lagi mengedepankan kekerasan tapi lebih pada peningkatan kesadaran untuk mengorganisir diri sebagai suatu kekuatan, sehingga lahirlah organisasi semacam Budi Utomo yang dipimpin oleh Dr. Sutomo, Sarekat Dagang Islam atau yang kemudian menjelma menjadi Sarekat Islam dengan tokohnya HOS Cokroaminoto, Nahdlatul Ulama dengan Tokohnya KH Hasyim As’ari, Muhammadiyah dengan Tokohnya KH Ahmad Dahlan.

KEKERASAN PASCA REFORMASI

Pasca Reformasi, Indonesia mengalami "euforia" kebebasan yang akhirnya terjebak kedalam demokrasi yang beroriantasi ekonomi neoliberal. Akhirnya tidak dapat melihat ada perangkap yang  membelenggu Indonesia ketengah perang asymetris 'GeoPolitik Global' antara Amerika dan China.

Proses Demokrasi yang dulunya menjanjikan keadilan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa, justru mengalami paradoks. Sementara ancaman Depresi Ekonomi global yang didahului oleh Pandemic Covid 19, semakin memastikan posisi Indonesia kedalam deretan negara yang berhutang besar dan menggadaikan kedaulatan Indonesia pada negara pemberi hutang. Sehingga kepentingan negara asing terasa lebih dikedepankan dibanding penyelesaian masalah kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan serta keadilan bagi rakyat bangsa sendiri. Bahkan perilaku kolonialisme kembali diterapkan seperti, penangkapan dan pembantaian dialami oleh para relawan yang membawakan suara oposisi guna menuju perubahan, walaupun sang penguasa  pada umumnya melakukan proses pengadilan, namun pengadilan yang dirancang sedemikian rupa sehingga membenarkan praktek ketidakadilan penguasa terhadap anak bangsa.

Penegakan hukum yang dialami oleh bangsa Indonesia pada masa kini tidak jauh berbeda dengan pengalaman ketika belanda menduduki Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tidak membebaskan bangsa Indonesia dari praktek kekerasan, bukan hanya kekerasan fisik tapi juga psikis, apabila di jaman penjajahan Belanda mengedepankan kekerasan sebagaimana yang digambarkan oleh Multatuli atau Edwar Douwes Dekker dalam satirenya "Max Havelar" yang menampilkan tokoh Saijah dan Adinda. Maka bangsa Indonesia saat ini, khususnya relawan oposisi, harus menanggung beban sebagai korban kekerasan pisik, psikis dan tidak sedikit yang cacat permanen dan tewas dibantai tanpa ada keadilan.

Bukan tidak mungkin kekarasan yang ada saat ini adalah bagian dari campur tangan China Komunis atas proses 'devide Et Impera' untuk menjalankan penjajahan melalui konsep OBOR (One Belt One Road) di Indonesia. Fenomenanya sudah semakin terang benderang, khusususnya terbentuknya Tim HIP (Haluan Ideologi Pancasila) yang digagas dan di usulkan oleh DPR RI. Hal itu telah menjadi stereotype  asyarakat luas terhadap kebangkitan komunisme di Indonesia.

Berbagai relawan oposisi yang ada di berbagai pelosok tanah air tidak semua sejalan dengan Demokrasi yang kehilangan esensi makna nilai Pancasila yang justru hanya menguntungkan negara predator itu. Dan hanya melahirkan kekerasan baru.

Tahun 1948 Indonesia mencatat beberapa pemberontakan bersenjata oleh PKI di Madiun dan tahun 1965  G30S PKI. Situasi ini kemudian menjadikan pemerintah melihat bahwa perlawanan PKI dalam bentuk kekerasan, harus dipadamkan karena hal tersebut merupakan bentuk pemberontakan yang melanggar HAM. Kekerasan sesama anak kandung bangsa Indonesia pun tidak bisa dihindari, di satu fihak ada TNI sebagai institusi yang harus membela Pancasila sebagai falsafah Indonesia, sedangkan di sisi lain PKI yang merupakan kelompok yang tidak puas dan ingin membentuk Nasakom (Nasional Komunis dan Agama), sementara Nasakom dalam konteks Pancasila, tentu menyimpang dari sila pertama Pancasila, yakni : "ketuhanan yang maha esa". Sehingga jadilah bentuk kekerasan berbalas dengan kekerasan didalam bentangan sejarah bangsa Indonesia, yang dilakukan oleh kaum Komunis dan di balas oleh rakyat anti Komunis. Namun, kali ini ancamannya lebih berbahaya, karena patut diduga HIP adalah bagian dari agenda China Komunis untuk memudahkan proses penjajahan baru terhadap NKRI.

PENUTUP

Penyelesaian masalah kekerasan yang bermuara pada pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menyulitkan posisi Indonesia, terutama di mata dunia internasional. Ketidakmampuan bangsa Indonesia dalam menangani masalah pelanggaran HAM telah menjadi beban bagi perjalanan bangsa sekaligus menjadi sorotan dunia internasional. Pelanggaran HAM di masa lalu yang tidak tuntas merupakan potret buram penanganan pelanggaran HAM di tanah air. Tidak tuntasnya penanganan pelanggaran HAM di masa lalu cenderung menguras energi, menimbulkan rasa saling curiga, sekaligus pesimistis dan apatis bagi sebagian kalangan.

Kita tidak menghendaki kekerasan atau pelanggaran HAM terus terjadi. Namun, disatu sisi ada pihak yang selalu memaksakan kehendak merubah esensi makna nilai Pancasila sebagai Falsafah bangsa. Dengan lebih dahulu memutar balikkan fakta dengan menuduh pihak lain yang ingin merubah Pancasila.

Perlawanan bangsa ini terhadap mereka yang berupaya merubah esensi makna nilai Pancasila melalui HIP bukan saja perlu di waspadai, tetapi seharusnya ada efek jera melalui proses Hukum, terhadap pihak yang telah mengusulkan. (SB)
Komentar Anda

Terkini: