Wakil Ketua MPR : PDIP Dalang RUU HIP

/ June 26, 2020 / 4:27 PM
Bagikan:

SUARABERKARYA.COM, JAKARTA - Politikus PPP Arsul Sani membongkar siapa sebenarnya pengusul Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di DPR. Dia mengatakan usulan tersebut berasal dari Fraksi PDIP.

Itu diungkapkan Wakil Ketua MPR itu dalam tayangan Dua Sisi yang disiarkan oleh TV One bersama dengan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun.

Dalam tayangan tersebut, Refly mengatakan tak setuju dengan RUU HIP. Dia beralasan jika itu terjadi maka Pancasila dapat disalahgunakan oleh negara seperti di rezim orde lama dan orde baru.

"Kalau Pancasila itu dibajak oleh negara, dia bisa digunakan sebagai alat untuk memukul, bukan merangkul. Itu terjadi di era orde lama dan orde baru," kata Refly seperti dikutip Jumat (26/06/2020).

Refly juga membicarakan soal Pancasila dapat digunakan sebagai alat kekuasaan jika RUU HIP disahkan. Menurutnya, RUU HIP tersebut memberikan definisi dan tafsir terhadap Pancasila.

"Padahal kita tahu bahwa kalau Pancasila tafsirnya dimonopoli oleh negara, dikhawatirkan menjadi alat penggebuk dan memisahkan," jelasnya.

Dia lantas membandingkan dengan kejadian yang terjadi di masyarakat saat ini, setelah RUU HIP itu muncul ke publik.

"Narasi yang berkembang di masyarakat kan seperti itu. Ada yang Pancasilais, ada yang tidak Pancasilais, ada yang pro-NKRI, ada yang tidak pro-NKRI, pro-mana, ada cebong, ada kampret. Ini tidak positif bagi kehidupan kebangsaan," jelasnya.

Kata dia, jika orang berbicara terkait Trisila maupun Ekasila dan ketuhanan yang berkebudayaan, itu sebenarnya merupakan catatan sejarah pada 1 Juni 1945 mengacu kepada pidato Presiden Pertama RI Soekarno.
"Makanya jika orang berbicara soal trisila, ekasila, ketuhanan yang berkebudayaan dan gotong royong, itu sebenarnya catatan sejarah 1 juni 1945, pidatonya Bung Karno yang lalu dibuat tim sembilan. Tim itu merumuskan Pancasila sebagaimana kita pahami saat ini, hanya sila 1 yang berubah pada 18 agustus 1945," lanjutnya.

Lantas apa yang disampaikan Refly langsung ditanggapi Asrul. Kata dia, apa yang dibicarakan Refly sudah ada dalam catatan PPP.

"Bahwa kalaupun ada RUU, itu hanya diperlukan untuk mengatur, memberikan dasar pengaturan kelembagaan dalam level UU terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan tupoksinya," kata dia.

Dia pun menegaskan bahwa RUU tersebut tidak bisa memuat tafsir dan pemahaman mengenai Pancasila, karena bisa menimbulkan perdebatan.

"Tidak bisa memuat tafsir dan pemahaman mengenai Pancasila. Kalau ditarik lagi ke 1 Juni dan 18 Agustus, di antara itu kan ada Piagam Jakarta. Nanti orang berpikiran kenapa tidak ditarik ke situ (Piagam Jakarta). Lama kelamaan tidak selesai," jelasnya.

"Proporsional itu berarti sebuah undang-undang tidak boleh men-downgrade Pancasila dalam bentuk tafsir yang dinormakan," katanya.

Dia kemudian mengungkap bahwa yang mengusul RUU HIP itu adalah PDIP.

"Gini RUU itu kan usulan dari beberapa anggota DPR yang memang dari teman-teman fraksi PDI Perjuangan," tutupnya. (SB)
Komentar Anda

Terkini: