Berbeda dengan Mahpud MD tentang tertangkapnya Djoko Tjandra, Jalih Pitoeng justru minta umat fokus kawal RUU HIP

/ July 31, 2020 / 6:00 AM
Bagikan:
Djoko Tjandra alias Joe Chan (Foto: ANTARA)

SUARABERKARYA.COM, JAKARTA - Ditangkapnya buronan kelas kakap Djoko Soegiarto Tjandra alias Joe Chan yang menarik perhatian publik sehingga membuat Menkopolhukan Mahpud MD bersuara mengajak masyarakat untuk meplototi proses peradilannya, penangkapan terpidana korupsi di negeri Jiran Malaysia itupun menjadi sorotan salah satu aktivis yang lantang menyuarakan kebenaran, penegakan hukum dan HAM.

Namun agak berbeda yang menjadi sorotan Jalih Pitoeng salah satu terpidana yang divonis 13 bulan hukuman penjara oleh majelis hakim pengadilan negeri kota Tangerang pada sidang ke 26 Selasa 2 Juli 2020 yang baru saja berlalu.

Justru dirinya meminta agar masyarakat khususnya umat islam dan rakyat yang masih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila ini untuk tetap fokus dalam mengawal dan menolak RUU HIP yang belakangan dikabarkan hanya ditunda dan diubah bukan dibatalkan atau dicabut dari Prolegnas. Walaupun kita tahu bahwa dorongan masyarakat untuk mengawasi kasus Djoko Tjandra itu juga penting.

"Kita ini kan tergolong bangsa yang masyarakatnya mudah lupa. Sehingga sering kita menyaksikan isyu-isyu dan informasi penting yang sering terabaikan karena adanya isyu dan berita baru yang menghebohkan" ungkap Jalih Pitoeng saat menghubungi redaksi menjelang sholat Iedul Adha, Jum'at (31/07/2020)

Terpidana yang dituduh akan melakukan penggagalan pelantikan presiden dan mengajukan banding karena merasa tidak bersalah inipun mengingatkan kepada masyarakat agar tetap fokus pada pengawalan dan penolakan RUU HIP yang sedang bergulir hampir diseluruh tanah air. Terutama oleh umat islam dan rakyat yang mencintai Pancasila dan NKRI.

"Semoga pemberitaan tertangkapnya Djoko Tjandra alias Joe Chan ini tidak melalaikan kita terhadap upaya pengawalan dan penolakan terhadap RUU HIP yang sedang bergulir dimana-mana" sambung Jalih Pitoeng mengingatkan.

Ditanya apakah ini merupakan sebuah upaya pencitraan bagi pemerintahan Jokowi dan pengalihan isyu terhadap kuatnya dorongan umat islam dalam penolakan keras terhadap RUU HIP, Jalih Pitoeng langsung menepis anggapan itu.

"Tidak juga. Sebagaimana kita dengar dalam keterangan pers melalui Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo yang mengatakan bahwa penangkapan tersebut bermula dari perintah Jokowi selaku Presiden, boleh saja masyarakat menilai bahwa ini adalah sebuah pencitraan" jawab Jalih Pitoeng

"Akan tetapi saya sangat yakin bahwa masyarakat kita sudah kebal dengan istilah pencitraan. Lagi pula itu memang sudah menjadi tugas dan kewajiban pihak kepolisian dan kejaksaan selaku lembaga penegakan hukum" tambah Jalih Pitoeng

"Inilah saatnya polri diuji tentang profesionalitas dan netralitasnya jika polri ingin mengembalikan citra nya dimasyarakat. Dan polri tidak boleh tunduk terhadap penguasa apalagi hanya sebagai pengusaha yang korup. Karena polri adalah abdi negara yang bekerja untuk rakyat dan hukum harus ditegakkan serta tidak boleh terkesan ada tebang pilih apalagi melindungi seseorang yang merugikan keuangan negara" pinta Jalih Pitoeng

"Urusan perkara tersebut (Red-Djoko Tjandra) kan sudah menjadi domain nya pihak kepolisian dan kejaksaan. Dan sekali lagi saya katakan bahwa hal itu memang sudah menjadi kewajiban mereka selaku penegak hukum dinegeri ini. Jika tidak, lalu mau ditaruh dimana kewibawaan polri terutama ditengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian saat ini yang terkesan tebang pilih dalam menangani laporan masyarakat" pungkasnya. (SB)
Komentar Anda

Terkini: