Beredarnya Amar Putusan MA membuka luka lama

/ July 7, 2020 / 8:38 PM
Bagikan:
Jalih Pitoeng selaku Pengadu saat menghadiri sidang etik DKPP 

SUARABERKARYA.COM, JAKARTA - Ramai diperbincangkan dibeberapa media tentang di publish nya putusan MA Mahkamah Agung No. 44 P/HUM/2019 yang diadukan oleh Rachmawati Soekarnoputri, kini menjadi hingar-bingar ditengah pandemi Covid-19 yang disusul oleh gelombang besar penolakan umat islam diberbagai daerah tentang RUU HIP kini menjadi perhatian besar masyarakat indonesia.

Pertanyaan besar oleh masyarakat saat ini mengapa putusan MA tersebut baru dipublish tanggal 3 Juli 2020, mengingatkan kita semua bahwa memang ada kejanggalan-kejanggalan dalam proses pemilu 2019 termasuk persengketaannya.

Baik di KPU, BAWASLU, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung bahkan Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP).

Aktivis kelahiran betawi Jalih Pitoeng mengungkapkan penyesalannya saat menghubungi redaksi siang tadi.

Ketua KPU RI Arief Budiman dan Ketua BAWASLU RI Abhan saat sidang etik di DKPP, Kamis 11 Juli 2019

"Dulu kan saya pernah sampaikan bahwa apa yang saya lakukan yaitu pengaduan ke DKPP terhadap para Teradu yaitu ketu KPU RI dan Ketua BAWASLU perlu didukung. Terutama bagi pihak yang berkepentingan. Tapi seakan dianggap angin lalu" ungkap Jalih Pitoeng menyesalkan

Aktivis yang kerap melakukan orasi pada setiap aksi unjuk rasa terutama terhadap dugaan adanya kecurangan pemilu digedung BAWASLU kala itu juga mengingatkan pihak pihak yang berkepentingan dirasakan kurang peduli atas perjuangannya.

"Sidang etik bagi para teradu yaitu ketua KPU dan Ketua BAWASLU kan sudah sangat jelas saat sidang etik itu digelar pada hari Kamis 11 Juli 2019 waktu itu. Bahkan kini kita ketahui bahwa diantara komisioner KPU ada yang bermasalah" sambung Jalih Pitoeng

"Tapi pihak yang berkepentingan nampak kurang peduli atas upaya yang kami lakukan bersama Eggi Sudjana waktu itu ke BAWASLU dan DKPP" kenang Jalih Pitoeng menyesalkan

Jalih Pitoeng selaku Pengadu

"Dan sekarang ramai lagi tentang beredarnya amar putusan MA No. 44 tahun 2019. Artinya bahwa sesungguhnya upaya tersebut juga memiliki hubungan yang korelatif sekaligus memiliki daya dukung terhadap upaya hukum yang sedang berjalan di MK saat itu" kata Jalih Pitoeng

Selaku pengadu terhadap 2 pimpinan lembaga berpengaruh dalam pemilu yaitu Arief Budiman (Ketua KPU RI) dan Abhan (Ketua BAWASLU RI) dengan nomor perkara 100-PKE-DKPP/V/2019, Jalih Pitoeng juga mengingatkan kita semua bahwa tidak ada perbuatan yang sia-sia.

"Sesungguhnya tidak ada perbuatan yang sia-sia. Sepanjang semua itu dilakukan dengan cara yang benar, istiqomah dan penuh ketulusan serta keikhlasan tentunya. Coba lihat sekarang, satu demi satu terbongkar seiring berjalannya waktu" pungkas Jalih Pitoeng. (SB)
Komentar Anda

Terkini: