Di Vonis 13 Bulan, Jalih Pitoeng : Ini Adalah Sebuah Pemerkosaan Hukum Atas Nama Penegakan Hukum

/ July 2, 2020 / 3:43 PM
Bagikan:
Sidang ke 26 di Pengadilan Negeri Kota Tangerang & LAPAS Pemuda Kota Tangerang, Kamis 2 Juli 2020

SUARABERKARYA.COM, TANGERANG - Kamis tanggal 2 Juli 2020 menjadi momentum bersejarah bagi 17 orang terdakwa yang diduga melanggar UUD No. 12 Tahun 1951 tentang bahan peledak dan dakwaan kedua yaitu pasal 169 KUHP tentang pemufakatan jahat terhadap tuduhan perencanaan kerusuhan guna menggagalkan pelantikan presiden Jokowi pada 20 Oktober 2019 lalu digelar di Pengadilan Negeri Kota Tangerang sebagai sidang terakhir, Kamis (02/07/2020)

Sidang diawali dengan pembacaan putusa majlis hakim terhadap perkara bernomor 252 dengan terdakwa tunggal Laksamana Pertama TNI (Purn) Dr. Drs. Soni Santoso, SH., MH dengan berbagai pertimbangan hakim membaca keputusannya terhadap jenderal angkatan laut yang telah mengabdi puluhan tahun pada negara ini dengan hukuman pidana penjara 1 tahun 1 bulan.

Sebelumnya jaksa penuntut umum telah membacakan tuntutannya pada Jum'at 19 Juni 2020 dengan tuntutan 24 bulan.

Saat ditanya oleh ketua majlis hakim usai pembacaan putusan tadi pagi, Soni Santoso mengatakan menyerahkan kepada penasehat hukumnya.

"Bagaimana pak Soni, atas putusan tadi" tanya ketua majlis hakim, kamis (02/07/2020)

"Baik yang mulia. Saya serahkan pada penasehat hukum kami" jawab Soni Santoso

Hanya berselang hitungan menit jaksa penuntut umum menyatakan banding atas putusan tersebut.

Sidangpun dilanjutkan dengan perkara nomor 253 dengan terdakwa Yudi Ferdian, Okto Siswanto, Mulyono Santoso, Januar Akbar, M. Damar, Muhidin Jalih alias Jalih Pitoeng, M. Nur Suryo, Ahmad Iriawan, Yudi Sessan dan Insanial Burhamzah dengan pembacaan putusan majelis hakim.

Kesepuluh orang terdakwa tersebut juga sama dengan terdakwa Soni Santoso sebelumnya yaitu dijatuhkan hukuman pidana 1 tahun 1 bulan.

Diakhir putusan perkara 253 yang seluruh terdakwa diputus atau dijatuhkan hukuman yang sama, Jalih Pitoeng ungkapkan kekecewaannya saat diminta pendapat oleh majelis hakim.

"Bagaimana pak Pitoeng" tanya Soecipto selaku ketua majelis hakim

"Terimakasih yang mulia atas waktu dan kesempatan yang diberikan" jawab Jalih Pitoeng

"Para penasehat hukum kami sudah melakukan upaya-upaya hukum sejak Eksepsi, Pledoi, Duplik hingga sidang ke 26 dengan agenda putusan hakim hari ini. Untuk itu segala sesuatunya saya serahkan pada penasehat hukum kami" sambung Jalih Pitoeng

Tidak berbeda dengan 2 perkara sebelumnya, perkara nomor 254 yang menjerat Abdul Basith dan Laode CS yaitu Loade Sugiono, Laode Nadih, Laode Samiun, Laode Aluani dan Laode Jaflan Ra'ali yang juga diputuh hukuman penjara  1 tahun 1 bulan atas UUD No. 12 Tahun 1951 tentang bahan peledak.

Saat menghubungi redaksi usai persidangan, Jalih Pitoeng mengungkapkan keperihatinan dan kekecewaannya terhadap proses hukum yang menimpa dirinya.

"Ini adalah pristiwa pelanggaran hukum atas nama hukum itu sendiri" kata Jalih Pitoeng, Kamis (02/07/2020)

"Jaksa penuntut umum mengabaikan semua fakta yang diungkap dalam persidangan. Demikian juga hakim yang tidak teliti dan jeli melihat perkara ini" sambung Jalih Pitoeng

"Melihat 3 perkara yang berbeda, namun tuntutan dan keputusan nya sama, saya jadi teringat apa kata Bang Bintang (Sri Bintang Pamungkas) akhir Juni lalu yang mengatakan bahwa Persidangan BJP (Bang Jalih Pitoeng) adalah persidangan macam pasar dan serabutan" kata Jalih Pitoeng mengenang kalimat SBP tersebut beberapa minggu lalu

"Semoga ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi bangsa ini terhadap sebuah penghinaan bahkan pekerkosaan hukum atas nama penegakan hukum" pinta Jalih Pitoeng

"Karena sejak penangkapan, penetapan saya sebagai tersangka, penahanan hingga proses persidangan ini banyak yang dilanggar atau diabaikan aturan-aturan yang justru telah disepakati sebagai UU yang seharusnya dipatuhi yaitu KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) bahkan PERKAP (Peraturan Kapolri) itu sendiri" kenang Jalih Pitoeng menyesalkan

Ditanya apakah BJP keberatan diputus hukuman tersebut, aktivis yang dikenal sangat lantang menyuarakan kebenaran khususnya tentang penegakan hukum dan pelanggaran HAM atas pristiwa 21-22 Mei 2029 yang menimpa korban jiwa ini menjawab dengan nada kecewa.

"Bukan soal dijatuhkan hukuman 1 tahun 1 bulan. Jika saya memang benar-benar bersalah, jangankan 1 tahun, seratus tahunpun saya siap dihukum sebagai pertanggung jawabannya. Akan tetapi karena saya merasa tidak ada tindakan dan perbuatan yang salah maka sedetikpun saya tidak terima" jawab Jalih Pitoeng

"Jika orang memimpin unjuk rasa dan menyampaikan pendapat dimuka umum dianggap sebuah tindakan pidana, maka berapa ribu mahasiswa dan aktivis yang harus ditangkap saat ini. Demikian pula seminar-seminar dan diskusi kebangsaan yang mungkin saat ini sedang berlangsung" ungkap Jalih Pitoeng menegaskan

"Lalu dimana penerapan UUD 1945 khusus nya pasal 28 terkait hak konstitusional saya sebagai warga negara yang seharusnya dilindungi oleh Undang-undang. Bahkan Undang-Undang Dasar sebagai payung hukum tertinggi di negeri ini" sambung Jalih Pitoeng mengingatkan

"Ini adalah pemerkosaan hukum berkedok penegakan hukum. Dari sebuah pristiwa politis diperkosa menjadi sebuah pristiwa yuridis. Sehingga saya diseret-seret dalam perkara yang dalam fakta persidangan juga tidak bisa dibuktikan dimana letak kesalahan saya" pungkas Jalih Pitoeng. (SB)
Komentar Anda

Terkini: