Hakim MA Masih Berpihak Pada Kebenaran, Perekem Vedeo Penggal Jokowi Raih Kebebasan

/ July 24, 2020 / 9:17 PM
Bagikan:
Ina Yuniarti 

SUARABERKARYA.COM, JAKARTA - Mahkamah Agung akhirnya menolak kasasi yang diajukan tim jaksa penuntut umum (JPU) atas vonis bebas Ina Yuniarti dalam kasus perekam video viral 'penggal Jokowi' dalam demo Pemilu 2019 di depan gedung Bawaslu. Kini putusan bebas Ina Yuniarti telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

"Infonya benar alias A-1 bahwa permohonan kasasi dari jaksa ditolak oleh MA pada tanggal 10 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak. Namun putusan MA belum diterima di PN Jakarta Pusat, baru petikan putusan kasasinya saja yang sudah diterima oleh PN Jakarta Pusat," kata pejabat Humas PN Jakpus Bambang Nurcahyono saat dimintai konfirmasi, Kamis (23/07/2020).

Putusan tersebut diketok oleh majelis kasasi MA yang dipimpin oleh Sofyan Sitompul dengan hakim anggota Gazalba Saleh dan Desnayeti. Hasil putusan kasasi itu telah diberitahukan juga oleh juru sita PN Jakpus kepada penasihat hukum terdakwa dan kepada tim JPU Kejari Jakpus.

"Relaas pemberitahuan penolakan permohonan kasasi jaksa sudah diberitahukan kepada penasihat hukum terdakwa tersebut dan JPU yang bersangkutan," ungkapnya.

Dengan ditolaknya kasasi yang diajukan jaksa, artinya sudah tidak ada upaya hukum lagi bagi jaksa terhadap putusan bebas tersebut. Sementara itu, kuasa hukum Ina Yuniarti, Abdullah Alkatiri, mengaku bersyukur atas putusan bebas kliennya yang telah berstatus berkekuatan hukum tetap.

"Iya sudah putus, klien kami bebas murni. Kita akan lakukan laporan balik dan rehabilitasi klien kami, kalau perlu, minta ganti rugi," kata Alkatiri saat dihubungi terpisah.

Alkatiri mengatakan, dalam waktu dekat, pihaknya akan membuat laporan balik terhadap pihak yang pernah melaporkan kliennya terkait kasus itu. Selain itu, dia meminta agar nama kliennya direhabilitasi.

"Yang melapor sekretaris resmi JOKMAN dan kita akan lapor balik dan minta rehabilitasi," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ina Yuniarti lolos dari tuntutan 3,5 tahun penjara atas tuduhan menyebarkan viral 'penggal Jokowi' dalam demo pemilu di depan gedung Bawaslu, Mei 2019. Jaksa tidak terima dan mengajukan kasasi.

"Kami akan ajukan kasasi," kata JPU dari Kejati DKI Jakarta Nopri saat dihubungi detikcom., Selasa (15/10/2019)

Kasus bermula saat Ina ikut dalam demo yang digelar di depan kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakpus, pada 10 Mei 2019. Saat itu ia merekam komentar Hermawan soal Presiden Jokowi.

Hermawan mengancam Presiden Jokowi sembari berteriak 'penggal Jokowi'. Video rekaman itu kemudian viral. Dunia maya menjadi heboh dan polisi bergerak cepat.

Polisi pun menangkap Hermawan dan menjadikannya tersangka. Bukan cuma Hermawan, polisi juga menciduk Ina lantaran diduga berperan sebagai perekam.

Ina ditangkap di rumahnya di Grand Residence City, Bekasi, Rabu (15/05/2019). Ina juga diduga turut menyebarkan video itu melalui aplikasi percakapan WhatsApp.

Pada 1 Agustus 2019, Ina mulai diadili di PN Jakpus. Ina dikenai dakwaan tunggal, yaitu Pasal 24 ayat (4) juncto Pasal 45 ayat (4) UU ITE. Jaksa menuntut agar Ina Yunarti dikenai pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Namun, dalam sidang pada Senin (14/10/2019), majelis hakim pada PN Jakpus memutus bebas Ina Yuniarti. Hakim berkesimpulan dari fakta persidangan Ina tidak terbukti melakukan niat jahat dalam membagikan video 'penggal Jokowi'.

Terkait dengan pemberitaan tersebut, salah satu aktivis yang menjadi terdakwa atas tuduhan akan melakukan penggagalan pelantikan presiden yang divonis 13 bulan penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Tangerang, Jalih Pitoeng mengapresiasi sikap dan tindakan sekaligus keputusan yang diambil oleh Ketua Majelis Hakim MA dan Ketua Majelis Hakim Jakarta Pusat tentunya karena keputusan itulah dasarnya.

"Alhamdulillah. Saya salut karena masih ada diantara jutaan hakim yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai hukum secara hakiki" ungkap Jalih Pitoeng

"Saya salut dengan keputusan yang diambil oleh pak Sofyan Sitompul tersebut. Karena hukum harus berdiri tegak tanpa harus memihak. Yang salah ya salah dan yang benar ya benar dan harus dinyatakan tidak bersalah" sambung Jalih Pitoeng

"Karena prinsip hukum tidak boleh menghukum orang yang tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Semoga hal tersebut juga bisa terjadi pada diri saya yang saat ini sedang melakukan banding. Karena saya meyakini bahwa saya tidak bersalah. Fakta persidanganpun juga demikian. Maka tidak boleh ada istilah vonis borongan" pungkas Jalih Pitoeng. (SB)
Komentar Anda

Terkini: