Kisah Max Havelaar di Abad 21

/ July 7, 2020 / 1:57 PM
Bagikan:
Max Havelaar (Foto : Tangkap Layar)

KISAH "MAX HAVELAR" DI ABAD 21

Oleh: Insanial Burhamzah

Buku Max Havelaar karya Multatuli telah berusia 160 tahun. Yang setiap tahunnya diperingati di negeri Belanda, guna mengenang Maha karya Multatuli yang menginspirasi Penegakan HAM di abad 19, yang saat ini kembali di rindukan guna me-refresh manusia abad 21.

Kisah "Max Havelar" adalah potret buram sistem hukum yang mengabaikan HAM (Hak Asazi Manusia) di Abad  ke 19, yang terjadi  di Lebak, namun sekaligus representasi penindasan penguasa terhadap rakyat di seluruh Nusantara.

Buku "Max Havelaar"  bukan sekedar kisah Roman yang diperankan oleh tokoh "Saijah dan Adinda". Namun, buku ini adalah "Sebuah Gugatan.” Gugatan atas tindak korupsi dan ketidakadilan yang disertai kekerasan yang dilakukan para pejabat Indonesia dan Belanda di Lebak, Banten.

Kekerasan Dan Pelanggaran HAM di Indonesia

Sejarah kekerasan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia di latar belakangi oleh periode penjajahan yang kami gambarkan pada kisah "Max Havelaar" dan Kekerasan pada pemberontakan Komunisme pasca kemerdekaan"

Meskipun masalah Hak Asasi Manusia (HAM), telah diatur dalam kitab semua agama monoteisme, jauh sebelum abad masehi. Sebagaimana Hak-hak kemanusiaan itu melekat dengan sendirinya pada diri setiap manusia sejak lahir. Namun, esensi HAM dilanggar pada setiap periode tatanan masyarakat dari Abad ke Abad. Meskipun, sudah ada komitmen yang di tuangkan dalam "Declaration of human right" oleh PBB, bahwa HAM sebagai prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional.

Sehingga esensi HAM adalah hak siapapun tanpa memandang suku, ras, warna kulit, agama. Jadi Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum yang berskala International.

Demikian Pula "Azas Praduga Tak Bersalah" yang telah dikenal dalam sistim hukum "Common Law" sejak abad ke 11. Perkembangan Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran individualistik –liberalistik yag terus berkembang sejak pertengahan abad ke 19 sampai saat ini.

Namun, hukum dan keadilan pada Abad 21 ini, semakin rentan terjadi Pelanggaran HAM yang bahkan  semakin sering kita jumpai. Sehingga, pelanggaran-pelanggaran hak asasi di berbagai negara, nyaris tdak ada jeda. Sebagaimana yang terjadi di Palestina, Karachi, Ronghya. Demikian pula kekerasan dan Pelanggaran HAM di Indonesia pasca Deklarasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, di ikuti oleh berbagai Pelanggaran HAM. Khususnya yang dilakukan oleh sejumlah periode pemberontakan Komunis.

Max Havelaar

Maha karya Multatuli yang menginspirasi Penegakan HAM di abad 19, kembali di rindukan guna me-refresh manusia abad 21.

Dengan gaya tulisan yang satiris, Multatuli menceritakan budaya berdagang Belanda yang hanya mengeruk keuntungan. Multatuli menggugat pejabat kolonial yang korup dan memuji mereka yang berusaha mendobrak ketimpangan tersebut.

Di Belanda, novel ini menggoncangkan pandangan umum mengenai tindakan-tindakan pemerintah mereka yang menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar dianggap karya penting dalam sejarah sastra Belanda dan selalu menjadi bacaan wajib di sekolah-sekolah, hingga kini. Ia juga diakui sebagai karya sastra dunia. Hermann Hesse, penyair, novelis, dan pelukis Jerman-Swiss yang juga peraih Nobel Sastra, dalam buku Die Welt Bibliothek (Perpustakaan Dunia) memasukkan Max Havelaar dalam deret buku bacaan yang sangat dikaguminya.

Di Indonesia, Max Havelaar dihargai karena inilah untuk kali pertama ada sebuah karya yang dengan lantang membeberkan nasib buruk rakyat yang dijajah. Max Havelaar bercerita tentang sistem tanam paksa yang menindas kaum bumiputra di Lebak, Banten. Di salah satu bagiannya memuat drama tentang Saijah dan Adinda yang sangat menyentuh hati pembaca, sehingga sering kali dikutip dan menjadi topik untuk dipentaskan di panggung.

Sejawaran Han Resink memberi penilaian berbeda tentang keistimewaan novel itu. "Sastra Jawa dan sastra Indonesia belum pernah melahirkan cerita percintaan dari kalangan rakyat jelata. Orang pertama di negeri ini yang pernah menuliskannya, dan bukan tidak berhasil, tak lain hanya Multatuli yang menempatkan "Saija dan Adinda,"  sebagai tokoh utama dalam buku Max Havelaar.

Sayangnya sejak orde lama Buku Max Havelar tidak mendapat simpati yang cukup dari Bung Karno. Begitupun, ketika Max Havelar diangkat ke layar lebar, dengan Judul "Saijah Dan Adinda", pemerintahan order baru, justru melarang untuk di tayangkan.

Novel Max Havelaar telah diterjemahkan ke dalam 40 bahasa dan difilmkan baik dalam bahasa Belanda maupun Indonesia. Di Indonesia, film Saijah dan Adinda merupakan produksi patungan Indonesia-Belanda, PT Mondial Film dan Fons Rademakers Produktive B.V. Biayanya 3 juta dolar, dengan masa pembuatan dua tahun (1974-1976). Tapi film ini tak lolos sensor. Badan Sensor Film (BSF) beralasan film ini terlalu meremehkan rakyat Banten, yang digambarkan sama sekali tak berkutik terhadap penjajah. BSF menghendaki revisi dengan menambahkan adegan yang menunjukkan semangat perjuangan. Hiswara Darmaputra, produser dan pemilik PT Mondial Film, tak mau kompromi. Saidjah dan Adinda pun tersimpan di gudang BSF.

Uniknya, kopi yang dibawa Fons Rademakers, sutradara dan pemilik perusahaan film Fons Rademakers Produktive B.V., dibicarakan di mana-mana. Di lima kota besar (Los Angeles, San Francisco, Hong Kong, Johannesburg, dan Teheran) mendapatkan penghargaan. Bahkan pada 1978 film ini dipuji PBB sebagai "film terbaik yang dibuat negara ketiga". Akhirnya, pada 1987, setelah sebelas tahun, BSF meloloskan film itu, dengan mengganti judul Max Havelaar.

Orde Baru, yang merasa satire Max Havelar menyinggung kemapanan dan perilaku korup penguasa Orde Baru, akhirnya melarang film itu.

Walaupun, buku Max Havelar telah berusia 160 tahun, namun menggeliatnya fenomena "abuse of power" di Abad 21, maka buku Max Havelar dirindukan kembali guna me-refresh perilaku masyarakat untuk tidak kembali terhempas kembali ke 2 Abad lalu. Dimana korupsi dan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan penguasa, yang bermuara pada Kekerasan Dan  Pelanggaran HAM.

Saijah Dan Adinda

Buku Max Havelaar, bukan saja sebuah karya yang pertama kali secara terbuka mengungkap nasib buruk penduduk PRIBUMI di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Namun, karya yang ditulis oleh seorang asisten Residen di Lebak pada tahun 1860 yang menggunakan nama pena Multatuli, Eduard Douwes Dekker yang  mengungkapkan penderitaan rakyat Banten yang tidak hanya disebabkan karena penjajahan, tetapi juga karena kesewenang-wenangan Bupati Lebak Raden Adipati Karta Natanegara, dan Demang Pajangkujang Raden Wira Kusuma. Dengan menokohkan Saijah Dan Adinda, pasangan Roman sejoli yang direpresentasikan sebagai pihak yang menjadi korban Kekerasan penguasa.

Saijah-Adinda adalah satu potret betapa buruknya sistem kolonial dan kemiskinan di Banten pada 1860 yang digambarkan dalam sebuah kisah cinta yang tidak dapat bersatu dalam Max Havelaar. Saijah merupakan anak seorang petani miskin, sama seperti keluaraga lainnya di Lebak, keluarga Saijah dibebani pajak yang tinggi, dan pemerasan oleh Demang dan Bupati Lebak. Ibu Saijah sakit dalam penderitaan hingga kemudian meninggal, sedangkan ayahnya pergi tak pernah kembali karena takut tak dapat membayar pajak. Dalam kesengsaraan selimut kolonialisme, Saijah tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan menjalin cinta dengan Adinda, sahabat kecilnya.

Saijah memutuskan merantau ke Batavia, menjadi pengurus kuda dan pelayan salah seorang Belanda. Dia ingin mengumpulkan uang untuk melamar Adinda. Namun, sekembalinya Saijah setelah bertahun-tahun di Batavia, Adinda telah pergi meninggalkan kampung halamannya. Andinda dan ayahnya pergi dan bergabung dengan para pejuang melawan tentara Belanda di Lampung. Saijahpun menyebrangi lautan dan menyusuri jejak mereka. Ternyata, Adinda telah meninggal dengan tubuh penuh luka setelah diperkosa tentara Belanda dalam pertempuran. Saijahpun memberontak hingga sebuah bayonet tentara Belanda membuatnya menyusul Adinda. Cinta yang dulu pernah diikrarkanpun menjadi salah satu korban kolonialisme bangsa asing dan keserakahan pejabat bangsa sendiri.

Kisah Saijah dan Adinda yang tertulis dalam sebuah karya Multatuli telah banyak menggetarkan banyak jiwa hingga hari ini, termasuk pemilik sistem kolonialisme di Hindia Belanda pada awal abad 19.

Kenyataan ini kita bisa lihat didalam pristiwa ditangkapnya beberapa aktivis yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan yang menuntut pertanggung jawaban penguasa atas pristiwa berdarah tragedi kemanusiaan yang menimpa 9 anak bangsa hingga meregang nyawa saat melakukan unjuk rasa di BAWASLU pada 21-22 Mei 19 dengan agenda tuntutan terhadap adanya dugaan kecurangan pemilu dan pilpres 2019 kala itu.

Abuse of Power tahun 2020

Meskipun kisah "Saijah dan Adinda" telah berlalu 160 tahun lalu, namun kisah penangkapan 17 Tapol (Tahanan POLITIK) yang saat ini di tahan di Lapas Pemuda Tingkat II A Kota Tangerang, mengingatkan kembali relung-relung ketidakadilan di Abad 19.

Aparat menangkap 17 orang Tahanan POLITIK tanpa mengindahkan prosedur yang diatur dalam KUHAP (Kita Undang-undang Hukum Acara Pidana). Demikian pula pada fakta persidangan yang tidak ditemukan bukti apapun. Namun JPU (Jaksa Penuntut Umum) menuntut 2 tahun tanpa memperdulikan fakta persidangan. Bahkan, ketika majelis hakim memutuskan hukuman hanya 13 bulan yang seharusnya bebas murni karena tidak terbukti bersalah, JPU nekad mengajukan banding. Hal ini, menunjukkan bahwa JPU tidak puas dengan putusan hakim. Walaupun JPU sendiri telah mengabaikan fakta persidangan yang telah gagal mengungkap semua bukti dakwaan. Hal ini telah menjadi bukti bahwa hukum di negeri ini bukan untuk mengungkap kebenaran, namun hanya menjadi alat kekuasaan.

Salah satu terdakwa dari 17 orang itu, adalah Muhidin Jalih alias Jalih Pitung. Sosok kritis kelahiran betawi yang hanya melakukan unjuk rasa diberbagai kesempatan dalam menyuarakan kebenaran. Walaupun, orasi-orasi nya cenderung menyengat telinga penguasa, karena mengkritik keras penguasa, namun, semua dilakukan sesuai konstitusi yang disepakati bersama berdasarkan undang-undang.

"Abuse of power" yang dilakukan  penguasa saat ini adalah copy paste peristiwa yang dialami "Saijah dan Adinda" pada Abad 19 lalu.

Saat ini, Rakyat Indonesia sedang berhadapan dengan kekerasan yang sangat brutal, baik ketika pembantaian terhadap rakyat khususnya pasca Pilpres 2019 yang berlanjut sampai saat ini.

Kekerasan Pilpres 2019 diduga kuat   menewaskan 700 orang dan belum lagi yang hilang dan luka-luka. Hal ini bukanlah kali pertama  terjadinya kasus-kasus kekerasan di Indonesia, tetapi kali ini terjari di tengah teriakan #SayaPancasila dan #NKRIHargaMati. Hal ini adalah bentuk paradoks atas fakta pelanggaran-pelanggaran Hak asasi manusia di tengah teriakan Pancasila.

Padahal Hak asasi adalah hak yang sudah di anugerahkan oleh Tuhan, sehingga HAM harus dihormati oleh siapapun dan hanya boleh diambil atau dilepas oleh Tuhan juga. oleh karena itu kita harus memiliki kesadaran kolektif bahwa hak-hak yang kita miliki juga berbatasan dengan hak-hak yang dimiliki oleh orang lain.

Dengan memiliki kesadaran tersebut maka kita tidak akan merampas dan melangar hak asasi orang lain karena hal tersebut sangat tidak terpuji apabila terjadi. Seperti yang sudah tercantum didalam Undang-undang nomer 39 tahun 1999 yang berbunyi bahwa Hak Asasi Manusia merupakan kebebasan dasar yang tidak dapat dikurangi, dibatasi maupun dihilangkan.

Kesadaran dari diri sendiri seperti yang sudah saya jelaskan diatas akan sangat penting dalam penegakan hak asasi manusia yang ada karena dengan memiliki kesadaran tersebut dan mau mematuhi peraturan yang ada, maka setidaknya kita sudah dapat membantu dan berpartisipasi dengan berdirinya hak asasi manusia yang selama ini tengah diperjuangkan.

Kisah "Saijah dan Adinda" dalam buku Max Havelar telah membangunkan kesadaran kolektif masyarakat International untuk menghargai HAM. Walaupun pelanggaran HAM saat ini masih terus berlangsung di sejumlah negara. Bahkan America Serikat sendiri telah memasuki fase baru tentang HAM yang selama ini dibiarkan dilanggar jika kepentingan AS dapat terpenuhi. Akhirnya unjuk rasa yang meluas atas kematian George Floyd, membhka mata America dan dunia tentang HAM.

Kita memang patut apresiasi terhadap tim perancang RUU KUHAP (2007), di bawah pimpinan Prof. Andi Hamzah, yang telah memasukan ketentuan mengenai “hakim komisaris” atau semacam “examining judges” di dalam sistem hukum acara pidana Belanda, yang bertugas mengawasi dan memeriksa penyalahgunaan wewenang (abuse of power) penyidik dalam menjalankan tugasnya. Namun, implementasi "examining judges" dalam penegakan HAM, tidak nampak hadir dalam proses penegakan keadilan, justru saat negeri ini berada di Abad 21.
Komentar Anda

Terkini: