Padangan Eggi Sudjana terhadap Putusan MA No. 44 2019

/ July 10, 2020 / 4:20 PM
Bagikan:
Dr. H. Eggi Sudjana, SH., M.Si (Foto : Tangkap Layar)


Kajian Islam Hari Jum'at (JIMAT)

Oleh : DR. H. Eggi Sudjana Mastal, SH., M.Si


 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Tidak ada keberatan apa pun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan ALLOH baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunah ALLOH pada Nabi-Nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan ALLOH itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, (yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah ALLOH , mereka TAKUT kepada-NYA dan TIDAK merasa takut kepada SIAPAPUN SELAIN kepada ALLOH . Dan cukuplah ALLOH sebagai pembuat PERHITUNGAN (QS Al Ahzab [33] : 38-39)

Dalam kesempatan ini akan dibahas silang pendapat Putusan Mahkamah Agung (MA) No.44 P/HUM/2019 Terkait Keabsahan Hasil Pilpres 2019, tepatnya tanggal 28 Oktober 2019. Ada dua hal penting dari putusan itu, yaitu:

1. Pertama Menyatakan peraturan KPU No. 5 Tahun 2019 itu bertentangan dengan UU No. 7 khususnya Pasal 416 UU Tentang Pemilu Tahun 2017.

2. Kedua, menyatakan bahwa  Peraturan KPU No. 5 Tahun 2019 itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, kita akan bahas secara Teori  ESM (Eggi Sudjana Mastal) yang berkait dengan OST (Objektif-Sistematis-Toleran) JUBEDIL  (Jujur-Benar-Adil). Secara  objektif, maknanya adalah membahas sesuai objek yang dibahasnya apa, bukan pendekatan subjektif. Oleh karena  itu, objektivitas adalah cara berpikir yang tidak memihak. Kemudian sistematis adalah tahap demi tahap, berurut secara teratur, tidak berantakan, benar-benar tersusun secara sistematis.

3. Ketiga, Toleran adalah sikap menerima atau membenarkan terhadap objektivitas dan sistematis yang telah dibahas tersebut. Sebaliknya, toleran juga bisa dikatakan menentang atau berlawanan bilamana tidak memenuhi unsur objektif dan sistematis. Bisa juga menentang atau melawan terhadap sesuatu pendapat yang tidak objektif dan sistematis. Cikal bakal OST merupakan cikal bakal dari wujudnya sikap ilmiah (intelektual), yaitu Jujur-Benar-Adil. Itu prinsip-prinsip intelektual ilmiah, didasari cara berpikir objektif-sistematis-toleran. OST JUBEDIL inilah sebagai pisau analisis untuk membahas silang pendapat dari para tokoh yang mempunyai kapasitas Pakar Hukum Tata Negara. Tentunya pendapat yang saya utarakan berbeda dengan mereka. Pertama, saya menempatkan putusan MA No. 44 tersebut merupakan keputusan yang mandiri melalui proses pengadilan tingkat MA.

Sebagaimana kita ketahui, MA merupakan lembaga tertinggi dalam dunia peradilan. Sementara di sisi lain ada Mahkamah Konstitusi (MK), yang membahas seputar Judicial Review atau penjaga konstitusi. Melakukan judicial review, pertentangan atau ketidakpasan di dalam reviewnya itu, antara UU dengan UUD 1945. Tapi harus digarisbawahi, MK tidak diperkenankan membuat opini baru. MK hanya mengoreksi dan kemudian meluruskan untuk diputuskan apa yang bertentangan dengan UUD 1945. Bukan membuat opini baru, pendapat baru atau hukum baru. Memang berlaku final dan seketika. Sementara MA jelas putusan tertinggi dari peradilan umum (dari PN, Banding, dan PK). Spesifik dalam putusan MA No. 44 itu merupakan kewenangan MA karena menyangkut judicial review berkait antara peraturan-peraturan yang di bawah nilainya UU, menurut hierarki perundang-undangan di Indonesia yang bertentangan dengan UU itu sendiri.

Jadi, keliru kalau ada pendapat MA tidak berwenang mengurus Pilpres (padahal ini mengurus mengenai pertentangan atau dianggap ada yang bertentangan antara peraturan yang posisinya, hierarkinya di bawah UU bertentangan dengan UU. Itulah kewenangan MA. Selanjutnya, fokus objektivitas membahas Putusan MA No. 44 tanggal 28 Oktober 2019 dan juga berlakunya atau dipublish tanggal 3 Juli 2020. Sebagaimana diketahui, pendapat dari pakar hukum tata negara dan juga ada anggota DPR membahasnya, itu sangat menafikan keberadaan Putusan MA No. 44 tahun 2019.

Penafikannya ada dalam beberapa versi. Di satu versi menyatakan putusan MA No. 44 tahun 2019 tersebut tidak mempunyai makna hukum apapun. Pendapat lain, Putusan MA tersebut tidak bisa berlaku surut; Pendapat lain tidak bisa membatalkan hasil pilpres dan sejenisnya.

Objektivitasnya adalah putusan MA mandiri, tidak ada hubungannya dengan MK. MK bukan atasan MA atau MK bawahan MA. Keduanya merupakan dua lembaga peradilan yang terpisah dan beda maqom di dalam konteks pembahasannya. Jadi, memang tidak ada kaitannya. Jadi, harus lurus, jujur, benar, adil. Putusan MA seperti disebut di muka :

1) bertentangan dengan PKPU No. 5 Tahun 2019 yang  berkait dengan penetapan calon terpilih juga untuk penghitungan suara. Jadi, kita fokus adalah penetapan calon terpilih. Ini nyang dianggap bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 416.

2). Putusan MA itu menyatakan bahwa peraturan PKPU No. 5 Tahun 2019 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sekarang objektivitasnya kita membahas mengenai itu, yaitu bertentangan, kemudian tidak mempunyai hukum yang mengikat.

Pertanyaan seriusnya, penetapan calon terpilih dinyatakan kalau konteksnya bertentangan dan kemudian tidak mempunyai nilai  hukum yang mengikat, maka penetapan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin itu non legal istilahnya. Artinya hari ini bukan hukum hari ini, tidak mengikat, tidak bisa dijadikan pedoman. Oleh karena itu, dalam konteks ini kita menempatkan putusan MA itu tersendiri seperti itu.

Jangan dibenturkan dengan putusan MK No. 50 Tahun 2014 misalnya,  yang melakukan judicial review terhadap UU Pemilu itu juga. Pasal 159. Jadi, itu hal lain. Jangan diasumsikan, argumentasi yang saya bangun secara objektif ini menafikan putusan MK. Ini tersendiri MA. Hanya yang perlu dijawab oleh kita, dengan status sekarang ini sejak tanggal 28 oktober 2019 itu eksistensi Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin secara ilmu hukum, penetapannya mereka sebagi Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai dasar, bahkan bertentangan.

Jadi, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Maka, itu yang disebut dengan non legal atau bukan hukum. Maka, pertanyaan seriusnya, dikaitkan dengan Pasal 9 UUD  1945 yang menyatakan, sumpah jabatan Presiden yang menyatakan, "Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”.

Ada kata demi Allah, Presiden dan Wakil Presiden. Maka, adanya Putusan No. 44 dari MA itu, bagaimana Presiden dan Wakil Presiden menjalankannya UU itu, yang padahal itu mendelegitimasi dirinya, yang bukan lagi penetapannya sebagai presiden dan wakil presiden. Itu hukum tersendiri. Tidak bisa putusan MA ini dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh karena pendapat dari para pakar tadi, seperti tidak berlaku surut, tidak mempunyai kekuatan hukum (padahal yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum itu peraturan No. 5 PKPU 2019), juga dilihat dari sumpah jabatan presiden dan wakil presiden, akan menjadi tidak mungkin bisa menjalankan UU itu. Apalagi kalau pendekatan dari azas-azas hukum tata negara, yaitu berkait dengan beberapa hal penting, yaitu :

1. Putusan ini telah menjadi hukum, maka ada satu ketentuan bahwa hukum yang datang kemudian ini, yang baru ini mengalahkan keputusan yang sebelumnya.

2. Bahwa lex superiority  derogat legy infeority, ada satu azasnya bahwa hukum tertinggi mengalahkan hukum di bawahnya. Kemudian ada hierarki hukum. Hierarki hukum kita : Pancasila dan UUD 1945, TAP MPR, UU / Perpu, PP (Peraturan Pemerintah), Keppres, Peraturan Provinsi daerah atau gubernur dan Peraturan daerah Bupati atau Walikota. Jika melihat hierarki hukum tersebut, maka berkaitan dengan azas dari hukum tata negara tadi itu menunjukkan adanya pertentangan. Apalagi mengacu kepada Pancasila, yaitu sila Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pertanyaannya, mengapa ada Pilpres, mengapa ada Pilkada, mengapa ada peraturan No. 5 KPU itu, mengapa ada dilaksanakannya UU Pemilu yang bertentangan.

Jadi bagaimana cara berpikir logika hierarkinya itu. Tapi itu sisi lain. Yang ingin ditegaskan di sini, pemilu pilpres dalam perspektif Pancasila bertentangan, khususnya sila keempat. Pertanyaan seriusnya, mengapa sejak 1998 reformasi dan 1999 melaksanakan Pemilu dengan model, one man one vote, tidak ada yang protes. Padahal ini bertentangan dengan Pancasila. Jadi, logika turunan sistematis hukumnya dimana ? Mestinya, produk hukum dari 1999 itu batal demi hukum, karena bertentangan dengan dasar negara Pancasila. Nah ini, saya memahami putusan MA No. 44 ini adalah pintu masuk kita bangsa Indonesia, sadar diri untuk mengerti bahwa kita ini sudah menyimpang dari Pancasila.

Begitu juga menyadari, khusus Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin, status hukumnya non legal, bukan hukum, karena tidak mengikat dan bertentangan dengan hukum. Bagaimana menjalankannya ? Masa harus dibantah dengan cuma pendapat pakar. Bagaimana presiden menjalankan UU yang mendelegitimasi dirinya.

Maka, dengan penuh kesadaran harus dimengerti, muatan hukum itu moral. Moral hukum itu ada tiga: jujur, benar, adil. Perihal jujur, mengapa ini terjadi ? Kan untuk menguak sebelumnya untuk kita tahu ada pemilu yang tidak jujur, misal ada anggota KPPS yang mati dengan indikasi diracun, tapi tidak bisa disebut diracun karena tidak ada otopsi. Bahkan mau  otopsi dihalang-halangi, tidak boleh dilakukan.

Untuk itu, di dalam pengertian ini kita melihat sebagai satu bukti adanya ketidakjujuran dalam Pilpres dan pemilu. Jika hasil pilpres seperti ini, tentunya kena Pasal 7 UUD 1945 berkita dengan perbuatan tercela, harusnya dimpeachment. Itu logika hukum. Tapi itu satu sisi yang membutuhkan waktu lama. Namun yang benar adalah konsep tahu diri. Coba kita lihat bagaimana Soeharto menunjukkan sikap tahu dirinya, tahu diri untuk menyelamatkan bangsa, karena Soeharto mengundurkan diri, dengan gerakan people power saat itu dengan sadar untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Begitu pula dengan Soekarno, Habibie, dan Gus Dur. Mereka itulah contoh konkret sejarah, pemimpin yang tahu diri. Mereka legowo,  tidak menggunakan kekuatan terhadap para penentang kekuasaannya. Nah sekarang, konsep tahu diri ini, ada tidak apada Jokowi dan Ma’ruf Amin. Itulah satu tataran objektivitas, sistematis, dan toleran, serta jujur, benar, dan adil. Oleh karena itu, harus dipersoalkan sekarang adalah Presiden Non Legal ini bagaimana ? Bagaimana menjalankannya? Bagaimana produk-produknya, sementara penetapannya mereka bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Itulah isi dari putusan MA No. 44 yang tidak bisa dibantah, dan putusan pengadilan ini tidak bisa dibatalkan oleh putusan pengadilan lainnya.

Bagaimana pertanggungjawaban moral KPU yang memutuskan hasil Pilpres tengah malamdengan tergesa-gesa ? Jadi, mestinya ada satu prinsip hukum juga, kalau sedang berperkara maka menjadi dipending, jangan main memutuskan begitu saja. Begitu pula kepada MA, mengapa sudah  9 (sembilan) bulan baru diketahui publik ? Adakah TEKANAN PADA MA OLEH OKNUM YG BERKEPENTINGAN ???

Salam Ta'ziem,

ESM = Eggi Sudjana Mastal
Komentar Anda

Terkini: