Pemulangan Habib Rizieq Shihab Mutlak Kewajiban Negara!

/ August 30, 2020 / 3:00 PM
Bagikan:
Poster Pemulangan HRS yang dibentangkan saat DPR RI Gelar Aksi di gedung DPR MPR RI, Jum'at 20 September 2019

SUARABERKARYA.COM, JAKARTA – Pemulangan Imam Besar Habib Rizieq Shihab (HRS), yang kini masih berada di Arab Saudi menjadi perbincangan kembali ditengah dipublik.

Permintaan dan dorongan kuat oleh umat islam tentang pemulangan Habib Rizieq Shihab inipun pernah disuarakan Dewan Persaudaraan Relawan dan Rakyat Indonesia (DPR RI) setahun yang lalu melalui aksi unjuk rasa yang bertajuk "GERAKAN 30 AGUSTUS" didepan gedung DPR MPR RI yang salah satu agendanya adalah 'Pulangkan Habib Rizieq Shihab Tanpa Syarat'.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof Din Syamsuddin melalui pesan yang dibacakan oleh Haikal Hasan saat acara diskusi publik Milad 2 Tahun HRS Center bertajuk ‘Pemulangan IB HRS Dari Pengasingan Politik’, bahwa pemulangan tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara.

Menurut Din Syamsuddin, pemulangan HRS merupakan suatu keniscayaan dan tanggung jawab negara sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara harus melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Maka adalah kewajiban dan tanggung jawab negara untuk melindungi Habib Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia. Adalah bentuk pengabaian negara jika menghalang-halangi,” pesan Din Syamsuddin yang disampaikan Haikal Hasan, Minggu (23/08/2020).

Din Syamsuddin mengatakan, menghalang pemulangan HRS merupakan sebuah tindakan yang inkonstitusional serta bertentangan dengan amanat konstitusi.

Bang Jalih Pitoeng (BJP) usai pimpin aksi unjuk rasa didedapn gedung DPR MPR RI, Jum'at 20 Sept 2019

Senada dengan apa yang disampaikan Din Syamsuddin, ketua umum DPR RI Jalih Pitoeng juga pernah meminta kepada pemerintah agar segera memulangkan Habib Rizieq Shihab tanpa syarat.

"Kita meminta kepada pemerintah agar segera memulangkan imam besar kita Habib Rizieq Shihab tanpa syarat sebagai kewajiban negara melindungi dalam melindungi rakyatnya. Baik yang didalam negeri maupun diluar negeri" kata Jalih Pitoeng dalam orasinya, Jum'at (30/08/2019)

Selain tentang pemulangan HRS, sebelum ditangkap oleh rezim penguasa, Jalih Pitoeng juga menuntut agar Jokowi selaku presiden sekaligus kepala pemerintahan bertanggung jawab atas pristiwa berdarah tragedi kemanusiaan yang terjadi di BAWASLU 21-22 Mei yang memakan korban jiwa 9 tunas bangsa.

"Kami meminta pertanggung jawaban Joko Widodo selaku presiden sekaligus kepala pemerintahan terhadap pristiwa berdarah tragedi kemanusiaan 21-22 Mei di Bawaslu yang memakan korban jiwa dimana 9 tunas bangsa meregang nyawa" ungkap Jalih Pitoeng dihadapan awak media usai memimpin aksi, Jum'at (20/09/2019) (SB)
Komentar Anda

Terkini: