Tidak akan terulang Munas Akal Akalan Kubu Badar Picunang kepada Kubu Samsul Djalal seperti yang dilakukan di Kubu HMP... Kenapa ?

/ February 9, 2021 / 10:16 AM
Bagikan:
Mayjen TNI Dr. Syamsu Djalal, S.H., M.H. bersama mendiang Pak Harto dan Ibu Tien


Jakarta 9 Februari 202I - Setelah Partai Berkarya di Munas-Lub kan sekarang  Produk Munas - Lub Partai Beringin Karya (BERKARYA) pecah lagi dan ini sudah menjadi konsumsi publik dan tidak bisa dibantah lagi. Dalam situasi politik 4 Kubu  besar dari Partai Berkarya sama sama memiliki kekuatan untuk menuju 2024. Pasca Munas-Lub satu kubu Tommy Soeharto sendiri masih berjuang di PTUN melawan Produk Munas-lub. Kubu Produk Munas-Lub sekarang pecah jadi dua yang diakibatkan adanya 4 gugatan ke Mahkamah Partai Beringin Karya (BERKARYA) atas kesalahan fatal Sekretaris Jenderal Badarudin Andi Picunang, saat menjabat, dan hal ini sontak mengejutkan arena politik di Indonesia yang pada akhirnya menjadikan Kubu Badar Picunang dan Kubu Samsul Djalal. Sisanya Kubu yang belum tau namanya yang menyiapkan bahtera baru untuk kendaraan politik keluarga cendana, bisa saja namanya Partai Belum ada Nama atau Partai Goib.

Lebih mengejutkan lagi dimana produk RAPIMNAS I Partai Beringin Karya (BERKARYA) komando Sodara Badarudin Andi Picunang jelas menghilangkan nama Tommy Soeharto dan selain itu mengembalikan nama Partai Beringin Karya (BERKARYA) menjadi Partai Berkarya (BERINGIN KARYA), telisik investigasi membingungkan tapi tidak bagi yang teliti serupa tapi tak sama sama tapi tak serupa inilah.

Serupa tapi tak sama , Sama tapi tak serupa (biar tidak bingung perhatikan baik baik)

Hanya ada 1 pertanyaan yang tak terjawab dalam hati bagaimana nasib poitisi (Kubu Tommy Soeharto) yang ditinggalkan pasca munas-Lub yang digagas Presidium ?. Apa khabar mereka ?...

Sodara Badarudin Andi Picunang  melangggar AD/ART di pasal 52 bahwa perubahan sususnan pengurus DPP hanya dapat di rubah melalui Munas / Munaslub dan Rapimnas tidak bisa merubah nya. Hal ini jelas bila Kemenkumham membaca AD/ART Berkarya hasil Munaslub, jelas tidak akan berani merubah kepengurusan SK Kemenkumham no. 17 tanggal  30 juli 2020 sebelum dilaksanakan Munas. Maka dari itu Sodara Badar Picunang tergesa gesa untuk membuat MunasDalam situasi ini siapa yang diuntungkan ? Apakah Kubu Tommy Soeharto ?, Bukan..!!, Bukan hanya Kubu Tommy Soeharto, tapi seluruh masyarakat Indonesia yang mencintai Pak Harto.

Jelas seperti yang dilansir detikNews rilis Rahmat Fathan - detikNews 

Partai Berkarya Pastikan Undang Tommy Soeharto di Munas: Dia Tokoh

Kubu Samsul Djalal jelas lebih demokratis dan membuka diri untuk islah dengan Kubu Tommy Soeharto, dan sepertinya jelas politisi aktivis yang berada di kubu Tommy Soeharto  mendukung niat baik dari kubu Samsul Djalal ini, walau ada beberapa politisi yang tidak ingin islah dengan alasan yang tidak diketahui dengan pasti.  Yang jelas seperti yang sudah sudah terlihat dalam torehan sejarah Tommy Soeharto bukan politisi biasa, banyak torehan sejarah dan investigasi aktivis media berkaryaTV dan suaraberkarya.com yang melihat jelas keinginan Tommy Soeharto untuk terus memakmurkan rakyat Indonesia, contoh hal dengan dibangunnya saung berkarya menjadi central of education "PETANI".

Terlepas dari gugatan PTUN yang akan diumumkan putusanya tanggal 16 ini segala proses yang membesarkan Partai Berkarya kedepan harus di dukung dengan baik, baik itu PTUN, atau ISLAH. Karena sebagai politisi muda penggerak media melihat bahwasanya kita semua faham bahwa politik itu tidak dendam, juga politik itu tidak mengajarkan "Untuk  menjadi besar dengan mengecilkan politisi lainnya"  keterpanggilan jiwa BERKARYA untuk INDONESIA dalam segala dinamika yang ada dan segala kemungkinan jalan terbaik ditempuh walu harus menjadi pura pura lupa ingatan.


Satu kerhormatan bisa ngobrol langsung bersama
 Plt Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya, Syamsu Djalal

Munas yang digagas Mayjen TNI (Purn.) Dr. Syamsu Djalal, S.H., M.H., jelas harus didukung oleh kubu Tommy Soeharto. Niat baik membesarkan Partai Berkarya itu terlihat jelas dari rekan rekan politisi yang berada di barisan Kubu Samsu Djalal hari ini. Beda dengan Kubu Sodara Badarudin Andi Picunang yang saat ini tergesa gesa mau adakan Munas, hanya untuk merubah kepengurusan SK 17  produk hasil Munas-Lub. 
Elhan Zakaria berkaryaTV -Suaraberkarya.com - Pimred Lembaga Investigasi Negara
Netral dalam dinamika - beritakan kebenaran
Mau munas apapun juga Badarudin Andi Picunang tidak akan sah munasnya, jadi saya sarankan jangan ikuti, ikuti saja Munas nya Samsu Djalal. Terlebih Mayjen TNI Dr. Syamsu Djalal, S.H., M.H. adalah kETUA Mahkamah Partai dan PLT Sekjend saat ini. 
Lihat dan cermati PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, SERTA PERUBAHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK
Jelas disana ditulis Pasal 10 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik, Pemohon wajib mengunggah surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari Mahkamah Partai atau sebutan lain sesuai dengan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi. www.peraturan.go.id 2018, No.25 -8- Pasal 11 (1) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyatakan bahwa status Partai Politik sedang dalam perselisihan internal, Menteri tidak memberikan Hak Akses kepada Pemohon. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyatakan bahwa status Partai Politik tidak sedang dalam perselisihan, Menteri memberikan Hak Akses kepada Pemohon.

Mengingatkan lagi bahwasanya Mahkamah Partai Sudah memecat Sodara Badarudin Andi Picunang apabila Badarudin Andi Picunang melakukan munas itu tidak sah, dan jelas tidak akan di sahkan oleh Menhukam berdasarkan permenhukam diatas. Terlepas dari semua itu SK yang dikeluarkan Muchdi PR - Badar Picunang akan di kaji ulang, terutama SK SK DPW yang diterbitkan tidak melalui Muswil.

-EZ
Komentar Anda

Terkini: