Eggi Sudjana dan TPUA Protes Keras Penangkapan Munarman

/ April 28, 2021 / 1:02 PM
Bagikan:


SUARABERKARYA.COM, JAKARTA - Beredar kabar tentang ditangkapnya mantan Sekretaris Umum FPI Munarman, SH membuat hampir seluruh kalangan terkaget-kaget.

Pasalnya Munarman yang saat ini sedang mendampingi Habib Rizieq Syihab didalam persidangan ditangkap di kediamannya di Modern Hills Pamulang Tangerang Selatan, Selasa (27/04/2021)

Berkaitan dengan penangkapan tersebut mendapat kecaman keras dari dua petinggi TPUA (Tim Pembela Ulama dan Aktivis) yaitu Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.

Bahkan secara resmi TPUA membuat pernyataan hukum tentang protes atas penangkapan rekan advokat Munarman tersebut.

Eggi Sudjana, selaku ketua umum TPUA membenarkan bahwa TPUA akan mengambil langkah hukum atas penangkapan rekan advokat Munarman.

"Ya benar. Kami dari TPUA akan mengambil langkah hukum atas penangkapan rekan advokat Munarman" kata Eggi Sudjana, Rabu (28/04/2021).

Senada dengan Eggi, sekretaris umum TPUA Damai Hari Lubis juga menyampaikan hal yang sama. Bahkan mengirimkan pernyataan tertulisnya tentang protes keras terhadap penangkapan rekan advokat Munarman.

"Kami mengecam keras tindakan Densus 88 yang mempertontonkan kejumawaan serta arogansinya atas penangkapan tersebut" ungkap Damai Hari Lubis

Sebagai seorang advokat, Damai juga menuturkan bahwa didalam melakukan proses penegakan hukum juga ada aturan hukumnya.

"Munarman kan tidak dalam posisi sebagai buronan. Bahkan beliau saat ini sedang melakukan pembelaan terhadap sebuah perkara Habib Rizieq Syihab yang saat ini sedang berlangsung. Jadi tidak perlu dilakukan penangkapan. Bisa dengan cara pemanggilan terlebih dahulu" sambung Damai

"Karena didalam proses penegakan hukum juga harus taat dan patuh serta tunduk pada aturan hukum yang ada. Dan harus menjunjung tinggi prinsip hukum due of law serta menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah presumption off  innocent sekaligus menerapkan kesamaan hukum equality before the law" pungkas Damai Hari Lubis. 


Berikut Pernyataan Hukum TPUA ;

PERNYATAAN HUKUM TIM PEMBELA ULAMA DAN AKTIVIS (TPUA)

TENTANG PROTES KERAS ATAS PENANGKAPAN REKAN ADVOKAT MUNARMAN, SH OLEH DENSUS 88 

Dalam melaksanakan tugas penindakan, Densus 88 sebagai bagian dari institusi Polri wajib menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah (presumption off innocent), azas persamaan dimuka hukum (equality before the law), azas kepastian (rule of law), azas keadilan (justice) dan tidak imparsial.

Tidak boleh ada tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan yang arogan, tidak beradab, merendahkan marwah dan wibawa advokat, sekaligus melanggar asas due proces of law dengan memamerkan kejumawaan dan rasa kebencian terhadap sesama elemen anak bangsa.  

Sebagaimana dikabarkan berbagai media, Rekan Advokat Munarman, SH ditangkap oleh Densus 88 pada Selasa sore (28/04/2021), di Kediamannya di Perumahan Modern Hills, Cinangka-Pamulang, Tangerang Selatan. 

Berkenaan dengan hal tersebut, Tim Pembela Ulama dan Aktivis menyatakan:

Pertama, Menyatakan protes keras atas penangkapan Rekan Advokat Munarman, SH yang berprofesi sebagai advokat, yang ditangkap dan diperlakukan seperti penjahat, direndahkan marwah dan wibawanya, dilakukan dengan penuh jumawa, melanggar azas praduga tidak bersalah (presumption off innocent), azas persamaan dimuka hukum (equality before the law), azas kepastian hukum (rule of law), azas keadilan (justice) dan tidak imparsial.

Rekan Advokat Munarman, SH adalah seorang advokat dengan alamat yang jelas, sedang menjalankan tugas advokasi membela Habib Rizieq Shihab, oleh karenanya tindakan penangkapan tidak diperlukan karena Rekan Advokat Munarman, SH tidak sedang dalam status buron, atau akan menghilangkan barang bukti dan apalagi hendak melarikan diri.

Kedua, Menuntut institusi Polri agar mengkoreksi seluruh kebijakan penyelidikan dan/atau penyidikan terutama yang berkaitan dengan perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Detasemen Khusus Anti Teror 88 (Densus88). Selama ini, seluruh tindakan yang dilakukan Densus 88 berdalih isu  terorisme dilakukan secara arogan, menebar teror, tidak menghargai dan menghormati asas-asas hukum dan hak privasi setiap warga negara. Institusi Polri sebagai ttempat bernaung Densus 88 bertanggung jawab penuh atas seluruh tindakan Densus 88 yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.

Ketiga, menegaskan bahwa proses penyelidikan dan/atau penyidikan UU Terorisme secara umum wajib terikat dengan KUHAP. Tidak ada satupun ketentuan pasal dalam UU No. 5 tahun 2018 tentang Terorisme yang mewajibkan tindakan penangkapan pada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Terorisme. 

Dengan demikian, Densus 88 tak perlu untuk selalu memamerkan kejumawaan dengan aksit angkap-tangkapan karena proses penyelidikan dan/penyidikan UU Terorisme juga dapat dimulai dengan proses pemanggilan. 

Keempat, Menghimbau dan mendorong seluruh masyarakat untuk ikut mengontrol kinerja penegak hukum khususnya tindakan Densus 88. Tidak boleh ada pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berdalih pada isu pemberantasan Terorisme. 

Demikianlah pernyataan disampaikan, 


Jakarta, 28 April 2021


ttd


Prof. DR. H. Eggi Sudjana Mastal,

SH., MSi

Ketua Umum TPUA   



Damai Hari Lubis, SH,. MH

Sekretaris Jenderal


Turut memberikan pernyataan:

1. AzamKhan, SH

2. Arvid Martdsaktyo, SH., MKN

3. Novel Chaidir Hasan Bamu'min, SH., M.Sos

4. Mahmud, SH., MH., CLA

5. Ratih Puspa Nusanti, SH

6. Ir. Bayu Wibisono TEP., SH

7. Firly Noviansyah, SH

8. Ahmad Khozinudin, SH

9. Borkat Harahap, SH

10. Agus Susanto, SH,. MH

11. Muhtarom Lardy Syam, SH

12. Yulius Andesta, SH

13. Dulhaji Sangadji, SH

14. Muhamad Ali, SH, MH

15. Elidanetti, SH, MH 

16. Muhammad Syafiq Ridho, SH

17. M. Jonson Hasibuan, SH

18. H. Ismar Syafruddin, SH., MA

Komentar Anda

Terkini: