Gatot Nurmantyo Sudah Ingatkan Akan Bahaya Kebangkitan PKI

/ April 28, 2021 / 11:39 AM
Bagikan:


Gatot Nurmantyo Sudah Ingatkan Akan Bahaya Kebangkitan PKI

Tim Pembela Ulama dan Aktivis Menggugat Presiden dan DPR RI dimana Benang Merahnya ?

Oleh : Jalih Pitoeng 

Fenomena yang terjadi pada bangsa kita saat ini mengingatkan kembali kita terhadap sejarah kelam tentang bengisnya cara-cara PKI untuk merubah dasar negara Pancasila yang terdapat pada UUD 1945 menjadi bersistem komunisme.

Kebengisan itu dapat tergambarkan dalam beberapa pristiwa pemberontakan. Seperti pemberontakan Madiun 1948 yang banyak menelan korban nyawa dan juga mengakibatkan terbunuhnya para tokoh masyarakat dari kalangan ulama, aktivis sampai dengan pembunuhan para jenderal pada pristiwa pemberontakan PKI 1965 yang dikenal dengan Gerakan 30 Septenber (G 30 S PKI) yang mengakibatkan terbunuhnya beberapa jenderal kala itu. 

Namun Alhamdulillah ternyata bangsa ini masih diselamatkan oleh SWT melalui tangan-tangan prajurit pencinta tanah air yaitu Jenderal Nasution, Mayjen Soeharto dan Kolonel  Sarwo Edi.

Kelompok komunisme yang ciri perjuangannya selalu menggunakan jargon-jargon membela buruh, petani dan rakyat miskin serta perjuangan demi kesejahteraan rakyat jelata atau wong cilik dan dalam praktek perjuanganya dikenal suka menebar fitnah dan adu domba serta selalu memutarbalikkan fakta. Sehingga fakta yang sebenarnya menjadi seolah palsu dan data atau sejarah yang benar seolah menjadi dusta. 

Terhadap paham komunis yang ada pada gerakan PKI ini, fakta hukum negara telah menentukan larangannya melalui Tap MPR No. XXV tahun 1966 yang kemudian dirujuk oleh UU No. 27 Tahun 1999.

Namun kenyataannya saat ini, nampaknya Komunisme atau gerakan yang mirip cara-cara PKI ini sudah memiliki signal-signal kebangkitannya. Bahkan tanda-tanda kebangkitannya ini justru patut diduga ada didalam tubuh institusi resmi pemerintahan negara saat ini. 

Tidak tanggung-tanggung geliat simpatisan PKI atau faham komunis ini patut diduga sudah bercokol dibeberapa institusi. Salah satunya gejala-gejala kebangkitan ini dimotori oleh pejabat yang semestinya bertanggung jawab menjaga kelestarian Pancasila yakni BPIP (Badan Pengkajian Ideologi Pancasila) dan Kemendikbud. Bahkan kedua institusi tersebut bertanggung jawab kepada presiden. Namun sepertinya presiden belum merasakan signal bahaya komunisme yang muncul tersebut.

Hal tersebut ditanandai dengan tidak terpublikasi adanya teguran atau sanksi apapun terhadap pejabat tertinggi atau yang bertanggung jawab.

Kembali kepada kekhawatiran jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo tentang kekhawatirannya, sebagai pejabat Panglima TNI saat itu, beliau sampai mewajibkan Pemutaran Film Penghianatan PKI atau yang dikenal sebagai G 30 S PKI (Gerakan 30 September 1965 ) atau Gestapoe di institusi TNI yang dipimpinnya. Dimana mana film tersebut sudah mulai dilupakan sejak reformasi bergulir, dengan tidak ada lagi pemutarannya di semua stasiun televisi. Baik televisi Nasional maupun televisi swasta.

Oleh sebab adanya banyak kekeliruan atau dugaan pelanggaran dalam bentuk penyimpangan dari sistem perundang-undangan yang dilakukan oleh Presiden, juga DPR RI yakni fenomena penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta Tap MPR RI No. XXV & UU. No. 27/ 1999 Tentang KUHP, UU Kebebasan menyampaikan Pendapat UU RI No. 9/98  dan UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM serta beberapa undang-undang yang berlaku atau Hukum Positif lainnya, Tim Pembela Ulama dan Aktivis berencana melakukan gugatan terhadap presiden dan DPR RI.

Tentu oleh sebab mereka kalangan advokat atau ahli hukum, pastinya akan ditunjang melalui fakta adanya jejak digital berbagai media berita yang berdasarkan UU ITE yang juga merupakan bagian daripada alat bukti hukum sempurna, maka TPUA sepakat akan mengajukan gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang dilakukan oleh Penguasa atau Onrechtmatigedaad Overheiddaad (OOH)

Adapun alasan langkah upaya hukum konstitusional yang diambil ini justru penulis anggap sangat tepat sekaligus menunjukkan bahwa para aktivis TPUA benar-benar dewasa, serta tunduk dan patuh dalam melaksanakan amanah UUD 1945 sebagai kewajiban Warga Negara yang berdaulat yang selalu harus dan wajib tunduk kepada hukum, menolak praktik anarkis terhadap kebijakan yang mereka anggap salah. 

TPUA tidak memilih untuk turun ke jalan walau beberapa orang penggugat sudah cukup dikenal oleh masyarakat bangsa ini sebagai tokoh pergerakan demonstrasi di masa-masa sebelumnya. 

Sebut saja Advokat Prof. DR. H.Eggi Sudjana Mastal, SH. MSi selaku Ketua Umum dan Advokat Damai Hari Lubis selaku Sekretaris Umum TPUA. Disamping itu masih ada juga Advokat Ahmad Khoizinuddin yang juga dikenal sebagai sastrawan politik yang hobby menulis tentang dunia politik praktis dan Harapan Kebangkitan Islam.  

Eggi Sudjana yang namanya tentu tak asing bagi bangsa ini sebagai tokoh aktivis yang sangat kritis dan religius sekaligus merupakan seorang advokat muslim senior.

Namun kali ini Eggi Sudjana dan kawan-kawan melalui wadah organisasi TPUA, dalam pemenuhan dahaganya terkait keadilan di negeri ini, demi mematuhi peraturan dan perundang-undangan beliau lakukan dengan langkah elegant dalam artian prihatin terhadap wabah yang tak bersahabat bahkan momok menakutkan banyak orang di dunia saat ini.

Dimasa pandemi Covid ini Eggi Sudjana akan berusaha untuk mematuhi Protokol Kesehatan ditengah untuk hindarkan kerumunan massa dalam jumlah besar

Catatan penting penulis, terkait adanya wabah atau pandemi ini yang sudah banyak memakan korban WNI yang terdeteksi Covid-19 ini, bahkan sudah banyak memakan korban nyawa serta menelan anggaran triliyunan uang negara ini dengan back up hukum UU. Covid 19 (UU RI No 2 Tahun 2020), yang kini UU A quo ada dalam seleksi kepatutan untuk digunakan oleh pemerintah terhadap warga negara, melalui uji materi agenda persidangan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi yang dikabarkan bahwa persidangannya tengah istirahat dalam waktu yang tidak atau belum dapat ditentukan.

Pantauan penulis salah satu dari subjek hukum penggugat principal terdapat beberapa individual maupun kelompok atau komponen penggugat daripada Judicial Review dimaksud, tertera ada Advokat Damai Hari Lubis Selaku Ketua Korlabi dan Sekum TPUA dengan menggunakan bantuan hukum para pengacara dari himpunan atau kelompok aktivis dari Aliansi Anak Bangsa (AAB) dengan di koordinatori oleh Advokat Arvid Dwimart Saktyo, SH., MKN yang juga merupakan Sekretaris AAB dalam gugatan ke MK tersebut.

Apapun hasilnya dan apakah ada hubungan  hukumnya antara seruan Gatot Nurmantyo dan Gonjang ganjing adanya asumsi akan sangkaan  pelaksanaan penegakan hukum tanah air yang beraroma suka-suka (Kriminilisasi dan atau diskriminasi). 

Asumsi atau prediksi suka-suka ini memang suara-suara yang terdengar dari banyak pendapat yang disampaikan oleh tokoh akademisi maupun tokoh-tokoh bangsa serta para pakar hukum. Baik hukum maupun hukum tata negara.

Kemudian terkait materi gugatan ini kelak akan dikabulkan, atau kalah- menangnya atau ditolak, kita semua tahu, bahwa keputusan tersebut adalah kewenangan mutlak sebagai hak independen daripada yudikatif dalam hal ini majelis hakim.

Dalam pandangan penulis ditengah kebuntuan dimana banyak para ulama dan aktivis yang ditangkap dan ditahan, ini adalah sebuah langkah hukum yang positif yang diambil oleh TPUA sebagai wadah advokat yang kerap melakukan pembelaan terhadap ulama dan aktivis dengan pedoman hukum yang benar (due proccess of law) dan mempersembahkan bukti bahwa negara kita adalah negara berdasarkan hukum (rule of law).

Penulis pastinya dan masyarakat pencari keadilan atau pemerhati praktek penegakan hukum (penegakan keadilan dan kepastian hukum oleh aparatur yang berwenang) akan sama-sama menunggu kepastiannya tentang benarkah gugatan akan dilayangkan, kapan serta kompetensi peradilan mana (Pengadilan) didaftarkannya gugatan PMH OOH ini, kita sama-sama wait and see.

Salam dan do'a Insya Allah, semoga mereka, Tim Pembela Ulama & Aktivis mendapatkan dukungan dari  masyarakat luas yang cinta & setia terhadap Pancasila dan umumnya pencari keadilan. Penulis berpendapat tidak salah jika gugatan yang dilakukan oleh TPUA mendapat penghormatan dari para tergugat dalam hal ini presiden dan DPR RI. Karena sejatinya apa yang dilakukan oleh TPUA adalah sebuah tindakan yang korektif dalam bentuk kesadaran yang tinggi sebagai anak bangsa yang sangat mencintai negerinya.

Terkait apakah ada benang merah pada sub judul di atas, hingga saat ini penulispun belum menemukannya jawabannya. (SB).

Komentar Anda

Terkini: