Apa Yang Dimaksud Perbuatan Melawan Hukum Bagi Presiden dan DPR RI?

/ May 1, 2021 / 4:47 AM
Bagikan:


Apa yang dimaksud dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Fungsinya Positif yang diajukan terhadap presiden Joko Widodo dan DPR RI ?

Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.

(Koordinator Advokat TPUA dalam Perkara Nomor : 265/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst dan Nomor : 266/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst)

Alhamdulillah, akhirnya pada Jum’at tanggal 30 April 2021 Gugatan yang kami layangkan kepada Lembaga DPR RI dan Joko Widodo dalam Kedudukannya sebagai Presiden RI telah diterima dan diregisterasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor : 265/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst dan Nomor : 266/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. 

Namun, ada beberapa Rekan Sejawat dan Publik yang masih mempertanyakan Substansi Gugatan, terutama terkait nomenklatur Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Fungsinya Positif.

Untuk menjawabnya kami perlu meringkas beberapa substansi gugatan agar mudah dipahami masyarakat. Dalam sejarahnya, klasifikasi Perbuatan melawan Hukum itu terdiri dari beberapa fase, yaitu :

Fase Pertama, Pra Tahun 1919. Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Secara Formil. Berorientasi Kepada Kepastian Hukum.  Berdasarkan ketentuan Burgerljik Wetboek Belanda 1827 (Staatsblaad 23 tahun 1847) Art 1401(BW-Belanda) atau Pasal 1365 (BW-Indoesia): Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 

Rumusan Unsurnya: 

1. Ada perbuatan;  

2. Perbuatan tersebut melanggar hukum; 

3. Ada kesalahan pada pembuatnya; 

4. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian orang lain; 

5. Ada hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut. 

Fase Kedua, Pasca Tanggal 31 Januari 1919. Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil. Berorientasi Kepada Keadilan. Rumusan Unsurnya. Onrecht-matigedaad :  

1. Ada perbuatan;  

2. Perbuatan tersebut melanggar hukum; 

3. Ada kesalahan pada pembuatnya; 

4. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian orang lain; 

5. Ada hubungan kausal antara perbuatan tersebut dengan kerugian orang lain; 

6. Berbuat (aktif) maupun Berdiam (pasif) maupun melalaikan kewajiban hukum yang bertentangan dengan kepentingan umum/ bertentangan dengan hak orang lain/bertentangan dengan rasa kepatutan/tercela (Pasal 165 KUHP). Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) Arrest 31 Januari 1919. 

Kasus Pengusaha Percetakan Lindenbaum Vs Pengusaha Percetakan Cohen adalah contohnya.

Fase Ketiga, Pasca Tahun 1939. Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil Dalam Fungsi Negatif. Definisi Azas Materiele Wederrechtelijk-heid Dalam Fungsinya Negatif : Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, apabila tidak terdapat Azas Materiele Wederrechtelijkheid & tidak Wederrechtelijk, walaupun formil adalah Wederrechtelijk, karena memenuhi seluruh unsur pidana dari yindak pidana tersebut. 

Perbuatannya tersebut melanggar hukum secara formil(hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara) formiele wederrechtelijkheid (kepastian hukum) Namun perbuatan tersebut membawa kebaikan dan kemanfaatan dan tidak melanggar kepatutan atau tidak tercela atau tidak melanggar materiele wederrechtelijkheid, demi tegaknya keadilan hukum (syaratnya): 

1. tidak menguntung diri;

2.  tidak ada kerugian negara;

3. mengutamakan kepentingan umum terpenuhi (asas kemanfaatan publik). 

Fase Keempat, Pasca Tahun 1979. Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil Dalam Fungsinya Positif. Definisi Azas Materiele Wederrechtelijkheid Dalam Fungsinya Positif: Meskipun perbuatan tersebut tidak melanggar hukum formil (pidana, perdata, administrasi) tidak melanggar rumusan unsur formiele wederrechtelijk-heid. 

Namun apabila perbuatan tersebut melanggar materiele-wederrechtelijk-heid atau melanggar rasa kepatutan atau merupakan perbuatan tercela di masyarakat. Maka ia dapat dipidana berdasarkan rasa keadilan masyarakat. Juncto Penemuan hukum yang hidup di masyarakat (hukum adat) oleh hakim. 

Fase Kelima, Pasca Tanggal 16 Agustus 1999. Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil Dalam Fungsinya Negatif dan/atau Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil Dalam Fungsinya Positif. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, tanggal 21 Nopember 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tentang Perubahan atas Undang Undang  Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999, tanggal 16 Agustus 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penjelasan Pasal 2 ayat(1): 

"Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. 

Fase Keenam. Pasca Tanggal 25 Juli 2006."

Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil Dalam Fungsinya Negatif. Materiele Wederrechtelijkheid Fungsi Negatif: Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, apabila tidak terdapat Azas Materiele Wederrechtelijkheid dan tidak Wederrechtelijk, walaupun formil adalah Wederrechtelijk, karena memenuhi seluruh unsur pidana dari tindak pidana tersebut. 

Perbuatannya tersebut melanggar hukum secara formil (hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara) formiele wederrechtelijk-heid (kepastian hukum) Namun perbuatannya membawa kebaikan dan kemanfaatan dan tidak melanggar kepatutan atau tidak tercela atau tidak melanggar materiele wederrechtelijkheid, demi tegaknya keadilan hukum. 

Jurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006. Tanggal 25 Juli 2006. 

Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil Dalam Fungsinya Positif adalah dasar diajukannya Gugatan ini. Dimana Perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. 

Pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo dimana didalamnya terjadi keadaan :

1. Penegakkan Hukum Carut-Marut; 

2. Perekonomian Carut-Marut;      

3. Serangkaian Pembohongan Publik. 

4. Melahirkan regulasi nasional yang tidak patut atau tidak layak atau tercela berdasarkan agama apa pun di Indonesia ini.       

5. Membuat gaduh (sesama anak bangsa dipotensikan bertikai) di negeri ini.

Lima keadaan tersebut yang rinciannya kami uraikan dalam gugatan, adalah serangkaian tindakan tercela Presiden karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. 

Belum lagi, tindakan tersebut tidak sejalan dengan funfsi Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya, memberikan keadilan dan kepastian hukum, menjunjung tinggi sila ketuhanan yang maha esa dan menjaga persatuan dan kesatuan segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Adapun DPR telah melakukan perbuatan tercela karena tidak menjalankan fungsinya sebagai lembaga control Eksekutif (Presiden) dimana dalam menjalankan fungsinya DPR memiliki sejumlah hak diantaranya hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. 

Fungsi ini mandul dan tidak dijalankan oleh DPR RI, karenanya DPR RI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Fungsinya Positif sebagaimana telah penulis jelaskan diatas.

DPR hanya diam seribu bahasa atas adanya Penegakkan Hukum Carut-Marut; Perekonomian Carut-Marut; Serangkaian Pembohongan Publik. Melahirkan regulasi nasional yang tidak patut atau tidak layak atau tercela berdasarkan agama apa pun di Indonesia ini dan Membuat gaduh (sesama anak bangsa dipotensikan bertikai) di negeri ini, dimana semua itu terjadi di era rezim Presiden Joko Widodo.

Tujuan Gugatan yang kami ajukan adalah dalam rangka mengingatkan Presiden agar mampu mengambil inisiatif untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan tercela yang telah dilakukannya. Mendorong DPR RI agar mengaktifkan fungsinya (positif) sehingga segera mengambil inisiatif untuk menggunakan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. 

Atas Perbuatan  Tercela Presiden, melalui gugatan kami memohon kepada pengadilan agar  menetapkan Presiden terbukti telah melakukan Perbuatan Tercela. Dan atas penetapan tersebut kemudian meminta agar DPR RI membawanya kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mendapat putusan hukum. (SB)

Komentar Anda

Terkini: