Beredar Ancaman Terhadap Gugatan Kepada Presiden, Sugengwaras: Hentikan Buzzer Provokator!

/ May 6, 2021 / 8:43 AM
Bagikan:


SUARABERKARYA, JAKARTA - Menyimak dan menanggapi video yang beredar disalah satu kanal youtube yang mempertontonkan, seorang oknum tak dikenal, yang mengancam, mengintimidasi dan menuduh tindakan Provokator yang meminta Presiden Jokowi Mundur kepada Prof. DR. H.Eggi Sudjana Mastal SH., M.Si. dinilai sangat Provokatif dan arogan yang bersandar pada kekuasaan presiden dan peran kepolisian disikapi protes tegas oleh salah seorang Kolonel TNI (Purn) Sugengwaras.

Menurutnya sangat disayangkan oknum yang entah siapa yang cara dan ucapannya berindikasi 'Buta Hukum' yang hanya mampu melihat dan menyalahkan tindakan orang lain tanpa menyadari kejorokan dan kesalahan sendiri, yang layak disebut bukan orang berpendidikan, tidak paham hukum, bahkan buzzer gelap/ preman bayaran.

Saat dikonfirmasi, Sugengwaras ungkapkan keperihatinanya.

"Sebutan 'bajingan' merupakan kata  'pelecehan dan penghinaan' terhadap Eggi Sudjana Mastal, yang bisa dituntut secara hukum" ungkap Sugengwaras, Rabu (05/05/2021).

"Seharusnya polisi segera menangkap itu orang karena perbuatan nya merupakan kejahatan tindak pidana yang bukan delik aduan. Jadi tidak perlu tunggu ada LP atau laporan dari siapapun" pinta Sugengwaras menegaskan.

"Tuduhan Provokator dan membuat gaduh negara terhadap Eggi Sudjana Mastal, justru sangat melekat dengan ucapan oknum tersebut, yang sangat mungkin justru membuat gaduh terhadap negara ini" imbuh Sugengwaras

"Atas ancaman tersebut, saya memohon untuk semua pihak, baik pemerintah, kepolisian terutama kelompok Eggi Sudjana, atau siapapun yang membaca, untuk tidak terpancing dan terpengaruh oleh ulah oknum tersebut yang disajikan via video yang berdurasi 6.16 ',  yang bisa asli atau rekayasa untuk membuat gaduh" lanjut Sugengwaras.

Sugengwaras juga meminta dengan tegas agar pihak kepolisian segera menangkap dan pidanakan oknum tersebut, percayakan kepada pihak pihak yang berwenang, sesuai prosedur, proses dan mekanisme hukum yang berlaku dinegeri ini.

"Sekali lagi, berdasarkan undang-undang yang berlaku, tentang kebebasan berkumpul dan berpendapat yang bertanggung jawab, serahkan kepada pihak pihak yang berwenang, agar tidak menambah carut marutnya hukum di NKRI" pungkas Sugeng. (SB)

Komentar Anda

Terkini: