Bisakah Rakyat Menggugat Presiden dan DPR RI, Damai Hari Lubis : Sangat Bisa!

/ May 1, 2021 / 1:45 PM
Bagikan:


SUARABERKARYA.COM, JAKARTA - Beredar kabar  tentang Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang telah melayangkan gugatan terhadap Presiden Jokowi dan DPR RI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, banyak sebagian masyarakat mempertanyakan hal tersebut.

Salah satu kuasa hukum Jalih Pitoeng dkk dalam gugatan tersebut mengatakan pada saat dihubungi tadi pagi bahwa gugatan tersebut bisa dilakukan.

Damai Hari Lubis, SH., MH selaku Sekretaris Jenderal TPUA ini menyampaikan bahwa rakyat bisa menggugat bahkan presiden bisa dimakzulkan. Tentunya sesuai dengan mekanisme konstitusi yang ada.

"Bisa. Karena Logika sederhananya adalah bahwa rakyat pemilik kedaulatan negara. Sedangkan penguasa dan pemerintahan dipilih oleh rakyat sesuai konstitusi (pemilu). Begitu pula DPR RI sebagai delegator rakyat yang berposisi pada legislatif pengawas kinerja eksekutif" ungkap Damai Hari Lubis, Sabtu (01/05/2021)

"Demikian juga DPR yang memiliki hak interpelasi, hak angket dan memanggil serta minta pertanggung jawaban pemerintah dalam hal ini presiden RI yang disinyalir banyak melakukan kesalahan sebagai penyelenggara maka pastinya oleh sebab negara kita negara hukum, tentu kembali pada kekuatan fungsi hukum, yaitu pertama demi  keadilan yang kedua demi kepastian hukum" lanjut Damai menegaskan.

"Maka ketika para penguasa atau subjek hukum memiliki keuasaan namun cacat prestasi atau melenceng dalam artian tidak memenuhi tupoksinya dan melanggar sumpah jabatannya, tentu kembali hukum mesti  dikenakan sebagai track solutif terakhir, oleh sebab banyak rakyat daripada para tokoh bangsa dan intelektual hukum atau akademisi yang sudah mengingatkan dengan narasi-narasi hukum dan kebangsaan, termasuk melalui aksi-aksi unjuk rasa, justru 'alasan' dari hak kebebasan berpendapat justru berakhir pada jeruji besi" Sambung Damai menyesalkan.

Masih menurutnya bahwa negara kita adalah negara hukum (rechstaat) tentu panduan hukum sebagai rule of law yang ada  patut digunakan dan konstitusi negara mendukung dengan prinsip semua orang  equal dihadapan hukum. Siapapun dia. Baik tukang becak sampai dengan presiden. Maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan penguasa (nrechtmatigedaad overheiddaad) yang diajukan sebagian  rakyatnya sudah tepat dan akurat.

Ditanya apa saja persiapan dalam gugatan tersebut, mujahid 212 yang sempat menjadi kuasa hukum Habib Rizieq ini menyampaikan kesiapannya sebagai kuasa hukum penggugat.

"Terkait data cacat atau wan prestasi penguasa dalam hal ini presiden dan DPR RI kami sudah miliki dan sempurna menjadi alat bukti secara hukum, serta dukungan moril dan do"a dari berbagai lapisan masyarakat luas yang sependapat dengan kami dalam perjuangan ini" Damai menuturkan.

"Kewajiban kami berjuang dalam menegakan kebenaran. Urusan menang kami serahkan kepada Allah SWT. Setidaknya kami telah menggugurkan kewajiban kami secara keilmuan yang kami milik" pungkasnya. (SB)

Komentar Anda

Terkini: