Dapatkah Rakyat Menuntut Presiden Mengundurkan Diri Dari Jabatannya?

/ May 1, 2021 / 6:05 PM
Bagikan:


Dapatkah Rakyat Menuntut Presiden Mengundurkan Diri Dari Jabatannya ?

Respons Atas Komentar Istana Terhadap Gugatan TPUA

Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.

Koordinator Advokat TPUA dalam Perkara Nomor : 265/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst dan Nomor : 266/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

SUARABERKARYA. COM, JAKARTA - Dalam Tulisan sebelumnya, kami telah memaparkan Legal Standing (Dasar Hukum) klien kami mengajukan gugatan kepada DPR dan Presiden Joko Widodo. Klien kami adalah Warga Negara Indonesia wajib pajak dan pembayar pajak, guna pembiayaan belanja negara untuk penyelenggaraan negara dalam kesehariannya. Untuk itulah maka klien kami memiliki hak menggugat apabila penyelanggara negara, yaitu DPR RI dan Presiden Joko Widodo tidak melaksanakan Tupoksinya, atau dengan kata lain melakukan “perbuatan tercela” atau Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil Dalam Fungsinya Positif.

Kantor Staf Presiden (KSP) angkat bicara mengenai gugatan TPUA tersebut. Menurutnya, gugatan menuntut Jokowi mundur itu tidak berdasar.

"Saya tidak membaca pasti positanya, dalil-dalil yang mereka ungkapkan. Apa yang menjadi alasan hukum mereka untuk menggugat Pak Jokowi. Jangan sampai nanti tikus mati di got, yang disalahkan Pak Jokowi. Jadi nggak fair. Apakah Pak Jokowi secara konstitusi benar-benar melanggar konstitusi negara, UUD," tutur Ade Irfan Pulungan, ahli KSP pada Sabtu, (01/05/2021)

Sayangnya, meskipun mengaku belum membaca dalil-dalil Posita gugatan, ahli KSP ini justru meminta TPUA untuk belajar hukum lagi. Selayaknya bukan kami dari TPUA yang diminta belajar hukum, namun KSP sebaiknya segera membaca dalil-dalil gugatan sebelum berkomentar lebih lanjut.

Tentang apakah Rakyat memiliki hak menuntut Presiden Joko Widodo sebagai kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk berhenti dari jabatannya (atau mundur), dikembalikan kepada norma konstitusional. Sayangnya, KSP tidak menginsyafi bahwa Presiden berhenti dari jabatannya itu adalah norma yang konstitusional.

didalam ketentuan pasal 7A UUD 1946, disebutkan :

"Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden"

Dari norma pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, memberhentikan Presiden dari jabatannya adalah tindakan yang konstitusional, sepanjang  dipenuhi alasan pemberhentian. Karena konstitusi Indonesia, tidak mengadopsi konstitusi tiran yang mewajibkan mematuhi Presiden meskipun Presiden melanggar konstitusi.

Kedua, alasan pemberhentian adalah disebabkan karena Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau "perbuatan tercela" maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam gugatan yang diajukan klien kami, pemberhentian Presiden diminta berdasarkan adanya perbuatan tercela yang dilakukan Presiden.

Ketiga, Presiden secara subjektif juga diperkenankan mengundurkan diri dari jabatannya, baik karena menginsyafi tidak dapat menjalankan amanah sebagai Presiden atau menyadari mayoritas rakyat sudah tak menghendakinya.

Dalam hal ini, Presiden dapat mengajukan pengunduran diri berdasarkan ketentuan Tap MPR No 6 Tahun 2001. Hanya saja dikembalikan kepada sikap pribadi seorang Presiden, apakah memiliki sikap ksatria untuk mengundurkan diri atau tetap menutup mata melanjutkan jabatannya, meskipun banyak masalah bangsa yang terjadi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Keempat, tuntutan klien kami agar Presiden mengundurkan diri adalah tuntutan yang konstitusional dan disalurkan melalui lembaga peradilan, disertai dengan dalil-dalil dan dilanjutkan akan menyusul berbagai bukti berupa data dan keterangan, baik dari saksi maupun ahli untuk membuktikan tuntutannya di persidangan.

Lagipula, tuntunan yang diajukan bukan saja meminta Presiden mengundurkan diri, tetapi juga meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Presiden telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam fungsinya positif, yakni telah melakukan perbuatan tercela dalam mengemban jabatannya.

Klien kami, juga menuntut kepada DPR agar menjalankan fungsinya untuk melakukan kontrol kepada Presiden melalui hak angket, hak interpelasi, hak bertanya dan menyatakan pendapat.

Dalam gugatan, klien kami tidak pernah mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia, jadi klien kami tidak merasa perlu meminta izin seluruh rakyat untuk menggugat Presiden. Klien kami, hanyalah warga negara yang taat konstitusi dan menyalurkan tuntutannya melalui lembaga peradilan.

Jadi, klien kami memiliki hak hukum untuk menggugat sekaligus menuntut Presiden Joko Widodo mundur melalui pengadilan. Soal apakah akan dikabulkan, itu sepenuhnya wewenang pengadilan.

Proses yang paling objektif untuk menilai apakah Presiden melakukan perbuatan tercela adalah mengajukan tuntutan di pengadilan, bukan di DPR. Sebab, di DPR yang terjadi bukan proses hukum tetapi proses politik.

Didalam pengadilan, akan diuji apakah Presiden yang gemar mengumbar janji dan tidak ditepati (ada 66 janji yang tercatat), mengeluarkan statement yang tidak sejalan dengan fakta dan realita, adalah perbuatan yang tercela dan layak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam fungsinya positif. Tugas kami selaku penggugat, akan membuktikan di pengadilan.

Kekuasaan tidak boleh dijalankan dengan gaya kepemimpinan Fir'aun sebagaimana diabadikan dalam surat Al Qasas ayat 4 (ada 6 hal, yaitu : 1. Berbuat sewenang-wenang, 

2. Memecah belah Rakyat nya, 

3. Menindas Rakyat nya,

4. Membunuh karakter juga fisik Rakyatnya, 

5. Berbuat kerusakan,

6. Fir'aun Berlaku sombong beserta para balatentaranya.

Yang jelas, dengan adanya gugatan ini semestinya Istana menginsyafi kinerja Presiden sedang dipersoalkan rakyat. Alih-alih melakukan evaluasi, istana justru menuding TPUA agar belajar hukum lagi. 

Saran kami, sebaiknya KSP segera membaca dan mempelajari isi gugatan yang kami ajukan ketimbang mengumbar ujaran jumawa, meminta kami di TPUA untuk belajar hukum lagi. Mempersiapkan diri untuk menghadapi gugatan jauh lebih elegan, ketimbang mengumbar ujaran jumawa dan merasa diri paling paham tentang hukum.

Kalau sampai gugatan ini dikabulkan pengadilan, jangan sampai istana kelak berdalih tidak optimal menghadapi gugatan karena kurang atau tidak mempelajari gugatan secara cermat. Kami di TPUA pada pokoknya, siap menghadapi jawaban istana di pengadilan.(SB)

Komentar Anda

Terkini: