Istana Tidak Perlu Khawatir Dengan Gugatan Rakyat Melalui TPUA

/ May 7, 2021 / 5:43 AM
Bagikan:


 "ISTANA TIDAK PERLU KHAWATIR DENGAN GUGATAN RAKYAT MELALUI TPUA"

Oleh : Damai Hari Lubis, SH MH

Sekretaris Umum TPUA

SUARABERKARYA.COM, JAKARTA - Sejak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Fungsinya Positif dilayangkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) terhadap Presiden Joko Widodo dan Lembaga DPR RI, istana dan partai penguasa nampak gusar. Respons kekanak-kanakan pertama muncul dari Ade Irfan Pulungan, salah satu Ahli dari Kantor Staf Presiden yang meminta TPUA untuk belajar hukum secara private pada dirinya padahal dia belum membaca materi gugatan lagipula secara faktual (lahiriah) dirinya sangat tidak elok menyatakan hal itu (kursus hukum) oleh karena diri AIP. jauh strata ke advokatan dibanding seniornya AIP, yakni Prof . DR. Eggi Sudjana, SH.MSi dan termasuk dibanding penulis sendiri, sehingga dirasa statemen pribadinya tidak atau kurang etis pada kaca mata publik

Senada dengan Ahli KSP, TB Hasanuddin Sekretaris Fraksi PDIP juga ikut mengomentari dengan mempersoalkan gugatan dengan tuntutan pengunduran diri Presiden. Menurutnya, mekanisme pengunduran diri presiden musti ditempuh secara politik di DPR, bukan via gugatan pengadilan.

Mengenai hal itu, Koordinator Advokat TPUA Ahmad Khozinudin telah mengklarifikasi pernyataan KSP dan Sekretaris PDIP. Kedudukan gugatan dimaksud, justru untuk melengkapi proses politik di DPR RI hingga DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), menghasilkan rekomendasi yang dibawa ke MK, putusan MK ditindaklanjuti MPR, dan klimaksnya Sidang Istimewa MPR RI.

Dikabarkan bahwa pada hari ini Kamis 6 Juni 2021 sejumlah petinggi partai koalisi Jokowi Ma'ruf Amien berkumpul di kantor PDIP. Entah kebetulan, yang jelas pertemuan semacam ini jarang terjadi dan momentumnya terjadi setelah TPUA menggugat Presiden dan DPR RI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kami menghimbau, agar istana (termasuk koalisi Partai pendukung pemerintah) tidak perlu gusar dengan gugatan sejumlah rakyat melalui TPUA. Tidak ada yang spesial dalam gugatan ini, sama seperti gugatan lainnya.

Sepanjang Presiden Joko Widodo dapat membuktikan tidak pernah ingkar janji, tidak bohong, telah memenuhi 66 janji politik saat kampanye, tentu tak perlu khawatir dianggap melakukan perbuatan tercela. Jadi, dalam sidang di pengadilan Presiden Joko Widodo tinggal membawa bukti-bukti telah menunaikan seluruh janjinya, termasuk bukti adanya data Rp. 11.000 triliun di kantong Presiden.

Kami selaku penggugat juga hanya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara, bukan kami yang memutuskan. Karenanya, dinamika gugatan seyogyanya disikapi biasa saja.

Adapun jika kelak memang terbukti Presiden melakukan perbuatan tercela dan hal itu terkategori melakukan perbuatan melawan hukum, sebaiknya Presiden Joko Widodo mengambil inisiatif mengundurkan diri agar DPR RI tidak perlu menempuh mekanisme untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berujung pemakzulan. Sebab, dalam gugatan TPUA bukan hanya presiden yang digugat, tetapi juga lembaga DPR RI.

Aktivasi ketentuan pasal 7A UUD 1945 tentu akan menimbulkan kegaduhan baik di parlemen maupun ditengah rakyat. Mengambil inisiatif mundur dari jabatannya, berarti presiden Joko Widodo lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ketimbang ego pribadinya.

TPUA akan komitmen menempuh jalur hukum dan tidak akan mengambil upaya yang bertentangan dengan konstitusi. Karena itu, TPUA juga menghimbau kepada istana untuk menempuh langkah yang sama.

Biarkan pengadilan yang akan memutuskan perbedaan pandangan yang terjadi, termasuk adanya dugaan perbuatan melawan hukum berupa perbuatan tercela yang dilakukan oleh presiden Joko Widodo. Apapun keputusannya mari kita hargai bersama.

Komentar Anda

Terkini: