Ketua Umum DPR RI Jalih Pitoeng Gugat DPR RI

/ May 25, 2021 / 10:38 AM
Bagikan:

SUARABERKARYA.COM, JAKARTA - Pengacara dan aktivis senior Prof. Dr. H. Eggi Sudjana, SH., MSi meminta Jokowi Mundur karena tidak kompeten sebagai presiden.

Hal itu disampaikan Eggi Sudjana dihadapan majelis hakim saat digelar sidang gugatan terhadap presiden Jokowi di pengadilan negeri Jakarta Pusat, Senin (24/05/2021).

Eggi Sudjana meminta majelis hakim memutuskan untuk memenangkan gugatannya karena sudah dua kali Jokowi mangkir dari persidangan tersebut.

Saat sejumlah rakyat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan atas perbuatan tercela Presiden Joko Widodo berupa perbuatan ingkar janji, tidak amanah dan berbohong kepada publik, sejumlah pihak segera mengambil posisi membela Presiden Joko Widodo. PDIP, Golkar, PKB dan PPP melalui TB Hasanuddin, Ace Sadzily, Jazilul Fawaid, dan Asrul Sani langsung bersuara membela Presiden Joko Widodo.

Adapun Partai Gerindra terlihat cari aman. tidak bersuara, Tidak mendukung Presiden, tidak juga membela rakyat.

PKS dan Demokrat masih wait and see, sepertinya menunggu arus dukungan rakyat. Masih mempertimbangkan plus minus dalam kalkulasi politik.

Adapun mayoritas rakyat otomatis bersuara memberikan dukungan. Hal itu dibuktikan dengan viralnya sejumlah video persidangan, juga komentar dukungan dan pembelaan.

Gugatan ini memang tidak memberikan opsi untuk diam, semua pihak akhirnya akan dipaksa memilih : Berdiri bersama rakyat yang berjuang, atau membela perbuatan tercela Presiden ? Pilihan ini, sekaligus akan menjadi dasar penilaian.

Bagi rakyat, pilihan ini akan berpengaruh pada suksesi kepemimpinan pada tahun 2024, baik untuk Pemilu maupun Pilpres. Karakter sosial media, yang akan mengarsip setiap peristiwa secara rapih, akan menyulitkan rakyat melupakan pengkhianat partai politik.

Bagi Partai yang berpihak kepada Presiden Jokowi padahal jabatannya hanya tinggal satu periode, akan beresiko ditinggalkan rakyat. Elektabilitas partai dan politisi juga akan turut ditentukan pada pilihan dalam isu ini.

Bagi kami di TPUA, tidak ada ruginya. Menjalankan amanah rakyat untuk menggugat Presiden adalah amanah mulia, soal menang kalah itu biasa. Bagi advokat, menjalankan amanah rakyat adalah salah satu tugas mulia Profesi.

Para senator di DPD juga belum bersuara, mereka hanya sibuk dengan kepentingan mereka untuk mengamandemen konstitusi, agar lembaga mereka bisa mencalonkan Presiden. Kuat dugaan, DPD RI akan menjadikan hal ini sebagai burguining dalam isu amandemen.

Padahal, DPD RI juga semestinya perlu diperkuat untuk mengontrol Presiden. DPD RI semestinya, juga minta kewenangan untuk dapat menggugat Presiden di MK dalam perkara pemakzulan, bukan hanya sibuk agar lembaganya bisa mengusung Capres.

Pada akhirnya, semua berpulang kepada rakyat Indonesia. Apakah mereka, berani bersuara untuk memberikan dukungan pada gugatan, atau hanya diam berada dalam kezaliman.

Akhirnya, kami menyampaikan kepada segenap elemen anak bangsa, dengan ungkapan  :

"Anda memilih bersama kami membela rakyat, atau diam memberikan dukungan pada kezaliman rezim Jokowi" Ungkap Ahmad Khozinudin selaku koordinator advokat dari TPUA melalui pesan tertulisnya, Selasa (25/05/2021).

Senada dengan itu, aktivis muslim betawi Jalih Pitoeng yang dikenal kritis pun menyoroti sikap anggota DPR RI. Terutama politisi yang bernaung dalam partai partai koalisi.

Penggagas dan ketua umum DPR RI (Dewan Persaudaraan Relawan dan Rakyat Indonesia) justru menyimpulkan bahwa benar dugaannya tentang adanya difungsi parlemen. DPR yang semestinya menjadi lembaga pengontrol justru menjadi lembaga pengkatrol kebijakan presiden.

"Alhamdulillah apa yang sejak dulu kami perjuangkan kini terjawab sudah" kata Jalih Pitoeng saat ditemui jelang persidangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (25/05/2021).

"Dulu kami bersama rekan-rekan aktivis yang tergabung di DPR RI, emak-emak militan, para dosen dan mahasiswa serta umat, ulama dan rakyat telah menuntut dan menggugat ke DPR MPR namun hingga saat ini tak didengar" ungkap Jalih Pitoeng penuh penyesalan.

"Kami berkali kali lakukan unjuk rasa damai dan konstitusional   kala itu" imbuhnya.

"Mulai dari meminta Habib Rizieq dipulangkan tanpa syarat, menolak revisi UU KPK, UU No. 13 tentang ketenagakerjaan yang saat itu belum lahir Omnibuslaw hingga banyak permaslahan pelanggaran HAM berat atas Pristiwa Berdarah Tragedi Kemanusiaan 21-22 Mei di BAWASLU yang memakan korban beberapa tunas bangsa" tambah Jalih Pitoeng merinci.

Penggugat Presiden dan DPR RI, Jalih Pitoeng juga menyampaikan bahwa ini merupakan langkah yang legal serta konstitusional selain upaya aksi-aksi unjuk rasa dama sebelum dirinya ditangkap dan dipenjara karena dituduh merencanakan penggagalan pelantikan presiden Jokowi 20 Oktober 2019 lalu.

"Maka langkah gugatan inilah yang saat ini kami ambil. Baik menggugat Presiden maupun DPR RI sebagai dua lembaga yang memproduksi Undang-Undang" sambung Jalih Pitoeng.

"Karena rusaknya sebuah negara sangat ditentukan oleh lembaga Eksekutif dalam hal ini Presiden dan Legislatif yaitu DPR RI. Bahkan apabila Yudikatif juga sudah tidak lagi berfungsi maka keberadaan Indonesia kedepan entah seperti apa...???!!!" Pungkas Jalih Pitoeng. (SB)

Komentar Anda

Terkini: