Konstitusi Didesain Tidak Adil, Karena Itu Perlu Trobosan Hukum Untuk Membela Hak-hak Rakyat!

/ May 2, 2021 / 7:08 AM
Bagikan:


"Konstitusi Didesain Tidak Adil, Karena Itu Perlu Trobosan Hukum Untuk Membela Hak-Hak Rakyat"

Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.

(Koordinator Advokat TPUA dalam Perkara Nomor : 265/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst dan Nomor : 266/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst)

SUARABERKARYA.COM, JAKARTA - Ada sebagian Rekan sejawat dan mungkin publik mempertanyakan, mengapa menggugat Presiden yang salah satu tuntutannya meminta Presiden Joko Widodo mengundurkan diri dari jabatannya, namun diajukan melalui Peradilan Umum ? Mengapa, tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi ? Bukankah, wewenang untuk mengadili perkara Pemakzulan Presiden ada di Mahkamah Konstitusi ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami memulainya dengan melihat desain konstitusi sebagai berikut :

Pasca amandemen UUD 1945 terjadi perubahan mekanisme pengisian jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia yang dipilih secara langsung. Itu artinya, setiap rakyat memiliki hak menentukan siapa orang yang layak memimpin Republik ini. Sayangnya, desain konstitusi tersebut tidak dibuat adil yakni Rakyat hanya diberi hak untuk memilih secara langsung namun tidak di beri hak untuk memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden secara langsung.

Untuk memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang melanggar ketentuan pasal 7A UUD 1945, baik karena alasan apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, "atau perbuatan tercela" maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, wewenangnya ada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Itu artinya, kedaulatan rakyat untuk mengontrol Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui mekanisme pemakzulan telah 'dirampas' oleh DPR RI dan MPR RI.

Sebenarnya, nomenklatur 'merampas hak rakyat' oleh DPR RI dan MPR RI itu tidak terjadi jika DPR RI dan MPR RI melaksanakan kehendak rakyat. Dalam hal ini, saat rakyat menghendaki wakilnya mengontrol kinerja Presiden dilaksanakan dengan baik oleh DPR RI dan MPR RI, tentulah dua lembaga ini dapat disebut sebagai wakil rakyat yang sebenarnya, tidak khianat terhadap rakyat.

Proses pemakzulan Presiden atas perbuatan tercela yang dilakukan Presiden ditempuh langsung oleh DPR dengan melaksanakan fungsi kontrolnya melalui hak angket, hak interpelasi, hak bertanya hingga menyatakan pendapat, dan selanjutnya DPR membawa perkara pemakzulan Presiden ke lembaga Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, MPR RI menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan menggelar sidang istimewa untuk mencopot Presiden, menetapkan Wakil Presiden menjadi Presiden, sekaligus memilih dan menetapkan Wakil Presiden pengganti.

Kalau rakyat yang mengajukan gugatan pemakzulan Presiden ke Mahkamah Konstitusi pasti akan dikesampingkan karena tidak memiliki legal standing karena yang memiliki kewenangan dalam perkara pemakzulan Presiden adalah DPR RI.

Mengharapkan DPR RI melakukan hal itu ? seperti pungguk merindukan bulan. DPR RI saat ini tidak lagi mewakili aspirasi rakyat, malah menjadi stempel politik rezim.

Saat rakyat menolak RUU KPK, RUU Omnibus Law, dan sejumlah Perppu yang diterbitkan Presiden, nyatanya DPR justru mengesahkannya menjadi UU. Apalagi dalam isu pemakzulan Presiden, rasanya seperti mimpi saja berharap kepada DPR.

Karena itu, kami melakukan terobosan hukum menggugat secara perdata baik terhadap Presiden Joko Widodo maupun lembaga DPR RI, agar perbuatan tercela berupa tidak dijalankannya tupoksi Presiden dan DPR RI dapat ditetapkan oleh pengadilan sebagai perbuatan melawan hukum dalam fungsinya positif. Kepada Presiden, dituntut untuk mengundurkan diri sehingga tidak perlu ada sidang pemakzulan di Mahkamah Konstitusi.

Adapun terhadap DPR, setelah ditetapkan melakukan perbuatan melawan hukum dalam fungsinya positif, kemudian dihukum untuk segera mengaktifkan fungsi kontrolnya dengan menggunakan hak angket, interpelasi, bertanya hingga menyatakan pendapat. konklusinya, DPR membawa penetapan Presiden telah berbuat tercela ke Mahkamah Konstitusi, dilakukan sidang pemakzulan Presiden dan ditindaklanjuti oleh sidang istimewa MPR RI.

Begitulah, alur hukum dan logika perjuangan yang dibangun dalam hal menggugat Presiden Joko Widodo dan lembaga DPR RI melalui peradilan umum yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukannya melalui Mahkamah Konstitusi.

Perjuangan ini masih panjang, karena itu kami mengharapkan dukungan dan doa segenap rakyat Indonesia, dalam ikhtiar yang kami lakukan untuk memperbaiki kondisi bangsa di negeri ini. Kami tak ingin memiliki hutang sejarah, mewariskan republik ini kepada anak cucu kita dalam keadaan rusak binasa. Kami mengambil peran, sepanjang yang masih bisa kami lakukan untuk terus berjuang dan membersamai kepentingan rakyat.(SB)

Komentar Anda

Terkini: