Mengapa Presiden Jokowi Digugat Rakyatnya??

/ May 7, 2021 / 6:00 AM
Bagikan:

SUARABERKARYA.COM, JAKARTA - Hampir seminggu tepatnya ramai perbincangan dibeberapa media tentang adanya gugatan terhadap presiden republik Indonesia Joko Widodo dan DPR RI ke pengadilan negeri Jakarta Pusat.

Gugatan yang terdaftar di pengadilan negeri Jakarta Pusat dan bisa diakses melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang tercatat atas nama penggugat Muhidin Jalih itupun menjadi ramai dalam perbincangan diberbagai kalangan.

Mulai dari politisi, profesi dan akademisi hinnga warung kopi. Terutama tanggapan sinis dari pihak istana. Dalam hal ini Kantor Staf Presiden. Termasuk pula dikalangan para aktivis pencinta dan pencari keadilan.

Tidak sampai disitu, ada juga anggota masyarakat yang pro Jokowi sampai mengancam-ancam Prof. Dr. H. Eggi Sudjana karena beliau adalah ketua umum TPUA (Tim Pembela Ulama dan Aktivis) yang menjadi kuasa penggugat.

Ancaman tersebut telah disebarluaskan melalui salah satu kanal youtube yang bisa diakses oleh siapa saja. 

Sidang perdana atas perkara gugatan terhadap presiden bernomor : 266/Pdt.G/2021/PN/Jak.Pst tersebut yang akan digelar pada Senin, 10 Mei 2021 tersebut tak luput menjadi perhatian publik.

Banyak pihak bertanya-tanya apa sebenarnya yang akan digugat terhadap presiden dan DPR tersebut. Karena dari beberapa kali pemberitaan, baik Jalih Pitoeng selaku penggugat maupun kuasa hukum yang tergabung dalam TPUA tak pernah memberi keterangan secara rinci atas materi gugatan.

Namun dihari-hari mendekati masa persidangan Aktivis Muslim Jalih Pitoeng mulai sedikit membuka ruang untuk diketahui.

"Sesungguhnya gugatan ini bukan untuk saya pribadi. Namun untuk kepentinga rakyat dan bangsa ini kedepan" ungkap Jalih Pitoeng saat dihubungi usai sahur, Jum'at (07/05/2021)

"Kami mengambil langkah hukum ini agar tidak dianggap subjektif. Tapi mengajak semua pihak untuk sama-sama mendudukan persoalan ini secara objektif" sambung Jalih Pitoeng

"Gugatan ini didasari oleh banyak persoalan bangsa yang mohon maaf menurut pendapat saya sudah keluar jauh dari arah dan tujuan serta cita-cita proklamasi kemerdekaan" sesal Jalih Pitoeng menambahkan.

"Untuk itu saya menduga bahwa presiden dalam hal ini presiden Joko Widodo telah melanggar sumpah jabatan dan undang-undang yang dalam bahasa konstusi disebut perbuatan tercela" jelas Jalih Pitoeng

Ditanya mengapa tidak disampaikan ke DPR MPR, aktivis kelahiran betawi yang sering memimpin unjuk rasa di DPR MPR inipun menjawab seraya tersenyum kecil.

"Kita surati sudah. Kita unjuk rasapun sering. Namun seakan tidak terlihat dan terdengar bahkan mohon maaf saya menduga telah terjadi disfungsi parlemen. Maka dari itulah kami mengambil langkah yang legal dan konstitusional ini ke pengadilan" tutur Jalih Pitoeng menjelaskan.

Jalih Pitoeng juga memaparkan bahwa gugatan ini dilakukan sebagai kewajiban selaku warga negara sekaligus rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dinegeri ini.

"Apa yang kita lakukan ini adalah hak kita selaku pemilik kedaulatan atas negeri ini dan merupakan sebuah kewajiban untuk menyelamatkan Indonesia sekaligus mewakili rakyat banyak yang menuntut keadilan tentunya" kata Jalih Pitoeng

Terkait beredarnya vedeo yang bermuatan ancaman kepada Eggi Sudjana di salah satu kanal youtube, aktivis kelahiran betawi ini menyerahkan kepada pihak kepolisian.

"Saya serahkan kepada pihak kepolisian saja. Bukankah katanya kita sudah punya devisi Patroli Cyber. Saya yakin tekhnologi yang dimiliki oleh Mabes Polri dalam hal ini Cyber Crime bisa dengan mudah untuk melacak dan mengambil tindakan hukum" kata Jalih Pitoeng

"Jadi polisi dalam hal ini juga harus equal. Jangan jika terhadap pengkritik pemerintah saja cepat sekali ditangani. Dan polisi tidak boleh diskriminatif dalam menjalankan Tribrata (Melayani, Mengayomi dan Melindungi) yang kini ditingkatkan dengan Promoter (Profesional Modern dan Terpercaya). Jika polisi tidak equal saya khawatir kedepan akan terjadi pembangkangan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan" pinta Jalih Pitoeng

Ditanya apakah presiden Jokowi akan hadir pada sidang perdana Senin esok, Jalih Pitoeng menjawab tidak tahu.

"Saya tidak tahu. Itu adalah kewenangan hakim pengadilan untuk memanggilnya. Akan tetapi jika beliau tidak hadir sebagai tergugat, maka kitapun jadi bertanya-tanya tentang kenegarawanan beliau" jawab Jalih Pitoeng.

Didesak apakah ada hal-hal terkait pelanggaran hukum dan perundang-undangan dalam materi gugatan tersebut, dirinya tidak mau menjawab secara rinci.

"Detilnya bukan ranah saya untuk menjawab. Tapi kuasa hukum kami dari TPUA. Nanti saja kita dengar dipersidangan. Namun secara umum kita kan tahu bahwa presiden selaku kepala negara sekaligus selaku kepala pemerintahan mestinya bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dan mengenai hal ini sering saya sampaikan dalam orasi-orasi unjuk rasa di DPR MPR pada 2019 lalu" jawab Jalih Pitoeng

"Terkait equalitas dimana kita semua dimata hukum itu sama berdasarkan undang-undang, itu juga merupakan salah satu yang masuk dalam materi gugatan" tambah Jalih Pitoeng menjelaskan.

"Termasuk kebijakan-kebijakan serta perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah bersama DPR. Maka dari itulah sesungguhnya gugatan ditujukan bersamaan yaitu presiden dan DPR. Karena menurut saya bahwa keduanya adalah produsen undang-undang" pungkas Jalih Pitoeng. (SB)

Komentar Anda

Terkini: