Penyidik KPK Disingkirkan, Jalih Pitoeng : Ini Adalah Bukti Penolakan Yang Menjadi Kenyataan

/ May 12, 2021 / 6:27 PM
Bagikan:

SUARABERKARYA.COM, JAKARTA - Tes wawasan kebangsaan sebagai salah satu syarat alih status sebagai ASN membuat 75 pegawai KPK tidak lulus. Tes tersebut diduga sebagai alat menyingkirkan pihak-pihak tertentu di KPK lantaran deretan pertanyaan saat tes dirasa janggal.

Eks pimpinan KPK, Busyro Muqoddas, menilai upaya penyingkiran pegawai yang berintegritas merupakan bagian episode pembunuhan KPK. Melihat kondisi KPK saat ini, Busyro menilai serangan koruptor yang berkolaborasi dengan buzzer politik semakin canggih. 

"Nilai kebangsaan bukan saja terancam, tapi terus digerus mesin korupsi yang semakin canggih dengan menggunakan kekuatan imperium buzzer politik," ujar Busyro dalam diskusi virtual pada Jum'at (07/05/2021) lalu.

Busyro menyebut, kekuatan imperium buzzer politik tersebut sudah terlihat ketika KPK diserang isu taliban. Ia menduga isu itu sengaja dimunculkan para buzzer yang bekerja sama dengan para koruptor.

Padahal selama menjadi pimpinan KPK, Busyro bersaksi tidak ada fanatisme agama yang khusus di kalangan para pegawai. 

"Kalau tadi saya katakan ada militan taliban, kuat dugaan itu program imperium buzzer. Dan saya bersaksi di KPK tidak pernah ada yang namanya fanatisme kelompok agama mana pun," ucap Busyro yang juga Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini.

Busyro menambahkan, dengan adanya upaya menyingkirkan para pegawai berintegritas melalui tes ASN, ditambah revisi UU yang berlaku sejak 2019, merupakan bukti KPK telah dibunuh secara terstruktur, sistematis, dan masif.

"Revisi UU yang sukses besar bagi DPR dan pemeritah merupakan bukti yang nyata terjadinya dari kuasa negara untuk melumpuhkan lembaga pemberantasan korupsi," tutupnya.

Dihubungi terpisah salah satu aktivis yang gigih mrlakukan aksi-aksi penolakan Revisi UU KPK, Jalih Pitoeng merasa seneng dengan kabar duka dari lembaga anti rasuah tersebut.

"Dulu saat saya memimpin unjuk rasa menolak Revisi UU KPK tersebut kami tak didengar. Sebagian besar para politisi yang mengaku sebagai wakil rakyat diam saja tak bergeming melihat dan mendengar suara jeritan rakyat" kenang Jalih Pitoeng dengan nada kecewa, Selasa (12/05/2021).

"Akhirnya kini semua terbukti bahwa di era kepemimpinan Jokowi ada upaya pelemahan KPK. Dan penolakan kami melalui aksi unjuk rasa besar-besaran kini menjadi kenyataan" sambung Jalih Pitoeng.

"Hal ini bisa kita lihat nampak jelas. Mulai ada istilah SP3 dari KPK terhadap koruptor kakap Syamsul Nursalim dan kini malah ditubuh KPK seakan keropos setelah ada upaya penyingkiran terhadap penyidik KPK yang jujur, bersih dan berani seperti Novel Baswedan" lanjut Jalih Pitoeng.

"Dan ini semua menggabarkan kegagalan presiden Jokowi dalam menjalankan amanat undang-undang dalam penyelenggaraan negara terutama tentang pemberantasan korupsi. Fakta ini pula juga menguatkan alasan kami bersama TPUA melakukan gugatan terhadap presiden Jokowi dan DPR selaku mitra pemerintah dalam menerbitkan undang-undang" pungkas Jalih Pitoeng. (SB)

Dikutip dari: Berbagai sumber

Komentar Anda

Terkini: