Rakyat Gugat Presiden Jokowi Mundur Adalah Puncak Ketidakpercayaan Rakyat

/ May 8, 2021 / 11:28 AM
Bagikan:


Rakyat Gugat Presiden Mundur, Puncak Ketidakpercayaan Rakyat Kepada Presiden Joko Widodo"


Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.

Koordinator Advokat TPUA

SUARABERKARYA.COM, JAKARTA - Adalah sangat musykil ada Hasil survei yang menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dalam 3 bulan terakhir terus meningkat. Indo Barometer yang melakukan survei ini, menyimpulkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi naik dari 70,1 persen pada survei bulan Februari 2021 menjadi 71,3 persen.

Tentu siapapun yang membaca survei ini akan memberikan respons seragam, dari tersenyum simpul hingga tertawa ngakak. Bagaimana mungkin, ada peningkatan kepercayaan publik pada kinerja Presiden, ditengah kacaunya pengelolaan negara oleh Presiden Joko Widodo ?

Saat ini saja, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang Indonesia mencapai Rp 6.361 triliun per akhir Februari 2021, naik 2,05 persen atau Rp128 triliun dari periode Januari 2021. Diperkirakan total utang pemerintah dan BUMN, jika ditotal bisa mencapai Rp10.000 triliun pada akhir kepemimpinan Jokowi. 

Lantas, dimana alasan untuk memberikan kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo, ditengah utang negara yang semakin menggunung ?

Penerimaan pajak sepanjang Januari hingga Februari 2021 hanya sebesar Rp 144,93 triliun. Angka tersebut kontraksi 5,62% year on year (yoy), dari pencapaian periode sama tahun 2020 sebesar Rp 153,57 triliun. 

Pencapaian penerimaan utama dalam dua bulan tersebut juga masih mencerminkan pemburukan, sebab realisasi pada Januari-Februari 2020 minus 4,56% secara tahunan. Mengingat, penerimaan pajak hingga akhir bulan lalu baru setara 11,79% dari target akhir tahun ini sejumlah Rp 1.229,58 triliun.

Soal kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data berdasarkan Survei Ekonomi Nasional September 2020. Menurut data tersebut, presentase penduduk miskin pada September 2020 naik menjadi 10,19 persen, meningkat 0,41 persen pada Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen pada September 2019.

Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019.

Terkait angka pengangguran, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah pengangguran pada bulan Februari 2021 sebanyak 8,75 juta orang. Bila dibandingkan dengan Februari 2020 yang sebanyak 6,93 juta, jumlah ini meningkat 1,82 juta orang. 

Pertanyaan selanjutnya, darimana dasar survei indobarometer yang menyatakan tingkat kepuasan publik pada Presiden Joko Widodo meningkat ? Apakah, data sampling yang dijadikan rujukan survei semua berasal Relawan Projo dan Ahoker ?

Sebenarnya, adanya gugatan sejumlah rakyat yang menuntut Presiden Joko Widodo mengundurkan diri dan meminta DPR RI untuk mengaktifkan kewenangannya melalui hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat (HMP) adalah puncak ketidakpercayaan publik pada kinerja Presiden Joko Widodo. Pilihan untuk menggugat dan menuntut Presiden mundur, tentu hanya dilakukan setelah tidak mungkin bisa memperbaiki kinerja Presiden sekaligus tak ada jalan lain untuk mengoreksi Presiden kecuali dengan menuntutnya untuk mengundurkan diri.

Memang benar, ada sejumlah ekspektasi dan prediksi gugatan ini akan kalah baik dengan diputus NO atau ditolak pada pokok perkaranya. Mengenai analisis dan prediksi ini, penulis ingin menyampaikan :

Pertama, adalah sangat wajar jika Presiden dimenangkan dalam gugatan dimana sistem hukumnya tidak equal. Hukum hanyalah alat untuk melindungi kekuasaan, dan menjadi alat represi bagi para pengkritiknya.

Namun, keadaan ini tak boleh menghilangkan semangat dan ikhtiar untuk berjuang melawan kezaliman. Sebab, ikhtiar berjuang tidak akan hapus kewajibannya hanya karena kezaliman yang kuat dan kian merajalela. Musa AS tetap berjuang, meski kekuasaan Fir'aun mustahil tumbang oleh ikhtiar yang dilakukan Musa.

Kedua, Tujuan gugatan dilayangkan terhadap Presiden bukan semata untuk menang dalam perkara, tetapi untuk memenangi hati publik, menjelaskan kepada publik betapa zalimnya kekuasaan yang dijalankan. Selanjutnya, diharapkan akan ada perubahan melalui jalan publik yang tidak lagi terikat dengan sistem hukum dan perundangan yang memang didesain untuk melindungi kekuasaan rezim.

Perkara semacam ini adalah perkara yang memuat substansi dakwah, yakni amar Ma'ruf nahi mungkar. Suatu kewajiban agung yang telah diperintahkan  Syara'. Jadi, orientasi utama gugatan yang dilayangkan terhadap Presiden adalah dalam rangka menunaikan amanah dakwah.


Ketiga, Gugatan hanyalah sarana untuk mendorong terjadinya dinamika baik di parlemen (DPR RI) maupun ditengah umat. Diharapkan, melalui gugatan ini DPR RI tergerak untuk menggunakan hak kontrol yang melekat pada kewenangan dewan, baik melalui hak angket, interpelasi hingga Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Sementara bagi rakyat, terserah kepada rakyat apakah masih mau mempercayakan mandat kepada DPR RI, atau masih mempercayai sistem hukum dan peradilan yang ada, atau mengambil alih mandat dan memperjuangkan kepentingan rakyat secara langsung, kolektif dan masif dalam gerakan rakyat yang tak lagi terikat dengan pakem pengadilan apalagi berharap kepada DPR RI.

Dalam konteks tiga perspektif dimaksud, rasanya tidak ada yang sia-sia dalam gugatan yang kami ikhtiar kan. apalagi, sejak awal gugatan ini dibuat dan diajukan dalam rangka ibadah, mencari pahala dan ridlo dari Allah SWT. (SB)

Komentar Anda

Terkini: