Terkait Sidang Gugatan Terhadap Presiden, Jalih Pitoeng: Kami Tidak Bisa Melarang Rakyat Yang Ingin Hadir

/ May 4, 2021 / 5:17 PM
Bagikan:

SUARABERKARYA.COM, JAKARTA - Pengadilan negeri Jakarta Pusat telah menjadwalkan agenda sidang perdana atas Perkara Gugatan Jalih Pitoeng dan TPUA terhadap Presiden Republik Indonesia yang akan diselenggarakan pada hari Senin 10 Mei 2021.

Banyaknya tanggapan dimasyarakat terkait gugatan tersebut dibeberapa media dituturkan aktivis muslim Jalih Pitoeng merupakan respon positif dari masyarakat baik yang pro maupun yang kontra.

Sebagai penggugat Jalih Pitoeng dan TPUA (Tim Pembela Ulama dan Aktivis) dibawah pimpinan Prof. Dr. H. Eggi Sudjana banyak mendapat dukungan dari masyarakat. Hal tersebut tergambar dari banyaknya para sahabat, relasi dan rekan sesama aktivis yang selama ini telah terbangun, kaum buruh yang bersinggungan langsung dengan gugatan terkait kebijakan pemerintah dan penerbitan undang-undang yang diduga merugikan rakyat terkhusus kaum buruh serta rakyat Indonesia yang menyatakan akan hadir dalam sidang perdana gugatan terhadap Presiden dan DPR RI yang telah didaftarkan oleh koordinator Tim Advokasi TPUA Ahmad Khozinudin, SH ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berkaitan dengan keinginan masyarakat tersebut yang memberikan dukungan terhadap gugatan yang bertujuan untuk kepentingan rakyat dalam berbangsa dan bernegara sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam UUD 1945 tersebut, Jalih pitoeng menyampaikan rasa terimakasihnya atas dukungan dari berbagai kalangan.

"Saya mengucapkan terimakasih atas segala dukungan dan do'a dari seluruh lapisan masyarakat atas upaya yang legal dan konstitusional ini. Baik dari para aktivis, kaum buruh, profesi, politisi hingga beberapa purnawirawan TNI termasuk beberapa tokoh bangsa dan alim ulama" ungkap Jalih Pitoeng, Selasa (04/05/2021)

"Jika mereka ingin hadir menyaksikan persidangan tersebut saya tidak bisa mencegahnya. Karena memang tak ada satupun larangan orang menghadiri persidangan yang bersifat terbuka untuk umum" sambung Jalih Pitoeng menegaskan.

"Namun karena saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19, sehingga saya menghimbau bagi rekan-rekan aktivis sahabat perjuangan serta masyarakat yang ingin hadir dalam persidangan nanti hendaknya mematuhi protokol kesehatan" lanjut Jalih Pitoeng mengingatkan.

"Jadi tidak ada yang boleh melarang untuk menghadiri persidangan yang bersifat terbuka untuk umum. Tapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Justru jika ada yang melarang, bisa disebut sebagai pelanggaran undang-undang yang menjamin atas hak konstitusional masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Bahkan Undang-Undang Dasar" tegas Jalih Pitoeng. 

Ditanya apa saja materi gugatan yang diajukan, aktivis yang banyak terinspirasi dari aktivis seniornya Eggi Sudjana ini menjawab dengan sangat bijak.

"Terkait materi gugatan, semua sudah kami serahkan kepada tim advokat dari TPUA. Nanti saja ya saat persidangan" jawab Jalih Pitoeng seraya mengelak dengan bijak.

Namun dirinya juga memberikan gambaran secara umum atas gugatan tersebut.

"Intinya soal penyelenggaraan negara. Baik yang dilakukan oleh presiden selaku eksekutif maupun DPR RI selaku legislatif. Toh keduanya sama sebagai produsen undang-undang" sambung Jalih Pitoeng

Didesak apakah gugatan terhadap DPR guna mengembalikan UUD 1945, ketua umum DPR RI (Dewan Persaudaraan Relawan dan Rakyat Indonesia) inipun menepis spekulasi tersebut.

"Gugatan ini terkait dengan berbagai persoalan bangsa. Baik masalah ekonomi, hutang luar negeri serta berbagai kebijakan dan penerbitan undang-undang yang diduga tidak berpihak pada rakyat selaku pemilik negeri ini. Termasuk dugaan adanya pelanggaran undang-undang serta perbuatan tercela oleh presiden" imbuh Jalih Pitoeng

"Kalo yang anda tanyakan tentang kembalikan UUD 1945 tadi, itukan sudah sudah bukan barang baru. Artinya memang sudah banyak juga yang melakukan  gugatan tersebut. Sebut saja Lembaga Kedaulatan Republik Indonesia yang dipimpin oleh kuasa hukum penggugat Syarifudin Simbolon di Klaten pada Agustus 2015 lalu" kata Jalih mengingatkan.

"Kemudia mantan Wakil Presiden Jenderal TNI (Purn) Try Soetrisno serta almarhum sahabat kita Bang Doliyatim bersama dr. Zoel yang melayangkan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat untuk meminta dikembalikannya UUD 1945 agar diberlakukan. Namun yang terpenting adalah bagaimana sistem dan penyelenggaraan negara ini dijalankan sesuai pancasila secara murni dan konsekwen serta berorientasi pada kepentingan rakyat bukan kepentingan penguasa" pungkas Jalih Pitoeng.

Komentar Anda

Terkini: