TPUA Resmi Daftarkan Kuasa dan Berkas Perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

/ May 5, 2021 / 12:35 PM
Bagikan:


SUARABERKARYA.COM, JAKARTA - Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) dibawah pimpinan Prof. DR. H. Eggi Sudjana, SH., MSi resmi telah mendaftarkan para kuasa hukum ke pengadilan negeri Jakarta Pusat, Rabu (05/05/2021)

Ahmad Khozinudin selaku koordinator advokat TPUA yang mendaftarkan tim penasehat hukum membenarkan tentang hal tersebut.

"Alhamdulillah kami telah mendaftarkan sekaligus menyerahkan berkas ke PN Jakarta Pusat" kata Ahmad Khozinudin, SH., MH. saat diminta konfirmasi, Rabu (05/05/2021).

Ahmad sapaan akrabnya, juga menuturkan bahwa penyerahan berkas tersebut dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi guna menghadapi sidang perdana atas perkara gugatan terhadap presiden republik Indonesia Joko Widodo.

"Insya Allah besok Senin 10 Mei akan digelar sidang perdana untuk perkara nomor : 266/Pdt.G/2021/Jak.Pst atas nama Penggugat Muhidin Jalih alias Bang Jalih Pitoeng dan kawan-kawan" lanjut Ahmad menjelaskan.

"Oleh karena itu hari ini kami menyerahkan seluruh berkas yang dibutuhkan dalam acara persidangan" Ahmad Khozinudin menambahkan.

Ditanya berapa jumlah pengacara yang dilibatkan dalam perkara gugatan tersebut, koordinator advokat muda menjawab spontan.

"Ya kurang lebih sekitar 25 rekan-rekan advokat yang terlibat dalam gugatan ini" jawab Ahmad singkat.

Ahmad juga tidak menjawab saat ditanya tentang materi gugatan terhadap Presiden dan DPR tersebut.

"Adalah. Nanti saja ya saat sidang digelar pasti tahu. Kan sidang ini terbuka untuk umum" jawab Ahmad diplomatis.

Berdar kabar diberbagai media baik yang pro maupun yang kontra terhadap gugatan tersebut terutama dari pihak istana, Ahmad menjawab dengan bijaksana.

"Biarlah orang berpendapat. Semua itu kan nanti bisa kita uji di pengadilan. Gugatan ini kan bukan hanya gugatan pribadi Bang Jalih Pitoeng dkk. Tapi gugatan ini mewakili jutaan rakyat banyak yang memiliki kesamaan berpikir serta mencintai keadilan" sambung Ahmad.

Didesak apakah ada intimidasi atau ancaman dari pihak-pihak yang berbeda pendapat terkait gugatan tersebut dirinya menjawab dengan tenang.

"Ini kan adalah sebuah tindakan yang legal dan konstitusional. Jadi sangat sangat keliru jika ada pihak-pihak yang melakukan intimidasi atas gugatan ini. Jika ada yang melakukan intimidasi, justru merekalah sesungguhnya yang melanggar hukum" jawabnya menjelaskan.

"Sekali lagi saya sampaikan nanti kita uji dipengadilan. Biarlah majelis hakim dan rakyat yang akan menilai" pungkas Ahmad. (SB)

Komentar Anda

Terkini: