Dirjen Pajak Memeras Rakyat, Ini zaman Jokowi apa Zaman Kompeni?

/ June 15, 2021 / 8:09 AM
Bagikan:
Ahmad Khozinudin

SUARABERKARYA.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka-bukaan soal rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako dan sekolah. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmardin Noor menuturkan perluasan PPN dilakukan dengan tiga pertimbangan.

Pertama, merespons pandemi covid-19.

Kedua, tarif PPN Indonesia. Menurutnya, tarif PPN yang dipatok sebesar 10 persen terlalu rendah jika dibandingkan negara lain di dunia yang menerapkan Pajak Pertambahan Nilai atau Value Added Tax (VAT) dan Goods and Services Tax (GST).

Ketiga, struktur penerimaan negara dari PPN. Selama ini, PPN memiliki kontribusi 42 persen terhadap penerimaan negara.

"Luar biasa sadis alasan yang disampaikan DJP, disaat pandemi, disaat rakyat kesulitan mencukupi kebutuhan pokok, disaat ekonomi mengalami perlambatan bahkan pertumbuhan yang minus, disaat PHK merajalela, disaat sejumlah usaha tutup, DJP malah mau mengambil pajak dari sembako yang merupakan hajat hidup rakyat banyak" ungkap Ahmad Khozinudin dalam pesan tertulisnya, Selasa (15/06/2021).

Mestinya, saat pandemi negara memang harus hadir membantu rakyatnya. Gelontoran anggaran untuk menangani pandemi Covid-19 adalah hak rakyat, kewajiban pemerintah. Sayangnya, anggaran itu justru malah dikorupsi.

"Terbukti, Juliari Peter Batubara kader PDIP, mantan Mensos korupsi dana bansos. Ini yang membuat alokasi anggaran untuk pandemi tidak efektif, bocor dan membebani APBN" lanjut Ahmad Khozinudin menegaskan.

Semua pasti tahu saat pandemi, pendapatan pajak memang turun, tapi bukan dengan memeras rakyat majakin sembako untuk meningkatkan pendapatan. Dalam pengelolaan APBN, kalau belum bisa menaikkan atau mempertahankan pendapatan, itu ya harus mengurangi pengeluaran, bukan memeras rakyat untuk memenuhi target penerimaan pajak.

"Yang benar itu, potong gaji Presiden, Gaji Menteri, Gaji Anggota DPR, gaji kepala daerah, gaji anggota DPRD. Berantas korupsi, hukum mati pelakunya, dan pecat semua pejabat yang tak amanah. Semua kegiatan ini akan menekan pengeluaran APBN, dan meskipun penerimaan berkurang karena pengeluaran dipangkas dan dikurangi, neraca APBN menjadi balance" pinta Ahmad.

"Jangan karena pandemi, penerimaan berkurang, pengeluaran tetap ngawur, korupsi tetap bebas, lantas rakyat diminta menambal APBN dengan diperas melalui pajak sembako. Ini pemerintahan Presiden Jokowi atau masih era kompeni ?" sambung Ahmad melempar tanya.

"Tarif pajak Indonesia jangan hanya diperbandingkan dengan negara lain yang tarif PPN nya diatas 10 %. Hitung juga berapa PDB Indonesia, berapa pendapatan per kapita rakyat. Wong Negara susah kok mau menerapkan pajak distandarisasi dengan negara kaya. Itu logikanya didapat dari sekolah dimana ?" tanya Ahmad lagi.

Perekonomian Indonesia 2020  PDB nya hanya Rp15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp56,9 Juta atau US$3.911,7.

Sementara itu, PDB China tahun 2020 melebihi patokan 100 triliun yuan (sekitar US$ 15,42 triliun), AS yang memeringkati ekonomi terbesar dengan lebih dari US$21 triliun, hanya di bawah seperempat dari total global hampir US$ 88 triliun. Bahkan, Pada 2019, Amerika Serikat memiliki bagian terbesar dari kue ekonomi global.

PDB Perancis 2.716 trillion USD (2019), PDB Jerman 3.861 trillion USD (2019), dan PDB Italia 2.004 trillion USD (2019). 

Lalu, DJP mau malak rakyat diatas 10 % itu acuannya negara mana ? kalau negara lagi kere semestinya pemerintah tahu diri. Bukan malah memeras rakyat seenaknya" ungkap Ahmad kecewa.

"Lain soal, kalau PDB Indonesia sudah setara Amerika, China, Jerman, Perancis atau Italia. Bolehlah, Negara minta pungutan agak gede kepada rakyat" terang Ahmad.

"Terakhir, struktur penerimaan dari PPN memang tinggi. Tapi tidak dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang tidak masuk akal. Pemerintah dianggap gila tidak mau, tapi kelakuannya majaki sembako disaat rakyat susah menghadapi pandemi sudah seperti orang gila, seperti orang kesetanan saja" lanjutnya.

"Entahlah, kalau kebijakan seperti ini diteruskan rasanya lebih baik tidak ada pemerintah. Negara, semestinya hadir untuk membela dan melayani rakyat, bukan hanya hadir untuk malak, apalagi disaat rakyat susah" pungkas Ahmad Khozinudin.(SB)

Komentar Anda

Terkini: