Jalih Pitoeng Menanti Kehadiran Presiden Jokowi Untuk Bermediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

/ June 14, 2021 / 9:12 AM
Bagikan:

 

Jalih Pitoeng Penggugat Presiden dan DPR RI

"Menanti Kehadiran Presiden Jokowi Untuk Bermediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat"

Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.

Koordinator Advokat Perkara No. 266/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 Tentang Mediasi, dijelaskan bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar 

Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44) yang mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan.

Hari ini, Senin 14 Juni 2021 adalah sidang dengan agenda Mediasi dalam perkara No. 266/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, antara sejumlah Warga Negara Indonesia yang bertindak sebagai Penggugat melawan Presiden Joko Widodo sebagai Tergugat. Dalam kapasitasnya sebagai Tergugat, secara Prinsipal Presiden Joko Widodo berkewajiban hadir dalam sidang mediasi, terlepas telah menunjuk Jaksa Agung melalui Sekretariat Kabinet, yang kedudukan sebagai kuasa Presiden yang sebelumnya telah kami persoalkan.

Dalam ketentuan pasal 6 Perma a Quo dijelaskan bahwa Menghadiri Mediasi bagi Para Pihak adalah kewajiban. Bahkan dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) ditegaskan :

"Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum."

Jika ada udzur, dimungkinkan menggunakan sarana komunikasi audio, sebagaimana diterangkan dalam ketentuan pasal 6 ayat (2) :

"Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung."

Hanya saja, kehadiran Presiden Joko Widodo secara langsung dapat menyambung suasana kebatinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga diharapkan dapat disepakati solusi yang memuaskan para pihak. Apalagi, Presiden Joko Widodo berulangkali menyatakan kangen didemo rakyat, tentu saja dengan menghadiri sidang mediasi dapat menjadi sarana pengobat rindu kangen tersebut. Secara hukum, memenuhi panggilan pengadilan untuk bermediasi menunjukkan kelasnya seorang Negarawan yang secara ksatria menghadapi langsung gugatan yang diajukan rakyatnya.

Bagi Presiden yang disebutkan sebanyak 75,6 persen warga menyatakan puas terhadap kinerjanya, sebagaimana hasil survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Minggu (13/6), tentu tak perlu takut atau ragu bertemu dengan rakyat yang dikalim 'puas' pada kinerjanya. Entahlah, apakah survei itu benar atau abal-abal. 

Kalau benar kinerja Presiden Joko Widodo memuaskan rakyat, tentulah tak mungkin ada gugatan rakyat ini bergulir. Bahkan, sejak era Republik ini berdiri, hanya Presiden Joko Widodo yang digugat rakyat untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Alasan-alasan tuntutan pengunduran diri, bukan semata karena subjektivitas penggugat. Melainkan, karena faktor objektif kegagalan kinerja Presiden dalam berbagai bidang, terutama soal perbuatan tercela presiden yang gemar tebar janji-janji palsu.

Dalam sidang mediasi, sebenarnya pilihan solusinya sederhana dan jika pilihan solusi ini diambil, tentu gugatan ini tak layak diteruskan :

Pertama, Presiden Joko Widodo bersedia mengundurkan diri dari jabatannya, dengan mengumumkannya kepada publik ; atau

Kedua, Presiden Joko Widodo membuat pernyataan telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa perbuatan tercela karena sering berdusta dan mengingkari janjinya ; atau

Ketiga, Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan berhenti dari jabatannya ; atau

Keempat, Presiden mengeluarkan dekrit yang isinya pada pokoknya mendorong DPR agar mengeluarkan Hak Menyatakan Pendapat untuk memproses sidang pemakzulan Presiden di Mahkamah Konstitusi.

Terserah, kepada Pak Joko Widodo untuk memilih opsi yang mana. Yang jelas, sebagai Penggugat kami telah membuka ruang diskusi dalam mediasi dan membuka opsi-opsi penyelesaiannya sengketa. Jika gagal, tentu saja kami akan fokus pada pokok perkara dengan menghadiri bukti-bukti, sejumlah saksi dan ahli, untuk membuktikan dalil-dalil gugatan. (SB)

Komentar Anda

Terkini: