Yandri Tak Faham Persoalan Haji, Sebaiknya Mundur Dari Ketua Komisi VIII DPR RI

/ June 10, 2021 / 8:18 PM
Bagikan:
Yandri Susanto Ketua Komisi VIII DPR RI

"Yandri Tak Faham Persoalan Haji, Sebaiknya Mundur Dari Ketua Komisi VII DPR RI"

Oleh : Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik

"Mungkin untuk mengobati kerinduan dengan Tanah Suci, ya pemerintah harus sungguh-sungguh. Jangan lalai, jangan santai, jangan menganggap ini sesuatu yang tidak penting, sangat penting,"

(Yandri Susanto, 10/6/2021)

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun langsung untuk melakukan diplomasi dengan Raja Salman agar penyelenggaran ibadah umroh bisa dilaksanakan. Menurut dia, umroh bisa menjadi obat rindu bagi umat yang gagal menjalankan ibadah haji 2021 ini.

Yandri mengatakan, di setiap kesempatan rapat bersama Kementerian Agama (Kemenag) dirinya selalu mengingatkan kepada pemerintah agar terus bersungguh-sungguh melakukan lobi politik kepada kerajaan Saudi Arabia agar larangan terbang itu bisa segera dibuka kembali. Menurutnya, lobi ini penting tetap dilakukan oleh pemerintah. Sebab, meskipun penyelenggaraan haji tahun ini telah diputuskan ditiadakan, tapi masih ada jutaan umat islam di Indonesia yang juga masih mengantre untuk bisa melaksanakan ibadah umroh.

Anggota DPR satu ini, sebelumnya sempat menantang debat Rizal Ramli dan Rocky Gerung. Entah apakah tantangan itu masih berlaku, yang jelas hari ini suara anggota DPR ini mulai ciut untuk mendiskusikan dana haji yang diklaim pemerintah 'aman'.

Seperti mencari simpati, Yandri mengikuti jejak Menag, Yaqut Cholil Choumas. Bedanya, Yaqut jualan narasi akan segera melobi Saudi untuk kepastian haji tahun 2022. Sementara Yandri, jualan narasi angin surga melalui pelaksanaan ibadah umroh dengan ide melobi  pemerintah Saudi.

Sepertinya, anggota dewan yang terhormat ini tidak paham klarifikasi yang disampaikan Dubes Saudi Arabia untuk Indonesia Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi. Dalam klarifikasinya, otoritas Saudi berulangkali menyatakan bahwa pemerintah Saudi belum mengambil keputusan apapun terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021.

Saudi belum bicara dan apalagi memberikan kuota haji kepada Indonesia dan negara manapun. Bahkan, batalnya haji Indonesia tidak terkait dengan hubungan diplomatik Saudi - Indonesia.

Jadi, pembatalan haji Indonesia adalah kerjaan pemerintah Indonesia sepihak. Bukan karena gagalnya lobi politik Indonesia terhadap Saudi.

Lalu, Yandri mendorong lobi untuk pelaksanaan umroh, apa hubungannya ? Dan hari ini, pemerintah Saudi sedang berkonsentrasi untuk haji, untuk mengambil keputusan, baik untuk pelaksanaannya, pengaturannya, juga pembagian kuotanya, atau bisa juga dengan melakukan pembatasan-pembatasan sehubungan dengan belum meredanya pandemi covid-19.

Jika Indonesia datang, dan Presiden Jokowi melobi urusan umroh, bisa saja Indonesia yang dianggap tak tahu adab. Pemerintah Saudi sedang sibuk persiapan haji, Indonesia malah sibuk lobi ngurusi umroh.

Lagipula, calon jamaah haji itu ke Mekkah untuk ibadah, bukan plesir, bukan obat rindu. Mereka, ada yang uangnya hanya pas-pasan untuk haji, tidak bermimpi bisa umroh duluan.

Dan apalagi, melaksanakan umrah berulangkali juga tetap tidak menggugurkan kewajiban haji. Ini kok narasinya tidak nyambung dengan persoalan yang dihadapi calon jamaah haji.

Problemnya, haji dibatalkan pemerintah secara sepihak, bukan jamaah rindu Mekah dan menuntut umroh. Jadi, semestinya DPR melakukan kontrol, syukur bentuk pansus untuk memeriksa keputusan sepihak pemerintah yang membatalkan haji.

Apa yang disampaikan Yandri memalukan, menantang debat rakyat, tidak memeriksa eksekutif yang itu menjadi tugas pengawasan parlemen, dan terakhir malah bernarasi tentang umroh padahal yang dipersoalkan umat adalah pembatalan haji.

Kalau sudah begitu, sebaiknya Yandri mundur saja dari jabatannya sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI. Atau, agar lebih sempurna mundur saja dari anggota DPR RI. Menjadi wakil rakyat kok gagal memahami suasana kebatinan rakyat. (SB)

Komentar Anda

Terkini: