Terkait Penolakan Penundaan Pemilu, Mantan Penasehat KPK Abdullah Hehamahua Akan Pimpin Audiensi ke DPD RI

/ March 27, 2022 / 6:16 PM
Bagikan:

JAKARTA, SUARABERKARYA - Penolakan terhadap wacana penundaan pemilu terus berkumandang dari berbagai kalangan. Beberapa tokoh politik dan pengamat serta para pakar hukum tata negara juga menyuarakan tentang penolakan penundaan pemilu yang sejatinya dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan amanat undang-undang.

Aliansi Selamatkan Indonesia (ASELI) bersama beberapa ormas dan komunitas sudah beberapa kali menggelar aksi unjuk rasa yang juga memasukan tuntutan aksi nya mengenai penolakan penundaan pemilu.

Mantan penasehat KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Abdullah Hehamahua bahkan akan melakukan Audiensi dengan pihak DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah) Republik Indonesia di gedung DPR MPR, Senin 28 Maret 2022.

"Ya benar. Insya Allah kami akan melakukan audiensi dengan pimpinan DPD besok" kata Abdullah Hehamahua saat dikonfirmasi, Minggu (27/03/2022).

"Bersama beberapa tokoh nasional, ormas-ormas dan aliansi. Seperti Aliansi Selamatkan Indonesia yang siap bergabung dan mendukung penolakan ini" sambung mantan penasehat KPK tersebut.

Sementara, ketua presidium Aliansi Selamatkan Indonesia, Jalih Pitoeng membenarkan akan dukungannya terhadap upaya penolakan tersebut.

"Kami dari ASELI (Aliansi Selamatkan Indonesia) sudah beberapa kali melakukan unjuk rasa baik di DPR MPR maupun di Patung Kuda tentang berbagai tuntutan termasuk diantaranya adalah menolak IKN dan Penundaan Pemilu" ungkap Jalih Pitoeng.

Menurut Jalih Pitoeng, pemindahan ibukota saat ini bukanlah waktu yang tepat. Demikian pula penundaan pemilu merupakan sebuah penghianatan terhadap konstitusi.

"Pemindahan ibukota saat ini bukanlah saat yang tepat. Apalagi ditengah keterpurukan ekonomi serta hutang yang menjulang" kata Jalih Pitoeng.

"Apa urgensinya ibukota dipindahkan saat ini. Saya menduga ada agenda tersembunyi dibalik semua itu" tambah Jalih Pitoeng.

"Demikian pula penundaan pemilu. Ini merupakan sebuah penghianatan terhadap konstitusi dan konstituen" sambung Jalih Pitoeng.

"Karena sejatinya, presiden wajib memenuhi sumpah jabatannya dalam menjalankan undang-undang. Begitu juga para anggota dewan selaku pengemban amanat suara rakyat" papar Jalih Pitoeng.

"Sehingga jika ada partai-partai atau anggota DPR yang menghianati amanat rakyat, saya khawatir jika rakyat akan mencabut mandatnya dan bergerak sendiri-sendiri karena sudah tidak percaya lagi pada wakil-wakil rakyatnya" pungkas Jalih Pitoeng.

Komentar Anda

Terkini: