Tidak Akan Ada PAW Di Partai Beringin Karya (Berkarya) Diseluruh Indonesia

/ April 3, 2022 / 3:39 PM
Bagikan:
(PLT) Ketua Umum Partai Beringin Karya (Berkarya) Mayjen TNI Dr. Syamsu Djalal, S.H., M.H. dan Ketua DPW NTB Partai Beringin Karya (Berkarya) Abd. Sarif MS.

Babak baru gejolak Partai Beringin Karya (Berkarya) dimulai lagi, pasca Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 22 Maret lalu yang memenangkan Syamsul Djalal dan Muchdi PR pada Bu sengketa kepengurusan Partai Berkarya menjadi pemantik saling gesek argumentasi antara kubu kepengurusan Muchdi PR dan Syamsul Djalal di daerah-daerah, Khususnya Provinsi NTB. Munculnya dua nama pada putusan tersebut menjadi dasar Claim  oleh Kubu Muchdi PR yang dimana di NTB di Pimpin Oleh Saudara Agus Kamarwan.

Tak tanggung-tanggung, pembicaraan soal pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang sempat tertunda karna tidak dapat di proses lantaran belum adanya Putusan yang bersifat Incraht atas sengketa kepengurusan di Pusat, kini Kembali didorong. Lombok barat misalnya. Pada salah satu media Online yang sempat saya baca, seseorang yang mengatasnamakan diri sebagai ketua DPD Lombok Barat (Versi Agus Kamarwan), entah siapa namanya (saya lupa). Orang itu memberikan rambu pada dua orang anggota Dewan dari Partai Berkarya Lombok Barat siap-siap PAW. Padahal sebenarnya analisis yang dipakai masih sama seperti pengusulan sebelumnya, yaitu keliru dan tidak berdasar.

Saya akan coba menyampaikan analisis saya untuk mengupas apakah Kubu Syamsul Djalal atau Muchdi PR yang memiliki legitimasi sebagai pemimpin Berkarya ?  jawaban pertanyaan ini akan ber-implikasi pada keabsahan kepengurusan di daerah-daerah.

Untuk menjawab pertanyaan diatas, kita akan mendasasarkan analisis pada  UU no.2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU no.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Berkarya (yang telah disahkan oleh KEMENKUMHAM dengan  Keputusan Nomor M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020). Kemudian yang perlu diketahui bersama bahwa Mayjend. TNI (Purn) Dr. H. Syamsul Djalal, S.H, M.H. adalah ketua Mahkamah Partai berdasarkan Surat Keputusan MENKUMHAM nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Struktur Pengurus Partai Beringin Karya (Berkarya).

Dalam kapasitas sebagai Mahkamah Partai, Mayjen (Purn) Dr. H. Syamsul Djalal, S.H, M.H, Yuliana Putri, S.H, M.H, dan Dr. (C) Hendrawan Ramli, S.E, M.H, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara internal yang menggugat Muchdi PR dan Badaruddin Andi Picunang. Hingga melahirkan dua putusan, yaitu putusan Mahkamah Partai Nomor : 003.MP/Pts-PIP/PBK/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang pemberhentian Badaruddin Andi Picunang sebagai sekjen, dan putusan Mahkamah Partai Nomor ; 004.MP/Pts-PIP/PBK/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021, tentang pemberhentian saudara Muchdi PR sebagai Ketua Umum.

Berdasarkan Undang-Undang, Mahkamah Partai memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan perselisihan internal partai dengan melaksanakan fungsi kehakiman yang terdiri dari memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara, dengan sifat putusannya yang final dan mengikat (final and binding). Kewenangan ini secara eksplisit disebutkan pada pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ; “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partaiu politik”. Kemudian Kembali dipertegas lagi pada ayat (5) ; “Putusan mahkamah Partai politik atau sebutan lain, bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”.

Kemudian pasca putusan mahkamah Partai Nomor 003 tanggal 27 januari 2021. Muchdi PR dan Badaruddin Andi Picunang mengadakan Rapat Pimpinan Nasional II (Rapimnas II) di Hotel Nuanza, Cikarang, Jawa Barat pada tanggal 28-30 mei 2021. Yang salah satu hasilnya adalah melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) pada level Mahkamah Partai (Syamsul Djalal diganti oleh Syamsul Zakariah, S.H, M.H). 

Pelaksaan Rapimnas II pada dasarnya adalah cacat, karna struktur pelaksana dalam hal ini Sekjend adalah kader yang telah diberhentikan 4 (Empat) bulan sebelumnya. Dan terkait dengan keputusan atau hasil Rapimnas, bersifat mengada-ada, karna dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai Berkarya tidak ada satupun dalil dan keadaan yang memberi kewenangan pada RAPIMNAS untuk merombak atau mem-PAW Struktur mahkamah Partai. Yang memiliki kewenangan merubah struktur Mahkamah Partai hanya MUNAS dan MUNASLUB.

Dalam ketentuan Pada pasal 52 ayat (2) point b kelima, Anggaran Dasar (AD) Partai Berkarya, tegas dinyatakan bahwa ; “Musyawarah Nasional (MUNAS) berwenang ; menetapkan komposisi dan personalia Dewan Pembina, Dewan Kehormatan Tingkat Pusat, Dewan Pakar tingkat Pusat, Dewan Pimpinan Pusat , dan Mahkamah Partai.”

Kemudian dilanjutkan dalam pasal Yang sama (Pasal 52) pada ayat (4) point a, dan b; ”Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS):  a) Mempunyai wewenang mengambil keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Nasional. b) Mempunyai wewenang mengambil keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Nasional. “

Pasal 28 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) ditegaskan “Putusan Mahkamah Partai Bersifat Final, dan Mengingkat secara Internal dan Eksternal”. Kemudian disambung pada ayat (7) : “ Mahkamah Partai dipilih melalui MUNAS atau MUNALUB”.

Kembali menyinggung persoalan PAW, infonya yang menandatangani pernyataan sedang tidak dalam sengketa yang diterbitkan oleh mahkamah Partai sebagai syarat kjelengkapan dokumen permohonan PAW, ternyata ditanda tangani oleh Syamsul Zakariah, Mahkamah Partai yang diangkat melalui forum yang salah.


Komentar Anda

Terkini: